Tata Kelola Kelautan dan Perikanan Transparatif

Sektor kelautan dan perikanan di Indonesia merupakan sektor ekonomi dengan potensi yang luar biasa, untuk itu Indonesia di juluki dengan negara yang memiliki Mega Marine Biodiversity. Namun sektor tersebut masih menghadapi banyak tekanan. Terkait tata kelola sektor kelautan dan perikanan yang diharapkan bisa lebih optimal.

Posisi Indonesia yang masuk dalam 10 negara di dunia dengan ekspor perikanan terbesar serta kondisi pertumbuhan penduduk sebesar 0,2 % bakal terus menambah beban sektor kelautan dan perikanan karena mendoronh eksploitasi masif. Untuk itu, perlu ada upaya serius menjaga daya kelautan dan perikanan.

Kemajuan teknologi saat ini seharusnya bisa untuk meningkatkan pengawasan agar prinsip sustaibility sumber daya kelautan dan perikanan tetap terjaga. Kunci dari tata kelola kelautan dan perikanan khususnya pengawasan adalah transparansi pengelolaan.

Pengawasan merupakan pilar penting dalam tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP). Problematika yang muncul justru bagian ini acapkali terlupakan, lebih banyak fokus pada manajemen sumber daya. Padahal, lemahnya pengawasan membawa dampak yang sangat besar bagi potensi sumberdaya.

Konflik antar nelayan baik melibatkan tradisional versus nelayan industri karena pelanggaran batas. Atau sesama nelayan tradisional yang biasa dipicu pelanggaran pakai alat tangkap ikan (API), hingga kasus penangkapan ikan secara ilegal, tanpa izin, tidak sesuai aturan hingga tidak terlapor hingga data base tidak akurat masih banyak terjadi.

Belum lagi economic loss, sering tak terhitung oleh pemerintah. Padahal, kerugian ekonomi dari pengawasan lemah ini tak sedikit. Lemahnya pengawasan akan merugikan negara seperti rusaknya ekosistem, pendapat negara yang hilang, konflik, hingga menurunnya potensi sumberdaya.

Potensi kerugian penangkapan ikan ilegal bahkan mencapai Rp30 triliun lebih per tahun. jumlah itu belum termasuk valuasi ekonomi atas kerusakan terumbu karang atau eksploitasi mangrove. Pengawasan memiliki dampak sistemik, sangat luas karena itu perlu ada perhatian ekstra.

Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sering kali tidak berjalan dengan optimal karena berbagai problematika seperti infrastruktur, sumberdaya manusia, dan anggaran. Kita masih melihat minimnya anggaran pengawasan seringkali masih belum dianggap penting sehingga berimplikasi pada kondisi pengawasan yang berjalan ala kadarnya.

Problematika sumber daya manusia, bukan hanya terbatas pada kualifikasi manajemen dan operator pengawasan tapi juga terkait dengan distribusi hingga sinergi.

Peran koordinatif antarinstansi yang memangku kepentingan sektor ini seringkali tidak berjalan dengan baik. Koordinasi dan sinergi pemerintah pusat dan daerah juga tidak berjalan dengan baik. Sebaliknya, yang sering terjadi justru miskoordinasi antara pusat dan daerah.

Problematika infrastruktur pengawasan, di mana masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pengawasan, baik infrastruktur fisik seperti home base pengawasan yang dekat dengan daerah rawan pelanggaran, armada patroli hingga penguatan teknologi.

Selain itu kolaborasi antar instansi dalam melakukan aktivitas pengawasan juga belum optimal dilaksanakan, semua instansi berjalan sendiri-sendiri yang kadang justru muncul tumpang tindih kepentingan.

Berbagai problematika di atas perlu mendapatkan sebuah solusi dan salah satunya adalah dengan adanya terobosan optimalisasi pemanfaatan teknologi. Di mana teknologi bisa berperan mengisi celah berbagai persoalan dalam tata kelola SDKP.

Pemerintah perlu membangun ekosistem digital dalam meningkatkan monitoring, controlling, surveillance (MCS) sektor kelautan dan perikanan. Dengan begitu, setiap data dapat dianalisa guna menentukan kebijakan lebih lanjut.

Saat ini dunia terus bertranformasi, karena itu pola dan sistem harus beradaptasi. Data, informasi dan tools harus disiapkan dan link and match dengan kebutuhan yang ada. Data yang memadai akan memudahkan otoritas memahami pola dan simpul pelanggaran yang terjadi.

pemerintah harus mampu mengadopsi teknologi untuk menghasilkan data guna meningkatkan performa pengawasan SDKP. Di mana terdapat banyak wilayah perairan Indonesia yang jadi titik penangkapan ikan ilegal. Bila data-data bisa terkumpul dan dianalisa, akan jadi data penting dalam menekan penangkapan ikan ilegal.

Data itu perlu di-digitalisasi agar mudah dianalisis. Hasilnya, bisa menjadi data driven untuk menentukan kebijakan yang dibuat pada konteks pengawasan. Sistem MCS membutuhkan biaya besar. Apalagi, harus didukung infratruktur dan fasilitas memadai. Namun penguatan teknologi berdampak optimal dalam menjaga keberlanjutan perikanan dan memerangi perikanan ilegal bisa lebih maksimal.

Dengan memahami rangkaian data, tugas aparat akan lebih mudah, dan patroli pengawasan juga lebih terarah. Hal tersebut tentu akan mempermudah koordinasi dan kolaborasi antar instansi bahkan antar pemangku kepentingan, bukan hanya pemerintah tapi juga lembaga-lembaga yang konsen di sektor kelautan dan perikanan. 

