TB 2 Kasus Asuransi Jiwasraya

Dosen Pengampu : Apollo, Prof. Dr, M.Si. Ak

Universitas Mercu Buana

Nama : Najwa Hanifah

Nim :43122010402

Mata Kuliah : Etika dan Hukum Bisnis (Selasa 13.15 - 1545 Ruang B-302)

Kasus Asuransi Jiwasraya menjadi salah satu peristiwa yang mengguncang industri asuransi di Indonesia. Jiwasraya, perusahaan asuransi milik negara, menjadi sorotan publik karena masalah keuangannya yang serius. Didirikan pada tahun 1859, Asuransi Jiwasraya memiliki sejarah panjang dalam memberikan layanan asuransi jiwa kepada masyarakat Indonesia. Sebagai perusahaan asuransi jiwa yang dikelola pemerintah, Jiwasraya berupaya memberikan perlindungan finansial kepada nasabahnya melalui pembayaran klaim asuransi.

Pada tahun 2018, Jiwasraya menghadapi permasalahan serius terkait keuangan perusahaan. Dari pemeriksaan yang dilakukan, Jiwasraya mengalami kerugian besar akibat kebijakan investasi yang dipertanyakan. Investasi perusahaan pada instrumen berisiko tidak memberikan pengembalian yang diharapkan, mengakibatkan kerugian besar. Akibat kegagalan investasi tersebut, Jiwasraya tidak mampu membayar klaim asuransi kepada kliennya. Ribuan nasabah Jiwasraya, termasuk pemegang polis asuransi jiwa dan anuitas, mengalami dampak finansial karena tidak menerima santunan yang seharusnya diterima. Banyak dari mereka adalah pensiunan yang akan bergantung pada premi asuransi jiwa seumur hidup mereka setelah pensiun. 

Kesulitan keuangan Jiwasraya disebabkan oleh sejumlah faktor yang kompleks. Salah satu alasan utamanya adalah praktik investasi yang berisiko dan dikelola dengan buruk. Perusahaan berinvestasi dalam instrumen keuangan spekulatif dan tidak likuid seperti saham yang tidak terdaftar dan obligasi korporasi yang memiliki risiko gagal bayar yang tinggi. Praktek ini mengakibatkan kerugian yang signifikan dan mengakibatkan kekurangan kas yang sulit diatasi. 

Selain itu, masalahnya adalah kekurangan modal yang serius. Praktek menjual polis sebagai bagian dari skema Ponzi atau sistem baru untuk membayar polis lama memberi tekanan pada arus kas perusahaan. Jiwasraya mengandalkan fee income baru untuk memenuhi klaim yang berjalan tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang dari praktik ini. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan antara aset dan liabilitas perusahaan, yang pada akhirnya mengancam keberlangsungan operasional Jiwasraya. 

Asuransi Jiwasraya memiliki permasalahan serius dalam pengelolaan investasi dimana investasi yang dilakukan tidak sehat dan spekulatif. Mereka berinvestasi dalam proyek-proyek yang tidak berkelanjutan secara finansial, termasuk investasi dalam saham-saham besar yang nilainya terlalu rendah. Selain itu, ada dugaan korupsi dan salah urus terhadap beberapa perwakilan perusahaan.

Dampak masalah keuangan Asuransi Jiwasraya sangat serius. Pemegang polis yang seharusnya mendapat ganti rugi tidak dapat menggunakan haknya sementara perusahaan menghadapi kebangkrutan dan hilangnya kepercayaan publik. Ribuan nasabah Asuransi Jiwasraya merasa dirugikan karena tidak bisa mendapatkan keuntungan finansial yang dijanjikan perusahaan. Selain itu, kejadian ini juga berdampak negatif terhadap stabilitas seluruh industri asuransi Indonesia.

