Desain Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Program-program pemberdayaan, pengembangan dan pendampingan masyarakat pesisir yang dilakukan oleh berbagai lembaga seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian terkait lainnya, Pemerintah daerah, 

Para Aktivis Masyarakat, Lembaga Donor dan Stakeholder hingga kini belum benar-benar mampu menuntaskan permasalahan kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir.

Masyarakat pesisir dan kemiskinan ibarat dua hal yang sulit dipisahkan, bicara masyarakat pesisir tidak lepas dari diskusi-diskusi panjang terkait upaya mengentaskan masyarakat pesisir dari jerat kemiskinan. 

Fenomena kemiskinan pesisir menjadi topic urgent yang selalu menarik untuk dibicarakan, tapi aksi pemberdayaan masyarakat pesisir memiliki banyak kendala, mulai dari problem kultur masyarakat, kelembagaan serta persinggungan kepentingan lembaga di wilayah pesisir.

Pemerintah dengan kementerian sebagai pilot development setiap kebijakan pengembangan masyarakat telah banyak membuat program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat pesisir.

Kementerian pariwisata misalnya dengan program Kelompok Masyarakat Sadar wisata (Pokdarwis) berupaya mendorong masyarakat untuk meningkatkan potensi wisata dengan pendekatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. 

Kementerian kelautan dan perikanan lewat Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), Kelompok Pembudidaya ikan (Pokdakan) dan masih banyak lagi semua berupaya untuk mengembangkan potensi masyarakat pesir guna mengoptimalkan peningkatan sosial ekonomi masyarakat.

Kondisi masyarakat pesisir dengan sumberdaya pesisir dan laut yang melimpah, serta masyarakat yang hidup terdekat dengan sumberdaya tersebut tapi belum benar-benar meraakan kesejahteraan. 

Kita tahu masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdiri dari nelayan, petambak garam, pembudidaya, pemasar ikan dan pengolah hasil laut.

Serta masyarakat pesisir lainnya yang kehidupannya bersumber dari sumberdaya kelautan dan perikanan di Indonesia bermukim di sekitar 25.265 desa pesisir. Banyaknya desa pesisir seharusnya mampu dipetakan untuk intervensi pemberdayaan yang lebih terarah dan terukur.

Kondisi masyarakat peisir yang paradoks sebagain besar disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), terbatasnya akses terhadap sumber modal, teknologi, informasi, dan pasar serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan alokasi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil. 

Para nelayan kecil sangat rentan terhadap eksternalitas sektor ekonomi seperti penurunan produktivitas sumberdaya ikan akibat eksploitasi berlebihan atau kerusakan ekosistem. Perilaku konsumtif dari sebagian nelayan juga mempersulit pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan dan ketertinggalan masyarkat mendorong peningkatan kerusakan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil guna pemenuhan kebutuhan hidupnya. 

Untuk itu upaya pemberdayaan masyarakat pesisir perlu dilakukan secara komprehensif meliputi pemberdayaan sosial, budaya, ekonomi dan ekologis.

Hal ini memang tidak mudah belum lagi berbagai permasalahn pesisir seperti eksploitasi yang sering menyita perhatian pemerintah membuat program-program pemberdayaan masyarakat harus bersinggungan dnegan masalah tersebut. 

Untuk itu untuk mengoptimalkan upaya pemberdayaan masyarakat dibutuhkan modifikasi, akselerasi, sinergi dan saling bertukar pembelajaran sehingga inisiatif menjadi lebih tepat sasaran dan efektif.

Selain itu program-program pemberdayaan masyarakat yang kurang tepat sasaran banyak terjadi karena adanya kesenjangan kualitas sumberdaya manusia antara warga pesisir dengan para pemberi manfaat dan penyedia program bantuan. 

Banyak lembaga pemberi Bantuan, lembaga pendidikan dan pelatihan serta berbagai pihak yang terlibat di dalamnya harus mampu menyamakan bahasa dengan warga pesisir, sehingga mampu mematakan masalah dan mengupayakan solusi yang tepat bagi masyarakat pesisir.

