TB 1 - Dialektika Hermeneutis Hanacaraka untuk Prosedur Audit Pajak

Apa yang dimaksud dialektika ? 

Dialektik merupakan pendekatan filosofi yang berfokus pada proses argumentasi dan kontradiksi sebagai cara untuk mencapai kebenaran dan pemahaman yang lebih mendalam. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh fisuf Yunani kuno, Socrates, yang menggunakan dialog sebagai metode untuk mengeksplorasi dan menguji ide-ide. Selanjutnya dialektika berkembang melalui pemikiran Plato dan Aristoles. Plato dalam karyanya seperti "dialog Dialogu," mengadopsi metode dialektik untuk mengeksplorasi ide ide tentang bentuk-bentuk ideal dan realitis. Disisi lain Aristoteles mengembangkan pendekatan dialektik yang lebih sistematis dalam "topik", dimana menggabungkan logika dan argumentasi untuk menganalisis.

Abad ke-19 melihat revolusi besar dalam metode dialektik dengan kontribusi dari Georg Wilhem Friedrich Hegel. Hegel mengembangkan konsep triadik tesis, antithesis dan sintesis berfokus pada proses perkembangan ide dan realitas melalui konflik dan resolusi. Menurut Hegel, ide atau keadaan awal (tesis) berhadapan dengan kontradiksi atau lawan (antithesis) dan hasil dari interaksi ini adalah integrasi yang lebih tinggi dari kedua posis tersebut (sitesis).

Berikut penjelaskan lebih rinci mengenai setiap komponen dari metode dialektik Hegel :

• Tesis adalah proposisi atau pernyataan awal yang menggambarkan suatu ide, pandangan, atau keadaan tertentu. Dalam konteks Hegel, tesis tidak hanya sekadar argumen yang diusulkan, tetapi juga mencerminkan kondisi yang ada pada suatu waktu tertentu. Tesis berfungsi sebagai titik awal untuk diskusi dan eksplorasi lebih lanjut.
•  Antitesis adalah proposisi yang bertentangan dengan tesis. Ini muncul sebagai reaksi terhadap tesis dan berfungsi untuk menyoroti konflik, ketidaksesuaian, atau keterbatasan yang terdapat dalam tesis. Antitesis adalah elemen yang penting dalam proses dialektika karena menantang pandangan awal dan mendorong eksplorasi yang lebih mendalam.
• Sintesis adalah hasil dari interaksi antara tesis dan antitesis. Ini bukan sekadar kompromi antara dua posisi, tetapi merupakan integrasi yang lebih tinggi yang menciptakan pemahaman baru. Sintesis mencerminkan cara di mana elemen-elemen dari tesis dan antitesis saling berinteraksi untuk menghasilkan wawasan yang lebih mendalam dan komprehensif.

Apa yang dimaksud Hermeneutis ?

Hermeneutik merupakan sebuah metode interpretasi yang dapat diterapkan untuk menelitiguna memahami objek materiil berupa teks. Dalam hal ini, interpretasi berlangsung berdasarkan proses dialektik antara subjek peneliti dengan objek yang diteliti, antara yang ingin memahami dengan yang dipahami.

Prinsip-prinsip Hermeneutik :

a. Proses Dialogis

Hermeneutik menekankan bahwa pemahaman terjadi melalui interaksi antara subjek (peneliti) dan objek (teks). Proses ini bersifat dialogis, di mana peneliti tidak hanya menerima makna teks secara pasif, tetapi terlibat aktif dalam menafsirkan makna tersebut. Dialog ini memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa, konteks, dan makna yang lebih dalam.

b. Konteks Historis dan Budaya

Salah satu prinsip utama hermeneutik adalah bahwa teks tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks historis dan budaya di mana teks itu dihasilkan. Pemahaman teks melibatkan pengakuan terhadap latar belakang sosial, politik, dan budaya penulis serta pembaca.

c. Lingkaran Hermeneutik

Konsep ini menggambarkan bahwa pemahaman teks melibatkan pergerakan bolak-balik antara bagian dan keseluruhan. Untuk memahami bagian-bagian tertentu dari teks, kita perlu memahami keseluruhan teks, dan sebaliknya. Proses ini bersifat dinamis dan berkelanjutan.

