Dewasa ini dunia kesehatan adalah salah satu topik hangat yang ramai diperbincangkan di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Dalam dunia kesehatan, terdapat berbagai unsur yang saling melengkapi satu sama lain, seperti dokter, tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, serta pasien. Berbicara tentang dunia kesehatan, di Negara Indonesia sendiri pemerataan terhadap kualitas sarana dan prasarana kesehatan belum lah tercapai.
Hal ini dibuktikan berdasarkan data yang diperoleh dari Pusdatin Kemenkes per Desember 2018, telah terdapat 9.909 Puskesmas dan 2.813 Rumah Sakit di seluruh Indonesia, dengan rincian 7.518 Puskesmas dan 1.970 Rumah Sakit yang telah Tersertifikasi Akreditasi Nasional (Kementrian Kesehatan 2018).
Berdasarkan Pasal 28 H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merumuskan:
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
Serta berdasarkan Pasal 34 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merumuskan:
“Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”
Sehingga, dapat diketahui bahwa Negara Indonesia secara tegas menjamin hak bagi seluruh warga negaranya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pemerataan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan yang layak adalah suatu tanggung jawab yang harus direalisasikan oleh Pemerintah Indonesia guna dapat diperoleh oleh seluruh warga negaranya, tanpa terkecuali.
Selain pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi ketersediaan fasilitas kesehatan, pemerintah juga wajib menjamin hak dokter dan tenaga kesehatan yang turut berjibaku dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan. Menurut Prof. H.J.J Leenen (1981, 20), terdapat dua hak individu dalam bidang kesehatan, yaitu:
- right to health care, yaitu hak atas pemeliharaan kesehatan; dan
- right to self determination, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri.
Dalam hal ini, seseorang yang berkecimpung di dunia kesehatan seperti dokter dan tenaga kesehatan memiliki hak untuk mendahulukan kesehatan dirinya dalam hal sebagai pemberi layanan kesehatan bagi orang lain (pasien).
Berdasarkan Pasal 50 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak-hak sebagai berikut:
- memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
- memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan
- menerima imbalan jasa.
Serta berdasarkan Pasal 57 UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik mempunyai hak-hak sebagai berikut:
a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya;
c. menerima imbalan jasa;
d. memperoleh pelindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;
e. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;
f. menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Perlindungan kepada pasien juga dimuat dalam UU Nomor 29 Tahun 2004. Terdapat beberapa hak atas pasien yang diatur dalam Pasal 52 UU Nomor 29 Tahun 2004, yaitu sebagai berikut:
a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
d. menolak tindakan medis; dan
e. mendapatkan isi rekam medis.
Menurut Ruud Verberne (Universitas Indonesia 1990), terdapat hak-hak asasi pribadi subyek hukum yaitu pasien, seperti:
- hak untuk hidup;
- hak untuk mati secara wajar;
- hak atas penghormatan terhadap integritas badaniah dan rohaniah; dan
- hak atas tubuh sendiri.
Berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dapat diketahui bahwa dokter, pasien, dan tenaga kesehatan sama-sama memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal pemberian dan penerimaan layanan kesehatan.
Lantas, apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum tersebut? Menurut C.S.T Kansil (1989, 40), dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, perlindungan hukum adalah segala upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
Kemudian, menurut Soerjono Soekanto (2004, 42), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya yaitu a) faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang; b) faktor penegak hukum, yakni pihak yang membuat maupun melaksanakan penegakan hukum; c) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; d) faktor masyarakat, yakni tempat di mana hukum tersebut berlaku; serta e) faktor kebudayaan, yakni hal yang menjadi pedoman dalam bersikap tindak.
Dari segi undang-undang, telah terdapat undang-undang yang berfungsi sebagai pelindung hukum dalam hal memberikan kepastian hukum bagi dokter dan pasien, yaitu UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, tepatnya pada Pasal 3 UU ini yang merumuskan bahwa pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk:
- memberikan perlindungan kepada pasien;
- mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan
- memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.
Begitupun dengan tenaga kesehatan yang juga telah dijamin dalam hal perlindungan hukum oleh UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
Terdapat pula lembaga yang berwenang dalam penyelesaian sengketa medis dalam rangka penegakan disiplin kedokteran di Indonesia yaitu Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau MKDKI yang juga diatur berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU Nomor 29 Tahun 2004, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi.
Sehingga, jika terdapat kasus pelanggaran disiplin kedokteran, maka Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia berhak menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus tersebut. MKDKI juga berhak menjatuhkan sanksi kepada pihak dokter yang melakukan pelanggaran disiplin kedokteran. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan oleh MKDKI adalah sanksi disiplin, bukan sanksi hukum. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 ayat 3 UU Nomor 29 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa sanksi disiplin tersebut dapat berupa:
a. pemberian peringatan tertulis;
b. rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau
c. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.
