a. Mendorong Persaingan yang Sehat di Sektor Pemerintah
E-Procurement (Pengadaan Elektronik):
Banyak kasus korupsi di Indonesia terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dengan menerapkan sistem pengadaan elektronik, transparansi dapat ditingkatkan. Misalnya, seluruh tender pemerintah wajib dilakukan secara online dan diawasi oleh lembaga independen. Hal ini dapat mengurangi peluang bagi pejabat untuk memberikan proyek kepada kroni mereka.Peningkatan Partisipasi Swasta:
Pemerintah harus membuka akses kepada pelaku usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam proyek pemerintah. Saat ini, banyak proyek hanya diberikan kepada segelintir perusahaan besar, yang sering kali memiliki hubungan dekat dengan pejabat. Dengan memperluas partisipasi, peluang monopoli dapat dikurangi.
b. Desentralisasi yang Efektif
Distribusi Kekuasaan Secara Adil:
Pemerintah harus memastikan desentralisasi kekuasaan dilakukan secara adil dan transparan. Namun, desentralisasi bukan hanya memindahkan monopoli dari pusat ke daerah; perlu ada pengawasan yang ketat terhadap pejabat daerah.Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat Lokal:
Dalam proyek pembangunan daerah, masyarakat lokal harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sehingga mereka dapat mengawasi langsung penggunaan dana dan mencegah penyalahgunaan.
c. Reformasi Sektor Monopolistik
Liberalisasi Sektor Penting:
Banyak sektor di Indonesia, seperti energi, transportasi, dan komunikasi, masih dikuasai oleh perusahaan atau lembaga tertentu yang memegang monopoli. Dengan mendorong persaingan di sektor ini, transparansi dan efisiensi akan meningkat.Penghapusan Proses Perizinan yang Tidak Perlu:
Monopoli sering muncul karena adanya perizinan yang kompleks. Penyederhanaan prosedur izin usaha atau izin pembangunan dapat mengurangi peluang pejabat memanfaatkan kewenangan mereka untuk keuntungan pribadi.
2. Membatasi Kewenangan Bertindak (Diskresi): Menekan Peluang Penyalahgunaan Wewenang
Diskresi yang terlalu luas membuka peluang korupsi karena pejabat memiliki kebebasan besar dalam membuat keputusan. Berikut adalah beberapa cara untuk membatasi diskresi pejabat publik:
