Inspeksi tengah laut memerlukan waktu dan biaya tak sedikit. Namun, teknologi integrated surveillance system (ISS) bisa memudahkan dan membantu aparat agar inspeksi berjalan efektif.
Inspeksi dilakukan untuk memeriksa surat izin dan nomor registrasi kapal, juga memastikan kebenaran data kru atau awak kapal guna mencegah kejahatan, seperti perbudakan dan lain-lain. Juga memastikan, apakah para awak kapal ini mendapat perlakuan, makanan layak atau tidak.
Selain itu, kesesuaian alat penangkap ikan (API) dengan izin yang diberikan juga harus diperiksa. Termasuk, pengecekan silang antara ikan hasil tangkapan dengan data yang dilaporkan pada logbook.
Optimalisasi inspeksi di tengah laut harus didukung dengan infrastruktur dan anggaran yang kuat, serta strategi kolaborasi yang optimal agar bisa mengcover besarnya sumberdaya kelautan dan perikanan serta luasnya lautan Indonesia.
Sedangkan pemeriksaan pelabuhan juga tak kalah penting. Dengan inspeksi pelabuhan, pengawasan kapal akan lebih komprehensif guna melengkapi pemeriksaan tengah laut. Pemeriksaan di pelabuhan dilakukan pada saat kapal keluar dan masuk pelabuhan. Pemeriksaan tak hanya pada kelengkapan dokumen dan hasil tangkapan juga awak kapal. Secara acak, mereka menjalani wawancara guna memastikan ada perlakuan layak.
Inspeksi ini akan berjalan efektif bila kapal ikan keluar dan masuk melalui pelabuhan pemerintah bukan swasta. Di mana pemakaian pelabuhan privat atau pelabuhan swasta tanpa dibarengi pengawasan yang optimal justru berpotensi terjadi pelanggaran lain.
Variabel-variabel yang perlu dioptimalkan untuk membangun tata kelola pengawasan kelautan perikanan yang baik dan transparan. Sebagian besar sudah dijalankan oleh pemerintah namun perlu evaluasi dan perbaikan, adapun variabel tersebut antara lain sebagai berikut:
Pertama, Penandaan kapal seperti pemberian nomor atau kode pada kapal. Kode atau nomor berfungsi sebagai penanda kapal. Penandaan tersebut harus bersifat tetap Walaupun berubah nama, tempat, maupun pemilik, kapal ini masih bisa diidentifikasi sampai akhirnya kapal itu benar-benar tak lagi dipakai atau hancur.
Kedua, sinkronisasi data dan keterbukaan data, di mana perlu dilakukan keterbukaan data kapal sebagai data publik, termasuk data tangkapan, para kru, kepemilikan dan juga izin operasi, hingga pelabuhan pangkalan.
Ketiga, publish punishment. Selama ini, publikasi pelanggar hanya terbatas pada nama kapal, tak mencakup pemilik dan belum bisa diakses semua masyarakat.
Untuk itu perlu publikasi pelanggaran dan penanganannya secara komperhensif hingga pemilik kapal. Ini berfungsi untuk memberikan motivasi masyarakat untuk saling menngawasi.
