Analisis Kebijakan Makan Bergizi Gratis dalam Konteks Pendanaan dan Sumber Daya Pembangunan Kapasitas

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan manfaat besar, terutama dengan meningkatkan akses anak-anak dari keluarga kurang mampu terhadap makanan bergizi. Dengan menyediakan makanan gratis, program ini membantu meringankan beban pengeluaran keluarga, sehingga dana dapat dialihkan untuk kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan. Wakil Ketua MPR, A. M. Akbar Supratman, menyebutkan bahwa MBG berperan sebagai jaring pengaman sosial untuk mengurangi kelaparan dan malnutrisi di kalangan masyarakat yang kurang mampu.

Peningkatan status gizi melalui program ini diharapkan berdampak positif pada kemampuan konsentrasi dan prestasi akademik anak-anak, yang pada akhirnya dapat mendorong partisipasi mereka dalam pendidikan. Namun, program ini menghadapi kritik, terutama terkait pemborosan makanan dan ketidakpuasan terhadap menu. Beberapa siswa mengaku tidak menyukai makanan yang disediakan, sehingga mereka tidak menghabiskannya. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam penyusunan menu agar lebih sesuai dengan selera anak-anak, sekaligus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya konsumsi makanan bergizi.

Secara sosial, MBG memiliki potensi memperkuat ikatan komunitas melalui kerja sama dengan petani lokal dan UMKM dalam penyediaan bahan pangan. Program ini dirancang untuk menciptakan pasar yang lebih stabil bagi petani lokal dan memberdayakan ekonomi lokal. Selain itu, keterlibatan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengadaan bahan makanan juga dapat memperkuat ekonomi desa dan membuka lapangan kerja baru di sektor pengolahan serta distribusi makanan.

Namun, ada kekhawatiran bahwa program ini dapat menimbulkan ketergantungan pada bantuan pemerintah. Jika masyarakat terlalu bergantung pada makanan gratis, ini dapat mengurangi motivasi untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Oleh karena itu, elemen edukasi perlu dimasukkan ke dalam program ini agar masyarakat memahami pentingnya gizi dan kemandirian.

Politik

Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dampak politik yang signifikan, terutama dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Peneliti politik dari Populi Centre, Usep Saiful Ahyar, menyatakan bahwa keberhasilan program ini dapat memperkuat legitimasi pemerintah dan meningkatkan dukungan masyarakat. Jika dijalankan dengan baik, MBG dapat menciptakan citra positif bagi pemerintahan Prabowo, khususnya menjelang pemilihan umum mendatang. Namun, jika terdapat masalah dalam pengelolaan atau distribusi makanan, hal ini bisa menurunkan kepercayaan masyarakat dan memunculkan kritik terhadap pemerintah.

Meski memiliki potensi besar, program ini juga menghadapi tantangan yang tidak kecil. Survei menunjukkan bahwa 59% responden khawatir terhadap kemungkinan penyalahgunaan anggaran dan efektivitas program. Kritik juga muncul terkait kualitas makanan yang disediakan serta transparansi dalam pengelolaan dana Rp71 triliun yang dianggarkan untuk program ini. Para pengamat kebijakan publik menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan agar dana yang dialokasikan dapat digunakan dengan efisien dan tepat sasaran.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) turut menunjukkan perhatian terhadap pelaksanaan program ini dengan merencanakan verifikasi lapangan untuk menanggapi keluhan masyarakat. Langkah ini mencerminkan peran aktif lembaga legislatif dalam mengawasi kebijakan pemerintah sekaligus memastikan akuntabilitas. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat dan lembaga negara.