Kasus Asuransi Jiwasraya menarik perhatian publik secara luas, sehingga meningkatkan pengawasan dan penindakan di industri asuransi. Pemerintah dan otoritas terkait berupaya mengatasi masalah ini dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap industri asuransi. Tindakan hukum telah diambil terhadap mereka yang terlibat dalam insiden tersebut dan reformasi juga sedang diterapkan di industri asuransi untuk mencegah insiden serupa terjadi lagi.

Kasus Asuransi Jiwasraya menarik perhatian publik dan menjadi perhatian pemerintah dan otoritas terkait. Selain dampak finansial bagi pemegang polis, kejadian ini juga berdampak pada stabilitas industri keuangan dan reputasi industri asuransi di Indonesia. Sebagai pemilik mayoritas Jiwasraya, pemerintah harus menanggung beban pemulihan ekonomi perusahaan dan memberikan penjaminan kepada pemegang polis.

Untuk mengatasi masalah tersebut, dewan mengambil beberapa langkah, termasuk investasi modal, reorganisasi manajemen dan pengetatan operasi perusahaan. Kasus Asuransi Jiwasraya juga merupakan seruan untuk reformasi sistem pengendalian dan regulasi asuransi di Indonesia agar kasus serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Kasus Jiwasraya menjadi perhatian publik dan sorotan media arus utama. Pemerintah Indonesia harus turun tangan untuk mengatasi masalah ini dan melindungi kepentingan nasabah Jiwasraya. Investigasi lebih lanjut dilakukan, termasuk oleh lembaga penegak hukum, untuk menentukan akar penyebab masalah dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi situasi tersebut. Kasus Asuransi Jiwasraya menunjukkan pentingnya pengawasan dan pengelolaan yang ketat dalam industri asuransi. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan sangat penting, terutama dalam hal perlindungan keuangan seperti asuransi jiwa. Kasus ini juga menjadi pelajaran bagi perusahaan asuransi lain yang harus serius dengan kebijakan investasinya dan menjaga kesehatan keuangan perusahaan untuk melindungi kepentingan nasabah.

Dalam kasus Jiwasraya, isu tersebut mengembalikan kepercayaan publik dan mengembalikan keuangan perusahaan. Pemerintah ingin menyelesaikan masalah ini dengan menawarkan solusi yang adil kepada pelanggan yang terkena dampak. Langkah hukum juga ditempuh terhadap mereka yang terlibat dalam kesalahan dan pelanggaran yang terjadi. Kasus Asuransi Jiwasraya mengingatkan kita akan pentingnya transparansi, akuntabilitas dan kejujuran dalam menjalankan bisnis asuransi. Kepercayaan adalah sumber daya berharga dalam industri asuransi yang harus dijaga dengan baik demi stabilitas nasabah dan seluruh industri.

Insiden di Asuransi Jiwasraya di Indonesia menyoroti masalah kejahatan struktural di perusahaan tersebut. Kejahatan struktural mengacu pada praktik-praktik yang terjadi dalam sistem organisasi dan melibatkan orang-orang di berbagai tingkatan. Dalam konteks ini, konsep panoptik abad ke-18 Jeremy Bentham dapat menawarkan perspektif yang signifikan. Konsep ini menggambarkan suatu struktur pengawasan yang menyeluruh dan berkesinambungan dimana orang-orang yang dipantau selalu merasa diawasi, meskipun pengawasan yang sebenarnya tidak dilakukan secara terus menerus. Dalam artikel ini, kami menganalisis penerapan konsep panoptik dalam kasus Asuransi Jiwasraya dan mengkaji implikasinya terhadap kejahatan struktural.

