Penyebab yang membuktikan bahwa negara Indonesia tergolong korup adalah
- Tingkat atau kemampuan bersaing di dunia internasional berada dalam urutan ke 70 sampai dengan 50
- Tingkat atau kualitas pelayanan public rendah
Apa dampak atau akibat korupsi:
- Korupsi di Indonesia sudak sistemik dan tidak hanya merugikan negara tapi juga melanggar hak- hak sosial dan ekonomi secara luasÂ
- Rendahnya kualitas infrastruktur dan kualitas pelayanan public
- Korupai mengancam sendi kehidupan demokrasi karena pembangunan tidak merata
- Korupsi dapat menjadi mata rantai dalam mata rantai kejahatan lain seperti perdagangan manusia, perdagangan narkoba, dll.
korupsi secara jelas telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Bentuk tindak pidana korupsi yaitu  kerugian uang negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan , pemerasan , perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi
Korupsi adalah bagian menurut kejahatan struktural. Korupsi secara struktural merupakan penyebab utama kemiskinan dan kerusuhan sosial. Korupsi adalah kejahatan multifaset. tampaknya hanya mementingkan masalah kepemilikan, tetapi korupsi memiliki karakteristiknya sendiri. Korupsi mempengaruhi tidak hanya mereka yang berkuasa, tetapi juga kejahatan yang dilakukan langsung oleh mereka yang berkuasa. Korupsi lebih serius dari sekedar suap atau suap, tetapi termasuk contoh mereka yang berkuasa mencuri properti publik secara langsung melalui kekuasaan mereka tanpa melibatkan orang-orang di luar lingkaran kekuasaan.
Korupsi sebagai kejahatan struktural terkadang memiliki pola dan struktur yang sama karena kemungkinan agennya akan terus merasionalisasi, terdiri dari: (1) Struktur Kritis. Ini berisi prinsip-prinsip semantik (mode wacana) yang digunakan sebagai kerangka interpretasi untuk tindakan berlabel "korupsi" dan "jahat". (2) struktur pemerintahan; Berisi sumber daya yang dapat dimobilisasi dan diregenerasi dalam kerangka kontrol kuota (materi/finansial) dan otoritatif (pribadi/politik) dalam hal korupsi. (3) Struktur legitimasi. Merupakan asas pengaturan normatif (badan hukum) dan dapat menjadi alibi dan payung hukum bagi praktek korupsi.
Giddens menggambarkan struktur sebagai modalitas, berupa seperangkat tata aturan dan berbagai sumber daya yang mengendalikan bahkan mengarahkan tindakan manusia. Tindakan manusia dibatasi oleh aturan, tetapi sumber daya menyediakan fasilitas bagi tindakan manusia (Giddens, 1984; Whittington, 2015). Strukturasi adalah suatu proses bagaimana aktor mereproduksi struktur, melalui sistem interaksi yang muncul sebagai hasil dari penggunaan struktur. Sistem hubungan yang menunjukkan bahwa aturan membatasi interaksi sosial aktor, sementara sumber daya memfasilitasi dan mereproduksi interaksi sosial aktor.
Tindakan dasar manusia dan kegiatan yang dihasilkan, merupakan dua kemampuan yang menentukan manusia sebagai 'Agensi'. Giddens membedakan antara tindakan sebagai perkembangan aksi yang terpisah dan aksi sebagai keterlibatan rendah yang berkelanjutan oleh agen manusia yang berbeda dan otonom (Cloke, Philo and Sadler, 1991). Tindakan individu dapat dirangsang oleh keinginan menyelidiki tindakan sendiri atau proses pemeriksaan diri yang disebut sebagai pemantauan refleksif (Giddens, 1984).
Model tindakan Giddens memiliki tiga elemen, yaitu pemantauan releksif, rasionalisasi dan motivasi. Setiap elemen memiliki peran spesifik dalam keseluruhan proses aksi. Teori strukturasi menunjukkan bahwa agensi adalah elemen mendasar untuk menciptakan segala macam perubahan. Perubahan dapat dianggap sesederhana gerakan melalui ruang untuk berinteraksi dengan lingkungan baru, perubahan atau kompleksitas interaksi.
Anthony Giddens adalah ilmuwan sosial Inggris, mantan Direktur London School of Economics dan Profesor Sosiologi di University of Cambridge. Anthony Giddens adalah Anggota Kehormatan King's College dan Profesor Sosiologi di Universitas Cambridge. Giddens, dalam ``Class Structures in Advanced Societies'' (1973) dan ``The Constitution of Society'' (1984), berpendapat bahwa teori sosial dari zaman kuno hingga 1960-an adalah kumpulan teori-teori sebelumnya yang tidak memadai untuk dipelajari. kritik bahwa itu ditandai dengan asumsi. kehidupan sosial (Supardan, 2008).