Di sisi lain tentu akan mendorong efisiensi anggaran pengawasan serta menjadi bahan para pemangku kebijakan dalam mendorong political will terkait politik anggaran untuk Pengawasan.

Pengawasan sebagaimana UU Perikanan memiliki toga fokus utama yaitu transparansi, inspeksi tengah laut dan inspeksi pelabuhan. Transparansi, jadi sangat penting karena mengindikasikan pemerintah serius mewujudkan tata kelola yang baik (good governance) sektor kelautan dan perikanan, bagaimana keberlanjutan, ketelusuran, itu bisa dilihat dari transparan tidaknya pemerintah.

Inspeksi tengah laut merupakan kegiatan yang sangat penting dalam memastikan kedaulatan laut Indonesia. Apalagi, perairan Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara lain sangat rentan terjadi infiltrasi kapal asing. Karena itu, inspeksi tengah laut sekaligus sebagai upaya melindungi sumber daya laut dan nelayan lokal.

Inspeksi tengah laut memerlukan waktu dan biaya tak sedikit. Namun, teknologi integrated surveillance system (ISS) bisa memudahkan dan membantu aparat agar inspeksi berjalan efektif.

Inspeksi dilakukan untuk memeriksa surat izin dan nomor registrasi kapal, juga memastikan kebenaran data kru atau awak kapal guna mencegah kejahatan, seperti perbudakan dan lain-lain. Juga memastikan, apakah para awak kapal ini mendapat perlakuan, makanan layak atau tidak.

Selain itu, kesesuaian alat penangkap ikan (API) dengan izin yang diberikan juga harus diperiksa. Termasuk, pengecekan silang antara ikan hasil tangkapan dengan data yang dilaporkan pada logbook.

Optimalisasi inspeksi di tengah laut harus didukung dengan infrastruktur dan anggaran yang kuat, serta strategi kolaborasi yang optimal agar bisa mengcover besarnya sumberdaya kelautan dan perikanan serta luasnya lautan Indonesia.

Sedangkan pemeriksaan pelabuhan juga tak kalah penting. Dengan inspeksi pelabuhan, pengawasan kapal akan lebih komprehensif guna melengkapi pemeriksaan tengah laut. Pemeriksaan di pelabuhan dilakukan pada saat kapal keluar dan masuk pelabuhan. Pemeriksaan tak hanya pada kelengkapan dokumen dan hasil tangkapan juga awak kapal. Secara acak, mereka menjalani wawancara guna memastikan ada perlakuan layak.

Inspeksi ini akan berjalan efektif bila kapal ikan keluar dan masuk melalui pelabuhan pemerintah bukan swasta. Di mana pemakaian pelabuhan privat atau pelabuhan swasta tanpa dibarengi pengawasan yang optimal justru berpotensi terjadi pelanggaran lain.

Variabel-variabel yang perlu dioptimalkan untuk membangun tata kelola pengawasan kelautan perikanan yang baik dan transparan. Sebagian besar sudah dijalankan oleh pemerintah namun perlu evaluasi dan perbaikan, adapun variabel tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama, Penandaan kapal seperti pemberian nomor atau kode pada kapal. Kode atau nomor berfungsi sebagai penanda kapal. Penandaan tersebut harus bersifat tetap Walaupun berubah nama, tempat, maupun pemilik, kapal ini masih bisa diidentifikasi sampai akhirnya kapal itu benar-benar tak lagi dipakai atau hancur.

Kedua, sinkronisasi data dan keterbukaan data, di mana perlu dilakukan keterbukaan data kapal sebagai data publik, termasuk data tangkapan, para kru, kepemilikan dan juga izin operasi, hingga pelabuhan pangkalan.

Ketiga, publish punishment. Selama ini, publikasi pelanggar hanya terbatas pada nama kapal, tak mencakup pemilik dan belum bisa diakses semua masyarakat.

Untuk itu perlu publikasi pelanggaran dan penanganannya secara komperhensif hingga pemilik kapal. Ini berfungsi untuk memberikan motivasi masyarakat untuk saling menngawasi.

Keempat, pengelolaan transhipment, di mana transhipment atau pemindahan muatan ditengah laut harus diawasi dengan tepat dan ketat agar tidak merugikan serta mampu menimbulkan pelanggaran lainnya.

Kelima, setup diigiital database. Mulai dari registrasi kapal, hasil tangkapan, hingga nama kru kapal. Selain itu, ada kejelasan pihak yang paling diuntungkan dari beroperasinya kapal (beneficial ownership). Semua ini harus terintegrasi dalam database yang nantinya publik juga bisa monitoring.

Pemerintah perlu ungkapkan pemilik dari kapal yang sedang beroperasi. Sebab, dalam banyak kasus, beberapa perusahaan memiliki perusahaan alihan yang terdaftar dalam register kapal. Terakhir, komitmen penegakan hukum bagi kapal yang melanggar.

Keenam, koordinasi dan kolaborasi antara pihak, hal ini sangat penting untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan, koordinasi dan kolaborasi dilakukan dari tukar menukar informasi dan data hingga kegiatan pengawasam dilaut secara bersama dan terintegrasi.

Ketujuh, penguatan anggaran, sumberdaya manusia dan infrastruktur. Di mana pengawasan yang baik harus didukung oleh anggaran, SDM dan Infrastruktur yang baik pula. Ketiga variabel tersebut adalah kebutuhan dasar yang harus terpenuhi secara optimal agar pengawasan SDKP berjalan dengan baik.

Melihat luasnya lautan dan besarnya sumberdaya didalamnya tata kelola kelautan dan perikanan harus dijalankan dengan transparansi. Agar semua pihak mampu saling bersinergi untuk mendukung kegiatan pengawasan dan tata kelola sektor ini secara kolaboratif dan terintegrasi dengan baik.