Kasus Asuransi Jiwasraya menimbulkan keprihatinan serius terhadap praktik kriminal struktural di dalam perusahaan. Dalam konteks ini, konsep panoptik yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dapat memberikan wawasan penting. Artikel ini menganalisis penerapan konsep panoptik dalam kasus Asuransi Jiwasraya dengan fokus pada pengaruhnya terhadap kejahatan struktural. Kajian ini mengidentifikasi tantangan, peluang dan konsekuensi yang terkait dengan penerapan konsep Panoptikum dalam mengatasi kejahatan struktural di perusahaan asuransi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep Panoptikum dapat meningkatkan pengawasan perusahaan, transparansi dan akuntabilitas, serta memperbaiki hukum. Namun, ada juga tantangan dan batasan dalam menerapkan konsep tersebut, termasuk masalah privasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, perlu mengambil langkah yang tepat untuk mencapai keseimbangan antara pemantauan yang efektif dan perlindungan data. Selain itu, peran negara dan instansi terkait dalam pencegahan kejahatan struktural melalui penerapan peraturan yang tepat dan pelaksanaan pengawasan yang ketat menjadi sangat penting. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya penerapan konsep panoptikon untuk memberantas kejahatan struktural dalam konteks kasus asuransi Jiwasraya.

Gambaran Permasalahan dalam Kasus Asuransi Jiwasraya:

* Praktik investasi yang dipertanyakan: Jiwasraya menghadapi masalah keuangan yang serius akibat kebijakan investasi yang tidak konservatif. Perusahaan berinvestasi pada instrumen berisiko tanpa mengharapkan pengembalian dan mengalami kerugian besar.

* Keadaan bangkrut: Akibat ulahnya, Jiwasraya kesulitan membayar klaim asuransi kepada kliennya. Ribuan nasabah, termasuk pemegang polis asuransi jiwa dan anuitas, tidak mendapatkan kompensasi yang seharusnya mereka dapatkan.

* Bertindak bertentangan dengan prinsip asuransi: Kasus Jiwasraya mencerminkan pelanggaran prinsip asuransi, yaitu keandalan pembayaran klaim dan keamanan dana nasabah. Hal ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi.

* Kurangnya transparansi dan akuntabilitas: Tidak ada transparansi dalam kebijakan investasi Jiwasraya dan kurangnya akuntabilitas dalam memantau tindakan dan keputusan manajemen.

* Dampak Sosial dan Ekonomi: Kasus Jiwasraya berimplikasi luas, terutama bagi klien yang menderita secara finansial. Banyak pensiunan mengandalkan asuransi jiwa setelah pensiun.

* Kelemahan sistem kontrol: Baik otoritas maupun pihak terkait telah mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian saat ini yang memastikan bahwa perusahaan mematuhi aturan dan praktik yang berlaku.

* Konflik kepentingan: Dugaan benturan kepentingan antara pihak-pihak, termasuk manajemen dan pihak eksternal, yang terlibat dalam kebijakan investasi.

* Kerugian bagi citra industri asuransi: Peristiwa Jiwasraya mencoreng citra seluruh industri asuransi. Kepercayaan publik terhadap perusahaan asuransi terpengaruh, yang dapat berdampak negatif pada pertumbuhan industri.    

Isu-isu ini menekankan perlunya memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan sistem kontrol di industri asuransi. 

PENERAPAN PANOTIKON PADA KASUS JIWASRAYA

Panopticon adalah konsep yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham pada abad ke-18. Konsep ini menggambarkan suatu bentuk lembaga kontrol yang bertujuan untuk mengontrol dan mengatur perilaku individu secara efektif. Istilah "panoptik" terdiri dari kata Yunani "pan" untuk "semua" dan "optikos" untuk "melihat".

Dalam konteks kasus asuransi Jiwasraya, penerapan pemikiran panoptikon yang diajukan Jeremy Bentham dapat memberikan pemahaman terhadap persoalan yang dihadapi. Panopticon adalah konsep arsitektur penjara yang dirancang untuk pengawasan konstan terhadap tahanan. Konsep ini dapat diterapkan dalam kasus Jiwasraya untuk mengidentifikasi beberapa masalah utama. Namun, penting untuk dicatat bahwa penggunaan konsep ini hanya sebagai alat berpikir dan bukan interpretasi yang benar-benar atau sepenuhnya relevan dengan masalah tersebut.

