Analisis Kebijakan Makan Bergizi Gratis dalam Konteks Pendanaan dan Sumber Daya Pembangunan Kapasitas

Di Tanah Air, stunting merupakan problema yang sangat serius dan tidak berkesudahan. Banyak anak-anak di Indonesia tidak mendapatkan sumber pangan dengan layak yang disertai dengan gizi yang mencukupi. Berdasarkan Gambar 3.1. di bawah, pasca 2 tahun pandemi Covid-19, angka balita stunting di Indonesia mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum pandemi Covid-19 mewabah di Tanah Air. Namun, dengan angka sekian, tingkat Stunting di Indonesia masih dikategorikan tinggi, dan harus terus menerus menjadi fokus Pemerintah terkait dengan perbaikan gizi bagi anak-anak di Tanah Air.

Dengan hadirnya problema Stunting yang enggan berkesudahan, hal ini menginspirasi kebijakan pasangan calon nomor urut dua: Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada saat Pemilihan Presiden 2024 beberapa waktu ke belakang. Dengan program Makan Bergizi Gratis yang berfokus pada pemenuhan gizi harian anak, Prabowo dan Gibran berharap di periode baru yang akan datang, program ini akan menjadi jawaban atas permasalahan stunting yang selalu tumbuh subur di Indonesia. 

Pasca Pilpres 2024, pasangan calon nomor urut dua:Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih untuk menduduki kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam 5 tahun ke depan dan tentu. Pada permulaan era kepemimpinannya, kebijakan Makan Bergizi Gratis ini langsung diproyeksikan dan diimplementasikan di beberapa lapisan pendidikan di Tanah Air

Namun, kebijakan Makan Bergizi Gratis ini memicu beragam permasalahan serta isu terkait pendanaan dibalik kebijakan tersebut. Meskipun dikatakan bahwa tahap uji coba Makan Bergizi Gratis diraup dari dana pribadi Presiden Republik Indonesia: Prabowo Subianto juga ditunjang oleh dana pendukung dan simpatisan program ini, pendanaan untuk kebijakan Makan Siang Gratis ini dikatakan meraup nominal senilai Rp. 71 Triliun untuk 15 juta hingga 17,5 juta penerima, dan rencana penambahan anggaran senilai 100 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima yang bermuara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga disokong dari bantuan dana Pemda dan BUMN.

Sumber Pendapatan Negara 2024 (Sumber: Goodstats.id)

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), mengungkapkan bahwa penerimaan pajak menyumbang 82,4% dari total pendapatan negara dalam APBN. Kemudian disusul oleh Hasil Tambang, Minyak Bumi, Gas dan Energi (SDA) menyumbang 7,4%; Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyumbang 3,1%; Badan Layanan Umum menyumbang 3%; dan Pendapatan dari Sumber Non-Pajak Lainnya Sebanyak 4%. Rincian tersebut menunjukkan bahwa pemasukkan terbesar kas negara hampir seluruhnya bermuara dari penerimaan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat.

Pasalnya, program Makan Bergizi Gratis ini dalam implementasinya dalam beberapa pekan, telah memicu beberapa kritik dari masyarakat, dimulai dari kasus keracunan, basi, pungli kepada wali murid, maraknya kasus penipuan, serta terbaru ini, anggaran untuk pembangunan infrastruktur akan dipangkas untuk menyokong program Makan Bergizi Gratis ini.

Dengan banyaknya problema yang lahir, muncul polemik yang sengit akan realisasi kebijakan ini. Ada pihak-pihak yang merasa diuntungkan dan menikmati kebijakan Makan Bergizi Gratis ini. Namun tidak sedikit masyarakat yang merasa kecewa dan geram dengan problem-problem yang terjadi selama Program Makan Bergizi Gratis ini. Pasalnya, Anggaran Makan Siang Gratis meraup cukup banyak anggaran APBN yang sebagian besarnya berasal dari perolehan pajak masyarakat. 

Konsep Pendanaan dan Sumber Daya

Pendanaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pendanaan berasal dari kata dasar dana yang artinya uang yang disediakan untuk suatu keperluan. Maka dapat dikatakan bahwa Pendanaan adalah penyediaan anggaran/dana untuk suatu keperluan tertentu. Beberapa pakar-pun ikut memberikan Pemahaman mengenai definisi pendanaan. Menurut Nugroho (2010), pendanaan adalah sumber dana yang digunakan untuk kegiatan investasi. Sedangkan menurut Menurut Martono dan Harjito (2010), pendanaan adalah keputusan untuk menetapkan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai investasi. Jadi dapat ditarik simpulan bahwa pendanaan adalah penyediaan anggaran/dana untuk suatu keperluan tertentu seperti investasi dan lain sebagainya. 