Modul TB 1, Hakekat Aksara Jawa, Dokpri Apollo, Prof

Apa yang dimaksud Hanacaraka?

Hanacaraka disebut juga aksara jawa.  Aksara adalah lambang atau simbol dari suara atau bunyi. Dalam KBBI disebutkan pengertian aksara sebagai sistem tanda grafis yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dan sedikit banyaknya mewakili ujaran atau ucapan. Aksara juga disebut sebagai huruf.

Aksara Jawa Kuna atau Kawi diyakini sebagai pendahulu bagi aksara-aksara Nusantara yang lebih modern, seperti aksara Jawa dan aksara Bali. Aksara Kawi tidak serta merta ada begitu saja. Ada mata rantai sejarah yang mengawali perkembangan aksara Kawi. Perkembangan aksara Kawi ini tidak lepas dari bentuknya yang lebih kuno yaitu, aksara Pallawa.

Aksara Pallawa yang mengalami pengubahan bentuk huruf, diperkirakan terjadi pada abad ke-8. Aksara Pallawa itu sendiri merupakan turunan aksara Brahmi dan berasal dari India. Aksara Pallawa ini diyakini juga menjadi induk semua aksara daerah di Asia Tenggara.

Ragam aksara Pallawa dan Kawi sendiri tidaklah homogen, baik bentuk maupun pengejaannya. Hanya sistem abjadnya saja yang tidak berubah tetap mengikuti aksara Brahmi atau seperti Devangari yang menjadi pendahulunya. Ini yang sebenernya juga menjadi esensi dari aksara itu sendiri, karena aksara adalah 'keabadian' (Monier-Williams, 1899:3)

Modul TB 1, Hakekat Aksara Jawa, Dokpri Apollo, Prof

Legenda mengatakan bahwa aksara jawa diciptakan oleh Ajisaka yang mana susunan aksara jawa dengan pangram "hanacaraka" mengisahkan pertarungan dua abdinya, Dora dan Sembada hingga gugur. Dari sisi Sejarah, aksara Jawa merupakan kelanjutan transformasi aksara Kawi yang bentuk modernnya telah tetap ortografinya sejak abad ke -17.

Dalam bukunya Amir Rochkyatmo menjelaskan secara ringkas urutan aksara jawa yang menjadi hafalan adalah :

Ha na ca ra ka : ada utusan

Da ta sa wa la  : (mereka) saling tidak cocok

Pa dha ja ya nya : sama-sama unggul

Ma ga ba tha nga : sama-sama menjadi mayat 

"ada utusan" disini dapat diartikan bahwa setiap individu memiliki tugas atau panggilan tertentu dalam hidup yang harus dijalankan dengan amanah. Utusan ini adalah perwakilan dari kebenaran, aturan, dan ketertiban yang dibawah oleh Aji Saka, yang biasa diinterpretasikan sebagai lambang dari peradaban dan nilai-nilai moral.

Modul TB 1, Hakekat Aksara Jawa, Dokpri Apollo, Prof

Bagaimana transsubstansi hanacaraka dapat diterapkan dalam prosedur audit dan pelaporan keuangan?

Transsubstansi Hana Caraka dalam prosedur audit dan pelaporan keuangan diterapkan melalui konsep dialektika, yang melibatkan tiga tahap utama: tesis, antithesis, dan sintesis. Filosofi Hana caraka, yang dalam aksara jawa mengandung makna "ada utusan" diterapkan untuk menggambarkan peran auditor sebagai utusan yang bertanggung jawab untuk Menyusun dan menguji kebenaran laporan keuangan.