Prinsip-prinsip utama dalam konsep panoptikon adalah sebagai berikut:

* Struktur fisik: Panopticon berisi struktur fisik tersendiri, yaitu bangunan dengan ruang tengah berbentuk lingkaran atau bujur sangkar dengan sel-sel penjara atau ruangan-ruangan yang disejajarkan ke arah tengah. Bangunan ini dirancang agar para sipir dapat memantau sel atau ruangan mana pun di pusat sementara para narapidana atau orang yang diawasi tidak dapat melihat apakah mereka sedang diawasi.

* Kontrol Tak Terlihat: Prinsip utama panoptikon adalah pengawasan tak terlihat. Orang-orang yang diamati dalam panopticon tidak mengetahui apakah dan kapan mereka sedang diamati. Dengan demikian, mereka cenderung berasumsi bahwa mereka sedang diawasi sepanjang waktu, yang memiliki efek psikologis dan mempengaruhi perilaku mereka. Ini mendorong individu untuk mengikuti aturan dan norma yang ditetapkan.

* Ancaman atau janji: Kehadiran pengawasan dalam panopticon menciptakan efek ancaman atau janji. Pengamat merasa terancam ketika mereka melanggar aturan atau norma yang telah ditetapkan karena mereka tidak tahu apakah mereka sedang diamati atau tidak. Di sisi lain, adanya pengawasan menjanjikan keselamatan dan perlindungan bagi mereka yang mengikuti aturan.

* Pembentukan disiplin diri: Panoptikon mendorong individu untuk menginternalisasi aturan dan standar yang ditetapkan oleh manajer mereka. Mereka menjadi lebih disiplin dan mengendalikan perilaku mereka sendiri karena mereka percaya bahwa mereka selalu dapat diawasi. Ini mengarah pada disiplin diri, yang mengurangi kebutuhan akan pengawasan eksternal yang intensif.
Dalam konteks panoptikon, Bentham melihat pengawasan sebagai alat yang ampuh untuk mengatur perilaku dan memelihara tatanan sosial. Konsep ini telah mempengaruhi banyak bidang, termasuk sistem penjara, lembaga pendidikan dan kontrol masyarakat. 

* Kurangnya transparansi dan akuntabilitas: Konsep Panoptikum menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam memantau tindakan dan keputusan. Bagi Jiwasraya, ada ketidakjelasan mengenai kebijakan investasi perusahaan dan hubungannya dengan kesehatan keuangan perusahaan. Kurangnya akuntabilitas dan pengawasan menciptakan peluang untuk praktik yang dipertanyakan.

* Kelemahan sistem kontrol: Konsep Panoptikum juga mengungkap kelemahan dari sistem pengawasan yang ada. Dalam konteks Jiwasraya, muncul pertanyaan tentang efektivitas pengawasan oleh regulator dan lembaga terkait untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan praktik yang berlaku. Sistem kontrol yang tidak memadai dapat menyebabkan pelanggaran atau kekurangan dalam operasi bisnis perusahaan.

* Konflik kepentingan: Panopticon mencerminkan pentingnya mengidentifikasi dan mengelola konflik kepentingan. Dalam kasus Jiwasraya, diduga ada benturan kepentingan antara para pihak, termasuk manajemen perusahaan, pengambil keputusan, dan badan eksternal yang terlibat dalam kebijakan investasi. Ketidakmampuan untuk mengelola konflik kepentingan dapat menyebabkan tindakan yang merugikan bagi perusahaan dan pelanggan.

Tujuan analisis menggunakan konsep panoptikon dalam kasus Asuransi Jiwasraya adalah:

1. Memahami kegagalan kontrol: Menerapkan konsep panoptisisme, tujuan utamanya adalah untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan pengawasan dalam kasus Jiwasraya. Dengan memahami akar penyebab kegagalan pengendalian, tindakan yang tepat dapat diambil untuk meningkatkan sistem pengendalian dan mencegah insiden serupa terjadi di masa mendatang.

