Dampaknya adalah pertumbuhan ekonomi tahun 2022 akan kembali melambat yang berimbas pada bertambahnya angka kemiskinan dan pengangguran," tuturnya.
Sudah bisa dipastikan pula kebijakan tarik subsidi Solar dan Pertalite, akan meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran.Â
Memang pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Berupa kebijakan bansos senilai Rp 24,17 triliun, dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU).Â
Pemerintah juga mengalokasikan 2 persen dana transfer umum pemerintah daerah untuk sektor transportasi umum, ojek, dan nelayan. Namun, upaya tersebut, menurur Anis, tidak terlalu banyak membantu.
Menurut Anis alokasi besaran Bansos tidak sebanding dengan tekanan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat akibat dampak Covid-19 dan angka inflasi yang sudah tinggi sebelumnya.Â
Besar kemungkinan pada akhir tahun 2022, angka kemiskinan dan pengangguran akan kembali meningkat.
Jika subsidi BBM membebani APBN bukan berarti malah tanggungan kemudian dibebankan kepada rakyat. Menjadi tugas pemerintah bagaimana beban rakyat  ditanggung dengan cara berpikir mencari solusi. Solusinya bukan seolah-olah negara ini perusahaan terus dibebankan ke konsumen.
Bagaimana menyiasati kenaikan harga BBM?
"Mengencangkan ikat pinggang," kata seorang warga dalam obrolan di group warga.Â
Maksudnya, dengan membatasi pengeluaran-pengeluaran atau belanja-belanja yang setelah dipikir-pikir bisa ditiadakan. Misalnya, seminggu sekali makan di luar, maka bisa diubah menjadi dua minggu sekali.Â
Atau, dengan membatasi penggunaan sembako yang kira-kira diganti dengan cara pengolahan yang lain. Misalnya, ikan yang biasanya digoreng, diganti dengan dikukus atau direbus.
