Demokrasi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika Untuk Menuntaskan Kegalauan Heterogenitas

maupun sosial-budaya

 Dengan menjadikan Pancasila sebagai wacana publik, sekaligus dapat dilakukan reassessment, penilaian kembali atas pemaknaan Pancasila selama ini, untuk kemudian menghasilkan pemikiran dan pemaknaan baru. Dengan demikian, menjadikan Pancasila sebagai wacana publik merupakan tahap awal krusial untuk pengembangan kembali Pancasila sebagai ideologi terbuka, yang dapat dimaknai secara terus menerus, sehingga tetap relevan dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia Dalam konteks kemajemukan dan keragaman---untuk tidak menyebut 'heterogenitas Indonesia, tak kurang pentingnya adalah diseminasi dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila tersebut. Tapi, tentu saja tidak melalui cara-cara indoktrinatif dan rezimentatif.

Setiap bangsa memiliki wawasan (cara pandang) terhadap diri dan lingkungannya, demikian juga bangsa Indonesia memiliki cara pandang terhadap dirinya maupun lingkungannya. Terhadap dirinya, bangsa Indonesia memandang bahwa wilayah Indonesia adalah kepulauan, dan bangsa Indonesia adalah heterogen. Sebagai negara kepulauan (wilayahnya) yang heterogen (bangsanya), Pancasila sebagai sarana perekat dan Bhineka Tunggal Ika sebagai komitmen dalam rangka pelaksanaannya.Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, merupakan kebutuhan bagi kelangsunganhidup bangsa yang wilayahnya kepulauan dan bangsanya heterogen. Pancasila merupakan ruang yang nyaman bagi berkembangnya keanekaragaman (heterogenitas) dan Bhineka Tunggal Ika sebagai basis kesadaran identitas bangsa yang menempati ruang Pancasila.

Implementasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika yang berupa hukum positif tidak akan bermanfaat tanpa dikuti oleh penegakan hukum. Suatu norma, nilai, aturan, hukum baru berguna jika ada penegakan hukum, dan hal ini akan tercipta jika penegak hukumberwibawa. Heterogenitas adalah de facto dan demokrasi Pancasila adalah solusi dan ruang dalam mengembangkan heterogenitas dan BhinekaTunggal Ika adalah jiwa yang mendorong perkembangan demokrasi Pancasila.