Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% pada Tahun 2025: Alasan, Dampak, Progres, Tantangan dan Kebijakan Penyeimbangnya

Berpotensi meningkatkan inflasi, namun di sisi lain memberikan ruang fiskal lebih besar untuk pembangunan.  

4. Bagi Pemerintah

Pendapatan negara meningkat, tetapi memerlukan strategi komunikasi dan mitigasi untuk mengelola resistensi masyarakat.

Kebijakan Penyeimbang
Untuk mengurangi dampak negatif kenaikan PPN, pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan penyeimbang, antara lain:  

1. Pengecualian PPN untuk Barang dan Jasa Tertentu

  - Barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan daging tetap dikecualikan dari PPN.  
  - Jasa tertentu seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan sosial juga tidak dikenakan PPN.  

2. Insentif untuk UMKM

  - UMKM tetap mendapatkan fasilitas pajak berupa tarif PPh final sebesar 0,5% dan mekanisme PPN yang disederhanakan agar tidak memberatkan operasional usaha mereka.  
  - Pemerintah memberikan pendampingan dan pelatihan untuk membantu UMKM beradaptasi dengan perubahan sistem perpajakan.  

3. Subsidi dan Program Bantuan Sosial

  - Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan alokasi anggaran subsidi energi, pangan, dan bantuan sosial agar masyarakat berpenghasilan rendah tidak terlalu terdampak kenaikan harga barang dan jasa.  

4. Peningkatan Efisiensi Administrasi Pajak