Sebutkan konsekuensi bagi stabilitas perusahaan: Analisis berdasarkan konsep Panopticon juga bertujuan untuk mengetahui dampak kurangnya pengawasan terhadap stabilitas perusahaan. Dengan memahami dampak praktik investasi yang merugikan dan kurangnya pengawasan, tindakan yang diperlukan dapat diidentifikasi untuk memulihkan stabilitas perusahaan dan kepercayaan publik.

Memberikan dasar untuk meningkatkan sistem pelacakan: Tujuan dari analisis ini adalah untuk meletakkan dasar perbaikan sistem pengendalian pada industri asuransi dengan menggunakan konsep Panopticon. Dengan mengidentifikasi kelemahan pengawasan dan menekankan pentingnya transparansi dan pengaruh yang dijanjikan, langkah-langkah yang diperlukan dapat diambil untuk memperkuat sistem kontrol dan mencegah penyalahgunaan di masa depan.

Pentingnya analisis menggunakan konsep Panopticon dalam kasus Asuransi Jiwasraya adalah mengaitkan permasalahan yang dihadapi perusahaan dengan kerangka kerja yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham. Dengan menerapkan konsep panoptik, aspek-aspek esensial dalam kasus ini dapat diungkap, seperti minimnya pengawasan aktif, minimnya transparansi, dan pengaruh yang dijanjikan. Analisis ini dapat memberikan wawasan baru dan perspektif yang berbeda untuk memahami kompleksitas kasus Asuransi Jiwasraya dan memberikan landasan untuk memperbaiki sistem kontrol di industri asuransi. Penerapan pendekatan panoptik pada kasus Asuransi Jiwasraya dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab kegagalan regulasi dan dampaknya terhadap stabilitas perusahaan dan industri asuransi secara keseluruhan.

Berikut adalah beberapa aspek penerapan konsep panoptikon dalam kasus ini: 

Kurangnya pemantauan aktif: Konsep panoptikon menekankan pentingnya pengawasan yang terus menerus dan berkesinambungan. Dalam kasus Jiwasraya, terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan aktif praktik investasi perseroan. Kurangnya pengawasan yang efektif berarti praktik investasi yang berisiko tidak diperhatikan. Pengawasan yang lebih ketat dan pemantauan yang lebih aktif dapat mencegah praktik berbahaya dan melindungi kepentingan pemegang polis.

Kurangnya transparansi: Konsep Panoptikum juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengawasan. Dalam kasus Jiwasraya, minimnya transparansi praktik investasi perseroan membuat sulitnya kontrol dan rawan penyimpangan. Informasi tersembunyi atau sulit diakses memungkinkan praktik jahat tidak terdeteksi. Peningkatan transparansi operasi perusahaan asuransi dapat memperkuat pengawasan dan meningkatkan kepercayaan publik.

Efek yang dijanjikan: Konsep Panopticon menekankan bahwa keberadaan pengawasan dapat mempengaruhi perilaku individu. Dalam kasus Jiwasraya, adanya kontrol yang tidak memadai bisa jadi membuat internal perusahaan terkesan tidak diperhatikan atau dianggap tindakannya. Ini dapat berkontribusi pada munculnya praktik berbahaya. Penerapan konsep panoptikon, yaitu. H. menciptakan persepsi bahwa pengawasan selalu ada dan tindakan dicatat dapat membantu mencegah pelanggaran dan penipuan di perusahaan asuransi.

Dalam konteks kasus asuransi Jiwasraya, penerapan konsep panoptik dapat memberikan gambaran kegagalan regulasi yang lebih komprehensif dan memberikan dasar untuk perbaikan sistem regulasi. Dengan pengawasan yang lebih ketat, transparansi dan leverage yang lebih besar, perusahaan asuransi dapat menciptakan lingkungan yang lebih akuntabel, menghindari praktik berbahaya, dan menjaga stabilitas di seluruh industri asuransi.