• Tesis (Penulisan Laporan Awal) : Tesis dimulai dengan penulis teks (auditor atau pelapor) yang menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, seperti SAK IFRS, ETAP, Syariah, dan sebagainya. Tahap ini mewakili Hana Caraka, di mana auditor sebagai utusan bertugas untuk mengumpulkan dan menyampaikan informasi secara objektif sesuai dengan aturan yang ada. Auditor bertanggung jawab untuk menterjemahkan data keuangan perusahaan ke dalam format yang dapat dipahami dan diakui secara umum oleh pemangku kepentingan.
• Antitesis: Kritik dan Tantangan Terhadap Tesis didalam proses audit, antitesis adalah tahapan di mana laporan keuangan dan audit yang telah disusun menghadapi berbagai tinjauan kritis. Ini mencerminkan Data Sawal dalam filosofi Hana Caraka, dimana muncul pertentangan atau perbendaan dalam hal interpretasi dan penerapan aturan. Diagram ini menjelaskan bahwa proses dialektika antitesis terjadi dalam beberapa tahapan :
  • Antitesis I : Coso Internal Audit, pada tahap ini, laporan keuangan atau tekss yang disusun diaudit secara internal oleh bagian audit internal organisasi. COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) adalah kerangka kerja yang digunakan dalam audit internal untuk memastikan bahwa pengendalian internal perusahaan memadai. Audit internal bertindak sebagai pemeriksa pertama yang melihat apakah ada kelemahan atau ketidaksesuaian dalam laporan keuangan yang telah disusun
  • Antitesis II: Komite Audit, GCG Setelah laporan keuangan melewati tahap audit internal, laporan ini kemudian diserahkan kepada komite audit dan pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam memastikan bahwa laporan keuangan memenuhi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Komite audit memainkan peran yang lebih strategis dengan meninjau bagaimana laporan keuangan tersebut mengikuti prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Ini adalah bentuk kritik kedua yang menguji kekuatan argumen atau laporan keuangan dari sisi governance dan tata kelola.
  • Antitesis III: Eksternal Audit, tahapan terakhir dari antitesis adalah audit eksternal. Ini adalah proses di mana pihak independen, yaitu auditor eksternal, memeriksa laporan keuangan untuk menilai kebenaran dan keandalannya. Di sini, peran SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) menjadi penting dalam memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun dan diaudit sesuai dengan aturan yang berlaku. Audit eksternal memberikan tinjauan objektif dari luar organisasi, memastikan bahwa tidak ada bias atau kesalahan yang signifikan dalam laporan keuangan.

Antitesis ini mencerminkan Padha Jayanya, di mana perlawanan terhadap tesis yang diuji secara seimbang melalui berbagai lapisan audit. Setiap pihak yang terlibat memiliki kekuatan dan argument yang sama kuat.

• Sintesis: Penyelesaian dan Publikasi Final Teks Laporan Keuangan, setelah melalui tahap antitesis dan dialektika dalam proses audit, laporan keuangan mencapai tahap sintesis. Pada titik ini, semua tinjauan, revisi, dan kritik telah diakomodasi, dan laporan keuangan siap untuk dipublikasikan sebagai teks final. Diagram ini menggambarkan bahwa setelah membaca (reader memahami laporan keuangan), hasil akhir yang diterbitkan menjadi laporan keuangan final yang siap digunakan oleh pemakai informasi, seperti investor, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sintesis ini mencerminkan Maga Bathanga, dimana semua pihak yang terlibat dalam proses audit telah mencapai titik akhir yang sama, yaitu kesepakatan tentang validasi dan kebenaran laporan keuangan. Tahap ini mengisyaratkan bahwa laporan keuangan yang telah diuji dan diterima merupakan hasil final yang siap digunakan

Transsubstansi Hana Caraka dalam proses audit menunjukkan bahwa filosofi tradisional dapat diterapkan dalam konteks modern seperti pelaporan dan audit keuangan. Dengan pendekatan dialektika, setiap laporan keuangan melewati tahapan tesis (penulisan awal), antitesis (kritik dan tinjauan), dan sintesis (publikasi final) sebelum dapat dianggap akurat dan valid. Filosofi ini mengajarkan bahwa audit yang baik harus melalui proses pertentangan dan dialog yang kritis untuk mencapai hasil yang optimal dan dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan.