Nah, yang terpenting mampu melembagakan masyarakat pesisir sebagai media untuk mendorong peran serta dan partisipatif dalam kerangka program pemberdayaan.

Menurut Survey masyarakat pesisir merupakan kelompok masyarakat yang paling lemah secara struktur sumberdaya manusia, dimana ciri khas mereka adalah warga yang tidak betah bertahan, bahkan bertahan dalam menjalankan program. 

Pada umumnya masyarakat pesisir mudah berpindah-pindah hanya untuk mendapatkan bantuan, 

Tanpa memperdulikan upaya kemandirian dan keberlanjutan, belum lagi banyak oknum yang memnfaatkan situasi tersebut untuk menapatkan keuntungan dari program-program pemerintah dengan dalih pemberdyaan masyarakat.

Indonesia memiliki banyak lembaga pendidikan/perguruan tinggi yang fokus mengrusi kelautan dan perikanan, namun semua itu jadi sebuah ironi karena belum mampu memberikan dampak kesejahteraan yang signifikan bagi nelayan dan masyarakat pesisir. 

Selain optimalisasi pemberdyaan seharusnya ada harmonisasi kerjasama antara pusat, daerah, satu lembaga dengan lembaga lainnya guna menyatukan visi kesejahteraan masyarakat pesisir. 

Perbedaan program bukan menjadi dasar adanya sikap ego sektoral melainkan harus disikapi dengan tujuan dan arah program yang sama untuk kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir. Program juga harus didukung oleh riset yang mampu pemetaan potensi kelautan, perikanan secara menyeluruh.

Kondisi kemiskinan masyarkat pesisir bukan hanya berdampak pada kuaitas ekonomi mereka tapi juga berdampak pada keseimbangan ekologi, yang mana kemiskinan masyarakat pesisir membawa perilaku perusakan ekosistem pesisir seperti mangrove dan kawasan hutan lindung pesisir hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. 

Hal ini juga harus menjadi perhatian lebih bagi pemerintah, lembaga dan organisasi yang konsen dengan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dengan Pendekatan Kelembagaan 

Keberadaan kelembagaan dalam suatu kawasan baik berbentuk kelembagaan sosial maupun kelembagaan ekonomi sangat dibutuhkan terutama dalam mendukung eksisnya aktifitas sosial ekonomi masyarakat. 

Kelembagaan masyarkat harus di maping secara tepat agar tidak terjadi singgungan kepentingan yang justru mengurangi optimalisasi program pemberdayaan masyarakat pesisir. 

Pembentukan lembaga -- lembaga baru baik lembaga sosial maupun ekonomi harus memperhatikan eksistensi dari lembaga masyarakat pesisir yang sudah ada agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan baik kepentingan individu anggotanya maupun kepentingan kelompok. 

Pola kerjasama dan kolaborasi harus memperhatikan kepentingan bersama bukan semata-mata kepentingan pribadi.

Beberapa langkah strategis yang bisa diterapkan dalam rangka mengoptimalkan peran kelembagaan masyarakat pesisir dalam program pemberdayaan adalah sebagai berikut:

Pertama, Pemetaan potensi dan kondisi kelembagaan masyarakat pesisir yang telah ada, seperti pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan sosial keagamaan (Jamiyah NU, Muhamadiyah dan lain sebagainya), Lembaga sosial mayarakat, yayasan pendidikan dan sosial dan lain sebagainya. 

Pemetaan ini berfungsi sebagai upaya menyamakan visi pembangunan pesisir dan pemberdayaan masyarakat pesisir secara komperehensif serta mengurangi singgungan kepentingan antar kelompok, lembaga dan organisasi.

