Mulai dari pasal 4 yaitu tentang tujuan pengelolaan sampah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Saat ini di tingkat pemerintah daerah, pengelolaan sampah masih belum termasuk urusan wajib meski sudah ada pasal 4 itu. Akibatnya, alokasi dana untuk pengelolaan sampah sangat minim dibanding untuk bidang pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan lainnya.
Pengelolaan sampah tidak masuk dalam 3 besar bahkan 5 besar urusan wajib pemerintah. Padahal, kini sampah kian memprihatinkan. Dan tidak ada daerah yang bebas dari masalah sampah. Hanya saja, ada yang viral di media dan ada yang tidak. Tapi secara umum, semua daerah bermasalah dengan sampah.
Revisi UUPS akan sangat menguntungkan jika pasal 4 ini diperkuat. Sehingga pengelolaan sampah bisa masuk urusan wajib di seluruh pemerintah daerah. Karena sampah pasti timbul dari masyarakat perorangan, kelompok (keluarga), dan bentuk lain kelompok seperti badan usaha. Di seluruh sumber timbulan sampah ada manusianya, dan pengelolaan sampah harus menjadi wajib untuk meningkatkan kualitas kesehatan setiap manusia itu.
Revisi UUPS akan sangat menguntungkan jika pasal 11 tentang hak masyarakat dalam pelayanan sampah diperkuat juga. Terutama pada ayat (1) poin a. Pada poin tersebut perlu ditambahkan supaya rakyat berhak mendapatkan fasilitas pengelolaan sampah hingga tapak rumah tangga. Sehingga masyarakat bisa melaksanakan kewajibannya (pasal 12) dalam mengelola sampah.Â
Masyarakat mengelola sampah dalam hal ini berarti memilah sampah sesuai jenisnya sesuai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Masyarakat Indonesia sebenarnya sangat patuh regulasi. Namun, kepatuhan itu sesuai dengan fasilitas yang ada dan perlu difasilitasi oleh penyelenggara pemerintahan.
Jika pemerintah memfasilitasi pemilahan sampah hingga rumah tangga, sangat bisa dipastikan masyarakat pada akhirnya akan mau, ikut, dan terbiasa memilah sampah. Apalagi jika ada insentifnya. Pasti mereka mau. Karena jika tidak mau, disinsentif atau punishment dan sanksi akan mereka terima.
Pemberlakuan disinsentif, punishment, atau sanksi tidak bisa dijalankan pemerintah tanpa lebih dulu memberikan fasilitasnya. Lihatlah saat ini, pada umumnya pemerintah hanya memfasilitasi satu tempat sampah. Maka, jangan kecewa, marah, dan mengatakan masyarakat tidak sadar mengelola sampah jika mereka tidak memilah sampah. Justru mereka sudah benar karena tempat sampahnya satu, ya sudah dicampurlah sampah-sampah yang seharusnya dipilah itu.
Pemerintah tidak bisa memaksa masyarakat memilah sampah. Pertama, karena tidak ada fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Kedua, meskipun sudah memilah sampah, mereka tetap dikenai retribusi buang sampah. Tidak ada logika bisa bertemu di sini. Masyarakat diminta memilah sampah sambil tetap membayar retribusi, sementara hasil pilahan mereka nanti akan dijual oleh operator pengelola sampah itu.Â
Kalau cara itu tetap dipaksakan, masyarakat rugi tiga kali. Rugi menyediakan fasilitas pemilahan sampah sendiri, rugi tenaga memilah sampah, dan rugi tidak ada bagi hasil dari penjualan sampah yang sudah mereka pilah. Masyarakat semakin pintar, mereka tidak akan mau terus menerus dirugikan seperti itu.
Pasal 13 tentang kewajiban pengelola kawasan menyediakan fasilitas pemilahan sampah. Supaya revisi UUPS menguntungkan, pasal ini harus diperkuat juga dengan menambahkan frasa membangun fasilitas pengolahan sampah. Supaya sampah yang sudah dipilah di kawasan juga bisa diolah di kawasan itu juga.
Dengan pemilahan dan pengolahan sampah di kawasan itu, maka hasil pengolahan sampah sudah dapat berupa bahan baku daur ulang teknis, biologis atau energi. Bisa langsung dijual ke industri daur ulang. Tidak perlu dioper-oper lagi ke tempat lain untuk diolah.
