Problematika infrastruktur pengawasan, di mana masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pengawasan, baik infrastruktur fisik seperti home base pengawasan yang dekat dengan daerah rawan pelanggaran, armada patroli hingga penguatan teknologi.
Selain itu kolaborasi antar instansi dalam melakukan aktivitas pengawasan juga belum optimal dilaksanakan, semua instansi berjalan sendiri-sendiri yang kadang justru muncul tumpang tindih kepentingan.
Berbagai problematika di atas perlu mendapatkan sebuah solusi dan salah satunya adalah dengan adanya terobosan optimalisasi pemanfaatan teknologi. Di mana teknologi bisa berperan mengisi celah berbagai persoalan dalam tata kelola SDKP.
Pemerintah perlu membangun ekosistem digital dalam meningkatkan monitoring, controlling, surveillance (MCS) sektor kelautan dan perikanan. Dengan begitu, setiap data dapat dianalisa guna menentukan kebijakan lebih lanjut.
Saat ini dunia terus bertranformasi, karena itu pola dan sistem harus beradaptasi. Data, informasi dan tools harus disiapkan dan link and match dengan kebutuhan yang ada. Data yang memadai akan memudahkan otoritas memahami pola dan simpul pelanggaran yang terjadi.
pemerintah harus mampu mengadopsi teknologi untuk menghasilkan data guna meningkatkan performa pengawasan SDKP. Di mana terdapat banyak wilayah perairan Indonesia yang jadi titik penangkapan ikan ilegal. Bila data-data bisa terkumpul dan dianalisa, akan jadi data penting dalam menekan penangkapan ikan ilegal.
Data itu perlu di-digitalisasi agar mudah dianalisis. Hasilnya, bisa menjadi data driven untuk menentukan kebijakan yang dibuat pada konteks pengawasan. Sistem MCS membutuhkan biaya besar. Apalagi, harus didukung infratruktur dan fasilitas memadai. Namun penguatan teknologi berdampak optimal dalam menjaga keberlanjutan perikanan dan memerangi perikanan ilegal bisa lebih maksimal.
Dengan memahami rangkaian data, tugas aparat akan lebih mudah, dan patroli pengawasan juga lebih terarah. Hal tersebut tentu akan mempermudah koordinasi dan kolaborasi antar instansi bahkan antar pemangku kepentingan, bukan hanya pemerintah tapi juga lembaga-lembaga yang konsen di sektor kelautan dan perikanan.Â
Di sisi lain tentu akan mendorong efisiensi anggaran pengawasan serta menjadi bahan para pemangku kebijakan dalam mendorong political will terkait politik anggaran untuk Pengawasan.
Pengawasan sebagaimana UU Perikanan memiliki toga fokus utama yaitu transparansi, inspeksi tengah laut dan inspeksi pelabuhan. Transparansi, jadi sangat penting karena mengindikasikan pemerintah serius mewujudkan tata kelola yang baik (good governance) sektor kelautan dan perikanan, bagaimana keberlanjutan, ketelusuran, itu bisa dilihat dari transparan tidaknya pemerintah.
Inspeksi tengah laut merupakan kegiatan yang sangat penting dalam memastikan kedaulatan laut Indonesia. Apalagi, perairan Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara lain sangat rentan terjadi infiltrasi kapal asing. Karena itu, inspeksi tengah laut sekaligus sebagai upaya melindungi sumber daya laut dan nelayan lokal.