Modul TB 1, Hakekat Aksara Jawa, Dokpri Apollo, Prof

Bagaimana Aksara Jawa Kuna Hanacaraka dapat dikaitkan dengan prosedur audit pajak?

Terkait audit pajak, makna mendalam hanacaraka dapat dihubungkan dengan proses yang dialami saat pemeriksaan pajak.

• Ada dua utusan (tesis), pada mulanya, Hanacaraka menyimbolkan adanya dua utusan. Dalam konteks audit pajak, kedua utusan ini dapat dipahami sebagai auditor dan wajib pajak. Auditor bertugas sebagai pengawas yang melakukan verifikasi atas kewajaran laporan pajak, sementara wajib pajak bertindak sebagai pihak yang memberikan data dan informasi terkait laporan tersebut. Keduanya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses audit berjalan transparan dan sesuai aturan. Auditor, sebagai utusan kebenaran, memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas dan menjalankan tugas sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
• Saling Bertentangan (Antitesis), filosofi Data Sawala, atau adanya pertentangan, menggambarkan dialektika yang sering terjadi dalam audit pajak. Wajib pajak dan auditor mungkin memiliki pandangan yang berbeda terkait interpretasi aturan pajak atau data yang disajikan. Pertentangan ini mencerminkan sifat alami dari proses audit, di mana auditor harus menggali lebih dalam untuk memahami kebenaran yang tersembunyi di balik angka-angka. Antitesis ini menggambarkan situasi di mana auditor menemukan ketidaksesuaian atau ketidakwajaran dalam laporan pajak, dan kedua pihak (auditor dan wajib pajak) akan terlibat dalam diskusi untuk menyelesaikan perbedaan tersebut.
• Sama-sama kuat argumentasinya, filosofi Padha Jayanya menggambarkan bahwa baik auditor maupun wajib pajak memiliki argumen yang kuat dalam mempertahankan posisinya. Dalam proses audit pajak, wajib pajak mungkin memiliki alasan atau justifikasi yang kuat terkait pengisian laporan pajak mereka, sementara auditor, dengan berdasarkan aturan yang ada, akan mencari kepastian bahwa laporan tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Proses ini mencerminkan keseimbangan antara dua pihak yang sama-sama memiliki argumen logis. Auditor harus menjalankan tugasnya secara objektif, menimbang bukti-bukti yang ada, dan tidak menghakimi tanpa dasar yang kuat.
• Kebenaran itu ada pada ruang waktu sesuai raga, cipta, rasa, karsa, akhirnya kebenaran ditemukan melalui sintesis antara tesis dan antitesis. Dalam audit pajak, kebenaran ini ditemukan melalui proses yang teliti dan sistematis, di mana auditor melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti yang ada dan interpretasi aturan pajak. Proses ini melibatkan pendekatan yang mendalam, serupa dengan metode hermeneutika, di mana auditor tidak hanya memeriksa data secara teknis, tetapi juga memahami konteks dari setiap transaksi yang dilaporkan oleh wajib pajak. Filosofi Maga Bathanga, yang mengajarkan pentingnya memahami seluruh unsur (raga, cipta, rasa, dan karsa), menggarisbawahi bahwa kebenaran tidak bisa dipaksakan, melainkan harus ditemukan melalui proses yang seimbang dan menyeluruh

Menghubungkan dengan prosedur audit pajak

Dalam audit pajak, auditor menjalankan serangkaian prosedur yang ketat untuk memastikan bahwa wajib pajak telah melaporkan kewajiban pajaknya dengan benar. Filosofi Hanacaraka dapat memberikan wawasan tambahan yang memperkuat prinsip-prinsip profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas tersebut. Berikut adalah beberapa aspek bagaimana Hanacaraka terhubung dengan prosedur audit pajak:

a. Dialektika antara Wajib Pajak dan Auditor

Audit pajak sering melibatkan proses dialektika antara auditor dan wajib pajak. Pertentangan ini tidak selalu merupakan hal negatif, melainkan merupakan bagian dari proses verifikasi yang sehat. Auditor harus bersikap objektif, mendengarkan argumen dari pihak wajib pajak, dan mencari kebenaran melalui pembuktian yang logis dan rasional. Prosedur audit pajak mengharuskan auditor untuk mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung atau membantah informasi yang disampaikan oleh wajib pajak, serta memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk menjelaskan posisinya.

