Penegakan, Pemenuhan, dan Perlindungan HAM

menegakkan HAM dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan HAM secara efektif seperti

diamanatkan konstitusi. Hal ini juga disebabkan karena masih adanya pandangan dan anggapan

sebagian masyarakat bahwa HAM merupakan produk budaya barat yang individualistik dan tidak

sesuai dengan budaya Indonesia. Selain itu masih ada anggapan bahwa HAM semata menjadi

tanggungjawab pemerintah. Setiap warga negara dan penduduk bertangungjawab atas HAM. Salah

satu solusi untuk mencegah kasus pelanggaran HAM di masa depan adalah dengan memperkuat

lembaga-lembaga yang bertugas untuk melindungi HAM, seperti Komnas HAM dan pengadilan HAM

Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak asasi manusia diakui dan dilindungi oleh

undang-undang serta tidak ada diskriminasi dalam memberikan hak tersebut.