Gaya kepemimpinan adalah norma perilaku yang digunakan oleh seseorang ketika upaya tunggal tersebut mempengaruhi cara orang lain bertindak sesuai dengan sudut pandangnya. Secara umum, gaya administratif yang digunakan oleh para pemimpin digunakan untuk mempengaruhi bawahan sehingga tujuan-tujuan sederhana dapat tercapai. Dapat juga dikatakan bahwa gaya mengemudi merupakan gambaran cara berperilaku dan teknik yang disukai dan sering diterapkan dalam mengemudi seorang anggota.
Ada tiga gaya pemerintahan yang mendasar, yaitu inisiatif totaliter (otoritas otoktatis/diktator), inisiatif berbasis popularitas (pemerintahan mayoritas/administrasi partisipatif), dan inisiatif bebas (free-rein). /administrasi perusahaan bebas).
Sarat Wedotomo, wacana pimpinan KGPAA Mangkunegara IV tentang upaya antikorupsi, menjadi relevan karena pentingnya peran  kepemimpinan yang bersih dan beretika dalam mencegah dan memberantas korupsi di berbagai bidang.
KGPAA Mangkunegara IV dikenal sebagai pemimpin yang mengusung nilai-nilai Serat Wedhatama  yang mempengaruhi tindakan dan kebijakannya dalam upaya pemberantasan korupsi
Pertama, kepemimpinan KGPAA Mangkunegara IV ditunjukkan melalui penerapan nilai-nilai Serat Wedhatama yang menekankan pentingnya kesetaraan, keadilan, kemandirian, dan pembinaan moral yang baik.
Sebagai bagian dari pencegahan korupsi, pendekatan ini mendorong budaya transparansi, keadilan dan akuntabilitas di semua lapisan masyarakat.
Kepemimpinan yang terinspirasi dari Serat Wedhatama mendorong  kesadaran akan pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya publik.
Secara tunggal, penyelenggaraan KGPAA Mangkunegara IV mencerminkan keteladanan dan kewibawaan. Sebagai seorang tokoh terkemuka, mentalitas dan perilakunya menunjukkan apa yang secara umum diharapkan dari seorang pionir yang sah dan adil, yang mengatakan kebenaran, adil, dan sering memikirkan bantuan pemerintah terhadap masyarakat.Â
Dengan cara ini, hal ini mengambil peran penting dalam membangun kekuatan budaya yang merendahkan martabat.Â
Mengikutsertakan masyarakat dalam pilihan-pilihan administrasi publik dapat menjadi pertahanan terhadap praktik-praktik yang merosot, sebab masyarakat umum menjadi saksi mata yang berfungsi dan mendasar dari strategi pemerintah.
Bagaimanapun, penting untuk diingat bahwa mencegah penurunan nilai bukan hanya kewajiban masyarakat atau pemerintahan tunggal. Hal ini mencakup kerja sama lintas bidang, perubahan kerangka kerja, pendidikan, dan kepolisian yang adil dan sukses. Bidang kerja yang memerlukan kekuatan, pengaturan dan pengawasan juga merupakan bagian penting dalam upaya penghindaran korupsi.