b. Pencarian Kebenaran Melalui Sintesis

Sejalan dengan konsep sintesis dalam Hanacaraka, auditor tidak hanya bertugas untuk menemukan kesalahan, tetapi juga untuk memahami konteks dari setiap data yang diperiksa. Proses audit yang baik bukan hanya tentang menemukan ketidaksesuaian, tetapi juga tentang menemukan cara untuk memperbaiki ketidaksesuaian tersebut dan mencapai kesimpulan yang adil. Auditor harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi, transaksi bisnis, serta niat dari wajib pajak. Dengan demikian, hasil audit pajak yang benar-benar objektif dan adil adalah hasil dari proses dialektika yang matang, di mana kebenaran ditemukan melalui penyeimbangan argumen dari kedua belah pihak.

c. Pentingnya Integritas dan Profesionalisme

Filosofi Hanacaraka juga menekankan pentingnya moral dan etika dalam menjalankan tugas sebagai utusan. Bagi seorang auditor, integritas adalah fondasi utama dalam menjalankan audit pajak. Auditor harus menjaga netralitas dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau tekanan dari pihak luar. Hal ini sesuai dengan filosofi Ha-na-ca-ra-ka, di mana auditor bertindak sebagai utusan yang menjalankan amanah untuk menemukan kebenaran.

d. Kesimpulan yang Tepat Berdasarkan Bukti yang Kuat

Akhir dari proses audit pajak adalah publikasi laporan final, di mana auditor harus memastikan bahwa kesimpulan yang diambil sudah didasarkan pada bukti yang kuat dan analisis yang mendalam. Ini selaras dengan prinsip Maga Bathanga, di mana kebenaran harus diperoleh melalui proses yang teliti, melibatkan berbagai aspek seperti logika, rasa, dan kehendak. Auditor harus mampu menjelaskan temuan audit secara logis dan berdasarkan bukti yang kuat, sehingga dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum.

Modul Rerangka Umum Metode Audit Prof Dr Apollo 2024

Bagaimana jika mekanisme dan alur pemeriksaan pajak dikaitkan dengan hanacaraka?

Hanacaraka sebagai sebuah sistem aksara juga mencerminkan proses dialogis dan dinamis, sama seperti alur pemeriksaan pajak yang melibatkan interaksi antara otoritas pajak dan wajib pajak. Berikut ini penjelasan bagaimana setiap tahap dalam alur pemeriksaan pajak berkaitan dengan elemen-elemen Hanacaraka:

1. SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Informasi) "Ha-na-ca-ra-ka"

Ini merupakan tahap awal di mana otoritas pajak mengirim SP2DK kepada wajib pajak, yang menandai adanya permulaan proses audit. Sama seperti filosofi "ada utusan," SP2DK adalah langkah pertama yang menandakan adanya pihak yang ditugaskan (auditor) untuk memulai pemeriksaan terhadap kewajiban pajak yang mungkin belum dipenuhi oleh wajib pajak.

2. Surat Perintah Pemeriksaan "Da-ta-sa-wa-la"

Artinya "terjadi perdebatan atau dialog". Ketika Surat Perintah Pemeriksaan dikeluarkan, ini menandai awal dari proses diskusi dan interaksi antara auditor dan wajib pajak. Auditor meminta dokumen atau data yang relevan untuk memulai pemeriksaan. Tahap ini mengindikasikan potensi munculnya pertanyaan atau klarifikasi yang akan diajukan oleh auditor untuk memperjelas posisi keuangan wajib pajak.

3. Permintaan Data dan Peminjaman Dokumen "Da-ta-sa-wa-la"

Pada tahap ini, auditor mengajukan permintaan data dan peminjaman dokumen kepada wajib pajak. Ini melanjutkan konsep "perdebatan" dalam "Da-ta-sa-wa-la," di mana wajib pajak harus memberikan dokumen-dokumen yang relevan untuk diperiksa. Pertukaran informasi terjadi, dan mungkin ada diskusi atau negosiasi terkait data yang diajukan oleh wajib pajak.