Sumber Daya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sumber daya adalah potensi yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan menurut Grima dan Berkes (1989) Sumber daya adalah aset yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan manusia. Jadi, dapat ditarik simpulan bahwa Sumber Daya adalah potensi yang dapat dikembangkan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan manusia.

Pendanaan Sumber Daya dan Program Makan Bergizi Gratis

Program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Pemerintah merupakan inisiatif yang baik dalam teori, tetapi sering kali menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu problema utama terkait dengan keberlanjutan kebijakan ini adalah terkait dengan pendanaan. Pendanaan untuk kebijakan ini meraup nominal yang sangat fantastis untuk puluhan juta penerima yang terdampak dari program ini.

Belum ada genap satu bulan program ini direalisasikan, namun program ini sudah menelan banyak kritik masyarakat. Mulai dari adanya kasus keracunan, makanan basi, dan beberapa anak sekolah mengatakan bahwa makanan yang diberikan 'tidak enak'. Terlebih dengan pendanaan yang cukup fantastis, ternyata alokasi dana untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur ikut menjadi imbas, dana yang seharusnya digunakan untuk infrastruktur dipangkas untuk memberikan pendanaan lebih untuk program makan bergizi gratis ini. 

Menurut sebagian besar masyarakat, pendanaan yang bersumber dari APBN ini dirasa tidak maksimal. Karena alokasi anggaran tidak merata. Pendanaan yang seharusnya bisa didistribusikan untuk sektor lain. Namun anggaran justru membengkak hanya pada satu program saja.

Analisis Dampak Kebijakan Makan Bergizi Gratis

Kesehatan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dampak positif yang signifikan, terutama dalam meningkatkan kualitas asupan gizi bagi anak-anak. Setiap porsi makanan yang diberikan dirancang sesuai dengan kebutuhan kalori mereka, seperti 600 kalori untuk siswa SMP dan 300 kalori untuk siswa SD. Hal ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan fisik serta perkembangan kognitif anak.

Menurut Prof. Tjandra Yoga Aditama, program ini tidak hanya menyediakan makanan, tetapi juga menjadi solusi multidimensi yang membawa manfaat besar di berbagai bidang, termasuk pendidikan dan kesehatan mental. Selain itu, MBG membantu membentuk generasi muda yang sehat dan produktif. Dengan memastikan kebutuhan nutrisi terpenuhi, program ini menjadi bagian penting dalam mendukung visi Indonesia 2045 untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

Peningkatan status gizi yang diupayakan melalui program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kehadiran siswa di sekolah, menurunkan angka putus sekolah, dan mendorong prestasi akademik mereka. Program ini tidak hanya menyasar aspek kesehatan tetapi juga memberikan dampak positif pada masa depan pendidikan dan potensi generasi penerus bangsa.

APBN 

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan di Indonesia pada tahun 2025 adalah langkah penting untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil. Dengan anggaran Rp71 triliun dalam APBN 2025, program ini menargetkan sekitar 82 juta penerima manfaat. Selain meningkatkan kesehatan masyarakat, program ini diharapkan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut penelitian INDEF, setiap Rp1.000 yang diinvestasikan dalam program ini bisa memberikan manfaat ekonomi hingga Rp63.500, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung UMKM lokal.

Namun, program ini juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satu kekhawatiran adalah dampaknya terhadap keuangan negara. Penelitian dari Celios menunjukkan bahwa jika program ini berjalan hingga mencapai 100% target pada 2029, defisit APBN bisa naik hingga 3,34% dari PDB, melebihi batas aman menurut UU Keuangan Negara. Ini memunculkan pertanyaan tentang keberlanjutan program dan cara pemerintah mengelola anggaran di masa depan.

Ada juga risiko bahwa anggaran untuk program ini akan mengurangi alokasi untuk program lain yang tak kalah penting, seperti bantuan sosial dan kesehatan, sehingga menurunkan efektivitas program-program tersebut. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa masyarakat menjadi terlalu bergantung pada bantuan ini, sehingga kurang termotivasi untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka.

Perekonomian Lokal

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Dengan mendirikan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), program ini melibatkan UMKM dan petani lokal sebagai pemasok utama bahan makanan. Hal ini menciptakan sinergi antara peningkatan kesehatan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal.