Kedua, Membangun kolaborasi antar lembaga yang satu visi dan misi yaitu upaya mengoptimalkan peningkatan sosial ekonomi masyarakat pesisir, serta menjaga keseimbanga ekosistem pesisir. Hal ini berfungsi untuk memetakan program pemberdayaan yang terarah an terukur.

Ketiga, Mengembangkan pendekatan pengorganisasian masyarakat atau Community Organizing untuk mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat pesisir. Hal ini berfungsi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan.

Keempat, Memetakan dengan tepat potensi sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya pesisir, potensi pendanaan dan ruang kolaborasi. 

Hal ini berfungsi untuk mendapatkan gambaran sumberdaya yang jelas sehingga lembaga yang ada mampu membuat program pemberdayaan yang tepat dan berkelanjutan.

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dengan Pendekatan Pendidikan 

Pendekatan pendidikan seperti program pelatihan, dan penyuluhan menjadi program pemberdayaan yang tepat dalam rangka mengoptimalkan pemberdayaan masyarkat, tapi harus dibarengi dengan advokasi, intervensi serta pendampingan yang berkelanjutan oleh lembaga pemberi program, agar masyarakat pesisir mampu menerapkan program dengan optimal.

Permasalahan yang sering muncul adalah tidak ada tindak lanjut bagi program pendidikan dna pelatihan yang digulirkan sehingga hanya berhenti di fase pemahaman yang minim aksi, sehingga masyarakat akhirnya menganggap program pemberdayaan dengan pendekatan ini hanya ajang sosialisasi tanpa adanya pendampingan yang keberlanjutan.

Beberapa langkah strategis yang bisa diterapkan dalam rangka mengoptimalkan program pendidikan masyarakat pesisir dalam kerangka pemberdayaan adalah sebagai berikut:

Pertama, Pengorganisasian masyarakat, dimana program pendidikan berkaitan erat dengan kelembagaan masyarakat karena pendidikan akan optimal bila kelembagaan masyarakat melakukan fungsinya secara optimal. Hal ini berfungsi untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat berpartisipasi terhadap program yang diberikan.

Kedua, Pemetaan potensi dan kebutuhan masyarakat, dimana program pendidikan harus dimulai dengan memetakan potensi dan kebutuhan masyarakat pesisir seperti mata pencaharian, potensi sumberdaya, potensi pendukung dan potensi permasalahan yang mucul. Hal ini berfungsi untuk memastikan program sesuai kebutuhan masyarakat.

Ketiga, Mendesain Visi dan Misi program sesuai dengan kebutuhan dan keberlanjutan, dimana hal ini berfungsi untuk memastikan program pendidikan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat benar-benar mewakili kultur, dan potensi masyarakat. 

Selain itu visi dan misi mampu menajamkan analisis serta konsep program.

Keempat, Mendesain kurikulum program yang tepat dan komperehensif, dimana kurikulum program harus mampu mengadopsi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Hal ini berfungsi untuk memastikan program pendidikan bisa dijalankan dan mampu mendorong pastisipasi masyarakat.

Kelima, Pelaksanaan program dan pendampingan , dimana hal ini adalah hal yang sangat penting dari pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan pendidikan. 

Pelaksanaaan yang optimal dan dibarengi penampingan akan mendorong masyarakat terus berkembang dan berpartisipasi.

Pemberdayaan masyarakat pesisir harus terus dijalankan secara optimal dan berkelanjutan, dengan konsep dan pendekatan yang tepat dibarengi dengan kolaborasi dari berbagai lembaga terkait. 

Harmonisasi program dari berbagai lembaga adalah langkah strategis untuk mengoptimalkan pemberdyaan masyarakat pesisir agar keluar dari jerat kemiskinan. 

Ketimpangan kondisi masyarakat pesisir yang menjadi paradoks bisa menjadi dasar berfikir dalam upaya mengoptimalkan pemberdyaan masyarakat.

(*) Penulis adalah ASN Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Founder dari Surenesia sebuah lembaga Nirlaba yang konsen pada program pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan pendidikan dan kewirausahaan masyarakat.