4. Pemeriksaan dan Pengujian "Pa-dha-ja-ya-nya"

Makna "Pa-dha-ja-ya-nya" adalah "keduanya sama-sama kuat". Dalam tahap pemeriksaan dan pengujian, auditor melakukan evaluasi atas dokumen yang diberikan oleh wajib pajak. Di sini, auditor dan wajib pajak berhadapan dalam dialog yang seimbang. Wajib pajak menyajikan data, sedangkan auditor menggunakan keahlian teknisnya untuk memverifikasi kebenaran data tersebut. Keduanya memiliki argumen dan bukti masing-masing yang diuji dalam proses ini.

5. SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan) "Ma-ga-ba-tha-nga"

Artinya "kebenaran yang terungkap setelah pertarungan". Setelah tahap pemeriksaan dan pengujian, auditor mengeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang berisi temuan-temuan audit. Ini adalah momen di mana kebenaran yang dicari selama proses audit akhirnya terungkap. SPHP merupakan ringkasan dari semua temuan, yang menandai akhir dari pertarungan argumen antara auditor dan wajib pajak.

6. Risalah Pembahasan Akhir "Pa-dha-ja-ya-nya"

Tahap risalah pembahasan akhir adalah kelanjutan dari dialog yang terjadi antara auditor dan wajib pajak. Di sini, wajib pajak masih memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi sebelum hasil audit final ditetapkan. Ini masih berada dalam ranah "kekuatan yang seimbang", di mana kedua pihak terus berinteraksi untuk mencapai keputusan akhir.

7. Berita Acara Hasil Pemeriksaan "Ma-ga-ba-tha-nga"

Ketika berita acara hasil pemeriksaan dikeluarkan, hasil akhir dari seluruh proses audit dituangkan dalam dokumen resmi. Ini adalah kesimpulan dari pertarungan argumen dan pemeriksaan data, yang mencerminkan kebenaran final yang dicapai setelah dialog panjang. Hasil pemeriksaan ini menyegel hasil akhir dari pemeriksaan pajak.

8. Laporan Hasil Pemeriksaan "Ma-ga-ba-tha-nga"

Laporan hasil pemeriksaan adalah dokumentasi lengkap dari seluruh temuan yang dibuat selama proses audit. Sama seperti "Ma-ga-ba-tha-nga," di sini diungkapkan seluruh kebenaran yang telah ditemukan selama proses pemeriksaan. Laporan ini menjadi bukti resmi dari apa yang telah diperiksa dan diverifikasi.

9. Produk Hukum "Pa-dha-ja-ya-nya"

Setelah semua temuan dan diskusi dilakukan, produk hukum yang dihasilkan mencerminkan kesetaraan antara hukum dan fakta yang ditemukan. Produk hukum ini bisa berupa tagihan pajak, sanksi, atau keputusan lain berdasarkan hasil audit. Dalam tahap ini, hukum dan fakta harus bekerja secara seimbang untuk menghasilkan keputusan yang adil dan tepat.

10. Pengembalian Dokumen "Ma-ga-ba-tha-nga"

Tahap terakhir adalah pengembalian dokumen kepada wajib pajak. Setelah semua dokumen diperiksa dan hasil ditemukan, dokumen yang dipinjam dikembalikan. Ini menandai akhir dari proses dan simbolisnya sama seperti "Ma-ga-ba-tha-nga," di mana setelah semua kebenaran ditemukan, semua alat yang digunakan dalam proses tersebut dikembalikan.

Mengapa setiap tahapan dalam proses audit pajak bisa dikaitkan dengan elemen-elemen Hanacaraka?

Setiap tahapan dalam proses audit pajak bisa dikaitkan dengan elemen-elemen Hanacaraka karena kedua sistem ini sama-sama mengandung filosofi dialogis dan dialektika, yang mencerminkan interaksi, penyelidikan, dan penemuan kebenaran.