Dari sisi ekonomi, program MBG diperkirakan memiliki efek pengganda yang besar. Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyebutkan bahwa program ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 0,8% dan memberikan kontribusi sebesar 0,89% pada daya ungkit ekonomi di tahun 2025. Dengan demikian, MBG memiliki potensi besar untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan menekan angka kemiskinan.

Dengan anggaran Rp71 triliun, program ini juga diharapkan dapat menciptakan sekitar 820 ribu lapangan kerja baru. Selain itu, MBG fokus pada pembelian bahan pangan lokal, seperti sayuran dan hasil pertanian lainnya, dari petani setempat. Langkah ini tidak hanya mendukung sektor pertanian tetapi juga memberikan penghasilan yang lebih stabil bagi para petani. Melibatkan masyarakat lokal dalam penyediaan makanan juga membuka peluang kerja baru, khususnya bagi ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki sumber pendapatan.

Penelitian menunjukkan bahwa setiap Rp1.000 yang diinvestasikan dalam program ini bisa memberikan manfaat ekonomi hingga Rp63.500, menegaskan dampak positif dari kebijakan ini terhadap perekonomian.

Sosial

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan manfaat besar, terutama dengan meningkatkan akses anak-anak dari keluarga kurang mampu terhadap makanan bergizi. Dengan menyediakan makanan gratis, program ini membantu meringankan beban pengeluaran keluarga, sehingga dana dapat dialihkan untuk kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan. Wakil Ketua MPR, A. M. Akbar Supratman, menyebutkan bahwa MBG berperan sebagai jaring pengaman sosial untuk mengurangi kelaparan dan malnutrisi di kalangan masyarakat yang kurang mampu.

Peningkatan status gizi melalui program ini diharapkan berdampak positif pada kemampuan konsentrasi dan prestasi akademik anak-anak, yang pada akhirnya dapat mendorong partisipasi mereka dalam pendidikan. Namun, program ini menghadapi kritik, terutama terkait pemborosan makanan dan ketidakpuasan terhadap menu. Beberapa siswa mengaku tidak menyukai makanan yang disediakan, sehingga mereka tidak menghabiskannya. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam penyusunan menu agar lebih sesuai dengan selera anak-anak, sekaligus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya konsumsi makanan bergizi.

Secara sosial, MBG memiliki potensi memperkuat ikatan komunitas melalui kerja sama dengan petani lokal dan UMKM dalam penyediaan bahan pangan. Program ini dirancang untuk menciptakan pasar yang lebih stabil bagi petani lokal dan memberdayakan ekonomi lokal. Selain itu, keterlibatan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengadaan bahan makanan juga dapat memperkuat ekonomi desa dan membuka lapangan kerja baru di sektor pengolahan serta distribusi makanan.

Namun, ada kekhawatiran bahwa program ini dapat menimbulkan ketergantungan pada bantuan pemerintah. Jika masyarakat terlalu bergantung pada makanan gratis, ini dapat mengurangi motivasi untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Oleh karena itu, elemen edukasi perlu dimasukkan ke dalam program ini agar masyarakat memahami pentingnya gizi dan kemandirian.

Politik

Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dampak politik yang signifikan, terutama dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Peneliti politik dari Populi Centre, Usep Saiful Ahyar, menyatakan bahwa keberhasilan program ini dapat memperkuat legitimasi pemerintah dan meningkatkan dukungan masyarakat. Jika dijalankan dengan baik, MBG dapat menciptakan citra positif bagi pemerintahan Prabowo, khususnya menjelang pemilihan umum mendatang. Namun, jika terdapat masalah dalam pengelolaan atau distribusi makanan, hal ini bisa menurunkan kepercayaan masyarakat dan memunculkan kritik terhadap pemerintah.

Meski memiliki potensi besar, program ini juga menghadapi tantangan yang tidak kecil. Survei menunjukkan bahwa 59% responden khawatir terhadap kemungkinan penyalahgunaan anggaran dan efektivitas program. Kritik juga muncul terkait kualitas makanan yang disediakan serta transparansi dalam pengelolaan dana Rp71 triliun yang dianggarkan untuk program ini. Para pengamat kebijakan publik menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan agar dana yang dialokasikan dapat digunakan dengan efisien dan tepat sasaran.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) turut menunjukkan perhatian terhadap pelaksanaan program ini dengan merencanakan verifikasi lapangan untuk menanggapi keluhan masyarakat. Langkah ini mencerminkan peran aktif lembaga legislatif dalam mengawasi kebijakan pemerintah sekaligus memastikan akuntabilitas. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat dan lembaga negara.