Selain MKDKI yang merupakan lembaga yang berwenang dalam penegakan disiplin kedokteran, terdapat pula lembaga yang berwenang dalam penyelesaian sengketa medis dalam rangka penegakan etika kedokteran di Indonesia, yaitu Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) adalah salah satu unsur Pimpinan dalam struktur kepengurusan IDI di setiap tingkatan, bersifat otonom dan berperan serta bertanggung jawab dalam pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian dalam pelaksanaan etika kedokteran termasuk perbuatan anggota yang melanggar kehormatan dan tradisi luhur kedokteran.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa MKEK memiliki wewenang untuk memeriksa, menyidangkan, dan membuat putusan pada kasus pelanggaran etika yang dilakukan oleh dokter. Berdasarkan Pasal 29 Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, MKEK juga berhak menjatuhkan sanksi terhadap kasus pelanggaran etika kedokteran. Sanksi tersebut terbagi menjadi 4 kategori sebagai berikut:
1. Kategori satu bersifat murni pembinaan, yaitu:
- Membuat refleksi diri secara tertulis.
- Mengikuti workshop etika yang ditentukan MKEK.
- Mengikuti modul etik yang sedang berjalan di FK yang ditunjuk oleh MKEK.
- Mengikuti program magang bersama panutan selama 3 (tiga) bulan.
- Kerja sosial pengabdian profesi di institusi kesehatan yang ditunjuk MKEK tidak lebih dari tiga bulan.
2. Kategori dua bersifat penginsafan tanpa pemberhentian keanggotaan, yaitu:
- Rekomendasi pemberhentian jabatan tertentu kepada pihak yang berwenang.
- Pemberhentian dari jabatan di IDI dan organisasi di bawah IDI serta pelarangan menjabat di IDI dan organisasi di bawah IDI untuk satu periode kepengurusan.
- Kerja sosial pengabdian profesi di institusi kesehatan yang ditunjuk MKEK dalam kurun waktu 6-12 bulan.
- Mengikuti program magang bersama panutan selama 6-12 bulan.
3. Kategori tiga bersifat penginsafan dengan pemberhentian keanggotaan sementara beserta pencabutan sementara hak dan kewenangan profesi sebagai dokter di Indonesia sekurang-kurangnya 12 bulan, yang berimplikasi pada:
- Kehilangan hak dan kewenangan melakukan praktik kedokteran,
- Kehilangan hak dan kewenangan menjadi pengurus dan anggota IDI dan seluruh organisasi di bawah IDI.
- Kehilangan hak dan kewenangan menyandang suatu jabatan publik yang menyaratkan dijabat seorang dokter aktif.
- Surat Tanda Registrasi dan status di Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) menjadi non-aktif.
4. Kategori empat bersifat pemberhentian keanggotaan tetap dan juga hilangnya seluruh hak dan kewenangan secara tetap sesuai penjabaran dalam kategori tiga.
Selain melalui MKDKI dan MKEK, penyelesaian sengketa medis yang melawan hukum dapat dilakukan melalui pengadilan pidana atau pengadilan perdata.
Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara dokter dan tenaga kesehatan sebagai pemberi layanan kesehatan, pasien sebagai penerima layanan kesehatan, serta fasilitas kesehatan sebagai sarana penunjang layanan kesehatan yang dijamin kesediaannya oleh pemerintah.
Peran hukum dalam menjalankan fungsi regulasi pun telah terlaksana guna mewujudkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dalam dunia kesehatan di Indonesia.
Hal tersebut terbukti dengan adanya pengaturan dan penjaminan hak dan kewajiban dokter, tenaga kesehatan, pasien, serta pemerintah sebagai penyedia fasilitas kesehatan oleh Undang-Undang. Diperlukan pula kerja sama secara sinergis antara dokter, tenaga kesehatan, pasien, dan juga pemerintah guna mewujudkan kesinambungan dan perubahan yang semakin baik bagi dunia kesehatan di Indonesia.
Referensi
Ikatan Dokter Indonesia. Pedoman Organisasi&Tata Laksana MKEK. 2018.
Indonesia. Undang-Undang Dasar. 1945.
—. Undang-Undang Praktik Kedokteran. UU No.29 Tahun 2004.
—. Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Undang-Undang No.36 Tahun 2014.
Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
Kementrian Kesehatan. "Sarana Prasarana." Kementrian Kesehatan. 2018. Upaya Akselerasi Penurunan Prevalensi PTM & Penurunan AKI-AKN Melalui Pemenuhan Sarana Prasarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Diakses 28 Oktober 2020).
Leenen, H.J.J. Gezondheidszorg en recht, een gezondheidsrechtelijke studie, Samson uitgeverij. Brussel: Alphen aan de Rijn, 1981.
Soekanto, Soerjono. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
Universitas Indonesia. "Hak dan Kewajiban Pasien Menurut Hukum Kesehatan." Jurnal Hukum&Pembangunan, 1990.