Berikut ini beberapa alasan mengapa tahapan proses audit pajak dapat dikaitkan dengan Hanacaraka:

1. Simbolisme Dualitas dan Dialogis

Aksara Hanacaraka melambangkan cerita tentang dua utusan (Hanacaraka) yang saling berhadapan dan membentuk narasi dialektis. Dalam proses audit pajak, auditor dan wajib pajak juga berada dalam posisi saling berhadapan, dengan auditor sebagai pihak yang memeriksa dan wajib pajak yang memberikan data serta penjelasan. Setiap tahap audit melibatkan pertukaran informasi dan klarifikasi, yang mirip dengan proses dialog antara dua pihak.

2. Tahapan yang Berproses

Setiap aksara dalam Hanacaraka memiliki urutannya yang tersendiri dan saling berhubungan, seperti tahapan dalam audit pajak yang harus dilalui satu per satu untuk mencapai hasil akhir. Setiap tahapan saling melengkapi, di mana pemeriksaan dokumen, klarifikasi, dan penilaian akhir membentuk siklus lengkap dari audit pajak, sama seperti urutan aksara Hanacaraka.

3. Dialektika dan Pertentangan (Tesis, Antitesis, Sintesis)

Aksara Hanacaraka juga mengandung unsur dialektika, di mana ada pertentangan antara dua pihak (tesis dan antitesis) yang akhirnya menghasilkan kebenaran (sintesis). Dalam proses audit pajak, auditor dan wajib pajak sering kali memiliki interpretasi yang berbeda mengenai kewajiban pajak, sehingga terjadi perdebatan atau diskusi untuk menemukan kebenaran. Kebenaran final ini ditemukan melalui dialog dan pertukaran argumen.

4. Filosofi Keharmonisan dan Keseimbangan

Hanacaraka juga melambangkan keseimbangan dan harmoni, yang penting dalam mencapai hasil yang adil dan transparan dalam audit pajak. Dalam proses audit, harus ada keseimbangan antara kepentingan negara (pemerintah) yang mengumpulkan pajak dan hak-hak wajib pajak yang memberikan informasi. Semua proses audit harus dilakukan secara proporsional dan adil.

5. Pengungkapan Kebenaran

Setiap tahap audit pajak bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran mengenai kewajiban pajak wajib pajak, sama seperti filosofi Hanacaraka yang menekankan pengungkapan kebenaran melalui dialog antara dua utusan. Tahapan seperti Pemeriksaan dan Pengujian, Risalah Pembahasan Akhir, dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan adalah momen-momen kunci di mana auditor mengungkapkan temuan mereka dan wajib pajak diberi kesempatan untuk menanggapi.

Kesimpulan :

Mengaitkan elemen-elemen Hanacaraka dengan prosedur audit pajak memberikan perspektif baru tentang bagaimana proses audit tidak hanya sekadar mekanisme teknis, tetapi juga merupakan sebuah dialog yang kompleks antara berbagai pihak. Hal ini menggarisbawahi bahwa pencarian kebenaran dalam konteks audit pajak harus dilakukan dengan pendekatan yang kritis dan berimbang, mencerminkan nilai-nilai budaya yang lebih dalam.

Citasi:

• Modul TB 1 : Hakekat Aksara Jawa, oleh Prof. Dr. Apollo Daito, S.E., Ak., M.Si., CIFM., CIABV., CIABG.
• Arianto, T. (2024). Retorika dan Dialektika Komunikasi Publik. Padang: Gita Lentera.
• Hidayat (ed), R. S. (2018). Hakikat Ilmu Pengetahuan Budaya. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
• Miswanto. (2022). Tata Bahasa Jawa Kuna. Perkumpulan Acarya Hindu Nusantara (Pandu Nusa.
• Rochkyatmo, A. (1996). Pelestarian dan Modernisasi Aksara Daerah. Indonesia: Direktorat Jenderal Kebudayaan.
• PMK 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
• PMK 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
• PMK 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas PMK 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.