Sebagai contoh, Klitgaard menjelaskan bahwa untuk mengurangi monopoli, pemerintah harus mendorong persaingan yang sehat, misalnya dengan membuka tender publik kepada lebih banyak pelaku usaha.Â
Untuk membatasi kewenangan bertindak, perlu ada regulasi yang jelas tentang prosedur pengambilan keputusan, serta penggunaan teknologi seperti sistem e-government untuk meminimalkan interaksi langsung antara pejabat dan masyarakat. Sementara itu, untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dalam laporan keuangan dan mekanisme pelaporan publik yang efektif harus diterapkan agar pejabat merasa diawasi.Â
contoh konkret:
Kasus Suap pada Sektor Perizinan Tambang di Kalimantan Timur (2021)
Konteks: Penerbitan izin usaha pertambangan oleh kepala daerah yang melibatkan suap dari pengusaha.
- Monopoli (M): Kepala daerah memiliki kewenangan tunggal dalam menerbitkan izin tambang.
- Kekuasaan (K): Jabatan kepala daerah digunakan untuk meminta imbalan finansial sebagai syarat penerbitan izin.
- Kurangnya Akuntabilitas (A): Tidak ada transparansi atau audit independen dalam proses penerbitan izin, sehingga praktik suap dapat berlangsung dengan leluasa.
Hasil: Lingkungan rusak akibat eksploitasi tambang ilegal, dan kepala daerah akhirnya dihukum. Kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan di sektor sumber daya alam.
Secara keseluruhan, pendekatan ini mengajarkan bahwa korupsi bukan hanya persoalan individu yang tidak bermoral, melainkan merupakan hasil dari kelemahan sistemik yang harus diperbaiki melalui reformasi struktural yang menyeluruh.Â
Dengan memahami tiga elemen utama dalam formula Klitgaard, negara-negara seperti Indonesia dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi korupsi dan menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.
How : Penanganan korupsi di Indonesia Jika dilihat dari pendekatan Robert Klitgaard
Pendekatan ini memberikan arahan konkret untuk mengatasi setiap elemen yang menjadi penyebab korupsi. Berikut adalah upaya yang dapat dilakukan: Â
1. Mengurangi Monopoli: Memecah Kekuasaan yang Terpusat
Monopoli kekuasaan menjadi sumber utama korupsi karena memberikan kendali penuh pada satu pihak atas sumber daya, keputusan, atau layanan yang dibutuhkan masyarakat. Untuk mengurangi monopoli, langkah-langkah berikut dapat diambil: