Why?
Tingkat korupsi yang tinggi dapat terjadi meskipun badan hukum sudah ada, karena adanya beberapa faktor yang dapat menghambat efektivitas badan hukum dalam memberantas korupsi. Berikut adalah faktor-faktor tersebut:
Korupsi dalam Sistem Peradilan: Salah satu faktor yang dapat menghambat efektivitas badan hukum adalah adanya korupsi yang melibatkan sistem peradilan itu sendiri. Jika hakim, jaksa, atau petugas penegak hukum terlibat dalam tindakan korupsi, maka upaya pemberantasan korupsi akan terhambat. Hal ini dapat mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan menjadi rendah dan korupsi tetap berlanjut.
Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas: Badan hukum yang bertanggung jawab untuk memberantas korupsi mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya dan kapasitas. Keterbatasan anggaran, personel, dan infrastruktur dapat menghambat upaya penegakan hukum yang efektif. Jika badan hukum tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan korupsi, maka korupsi dapat terus berlanjut tanpa hambatan.
Keterlibatan Pejabat yang Berkuasa: Kadang-kadang, pejabat pemerintah atau politisi yang memiliki kekuasaan dan pengaruh dapat melibatkan diri dalam tindakan korupsi. Mereka mungkin memiliki jaringan yang kuat dan dapat melindungi diri mereka sendiri dari penuntutan hukum. Keterlibatan pejabat yang berkuasa ini dapat melemahkan upaya badan hukum dalam memberantas korupsi.
Budaya Korupsi yang Kuat: Jika budaya korupsi telah mendarah daging dalam masyarakat, maka badan hukum akan menghadapi tantangan besar dalam memberantas korupsi. Budaya korupsi yang kuat dapat menciptakan iklim di mana korupsi dianggap sebagai norma, dan upaya pemberantasan korupsi dapat dihadapi dengan resistensi atau penolakan.
Kurangnya Dukungan Politik: Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan dukungan politik yang kuat. Jika tidak ada keinginan politik yang tegas untuk mengatasi korupsi, maka badan hukum dapat menghadapi hambatan dalam menjalankan tugasnya. Politikus yang terlibat dalam tindakan korupsi mungkin tidak ingin melihat badan hukum yang kuat dan efektif dalam mengusut kasus korupsi.
Untuk mengatasi kendala-kendala ini, perlu dilakukan reformasi sistem peradilan untuk mencegah korupsi di dalamnya, meningkatkan alokasi sumber daya dan kapasitas badan hukum anti-korupsi, memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, dan membangun budaya yang menentang korupsi melalui pendidikan dan kesadaran masyarakat. Selain itu, dukungan politik yang kuat dan komitmen pemerintah
How?
John Peter Bologna mengusulkan beberapa langkah konkret untuk mengatasi korupsi dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa cara yang diusulkan olehnya:
Penguatan Lembaga Anti-Korupsi: Bologna menekankan pentingnya memperkuat lembaga anti-korupsi dalam suatu negara. Hal ini termasuk memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut memiliki kekuatan dan independensi yang cukup untuk melakukan penyelidikan, penuntutan, dan pemberantasan korupsi. Lembaga-lembaga ini harus bekerja secara transparan, efisien, dan akuntabel.