Ada tantangan dan batasan tertentu dalam menerapkan konsep panoptikon untuk praktik pengawasan dan kontrol. Berikut adalah beberapa tantangan dan keterbatasan yang mungkin Anda temui:

Resistensi individu: Konsep Panoptikum didasarkan pada kontrol terpusat dan pemantauan terus menerus. Namun, mungkin ada penolakan terhadap sistem individu atau kelompok yang dipantau ini. Mereka mungkin mempertanyakan kekuatan dan otoritas yang melakukan kontrol.

penyalahgunaan kekuasaan: Sistem panoptik dapat memberikan kekuatan yang besar bagi mereka yang mengendalikannya. Hal ini membuka peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan, intimidasi atau pelanggaran privasi individu, yang bertentangan dengan tujuan awal dari sistem pengawasan.

Abaikan cacat struktural: Dalam konsep panoptik, fokus pada kontrol individu dapat mengaburkan pemahaman tentang cacat struktural yang dapat terjadi pada sistem. Sistem pemantauan ini tidak selalu mendeteksi kesalahan struktural dan kegagalan sistem yang mendasarinya.

Biaya dan Kompleksitas: Memperkenalkan sistem panoptik skala besar dapat melibatkan biaya yang signifikan. Pengorganisasian infrastruktur yang diperlukan untuk pengawasan terus menerus, termasuk teknologi dan sumber daya manusia, dapat menjadi kompleks dan padat sumber daya.

Dampak psikologis: Konsep panoptikon dapat menciptakan lingkungan yang cenderung menimbulkan rasa takut dan rasa terancam pada individu yang berada di bawah pengawasan konstan. Ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis seseorang.

Menerapkan konsep panopticon ke sistem ekonomi dan hukum dapat memiliki konsekuensi yang signifikan. Berikut adalah beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi:

Dampak bisnis:

A. Peningkatan pengendalian internal: Konsep Panopticon dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengendalian internal terhadap orang dan proses bisnisnya. Hal ini dapat membantu mengungkap pelanggaran internal, penyalahgunaan kekuasaan, atau penipuan yang dapat merugikan perusahaan. 

B. Transparansi yang lebih baik: Menerapkan konsep Panopticon dapat mendorong perusahaan untuk lebih transparan tentang kebijakan, praktik, dan pelaporan mereka. Ini dapat membantu mengurangi risiko kejahatan struktural dan meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pelanggan. 

C. Kesadaran dan Kepatuhan: Sistem pemantauan berdasarkan konsep Panopticon dapat meningkatkan kesadaran karyawan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan. Dengan pemantauan terus menerus, karyawan lebih cenderung mematuhi aturan dan menghindari pelanggaran.

Implikasi untuk sistem peradilan:

A. Bukti Elektronik: Konsep Panopticon didasarkan pada pemantauan intensif dan pengumpulan data. Hal ini dapat mengakibatkan banyaknya bukti elektronik dalam kasus hukum. Sistem hukum harus mampu mengolah dan menganalisis alat bukti elektronik dengan menggunakan teknologi yang kompleks dan canggih.

B. Perlindungan data dan hak asasi manusia: Penggunaan sistem panoptik untuk pengawasan dan pengumpulan data dapat meningkatkan privasi dan hak asasi manusia. Sistem hukum harus menyeimbangkan antara kebutuhan pengawasan dengan perlindungan hak individu.

C. Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum: Dengan sistem Panopticon, lembaga penegak hukum dapat mendeteksi dan memerangi kejahatan struktural secara lebih efektif. Kumpulan bukti elektronik yang komprehensif dan kemampuan pemantauan yang kuat dapat membantu sistem peradilan menangani kasus secara lebih efisien dan adil.

Permasalahan dalam Kasus Asuransi Jiwasraya yang Terkait dengan Kejahatan Struktural:

Kejahatan struktural didefinisikan sebagai aktivitas kriminal atau perilaku berbahaya yang tidak hanya disebabkan oleh individu atau kelompok individu tertentu, tetapi juga merupakan hasil dari struktur atau sistem sosial yang ada. Kejahatan struktural adalah pelanggaran norma dan nilai sosial dari struktur sosial, ekonomi, politik atau budaya. 

Identifikasi kejahatan struktural dalam kasus Jiwasraya:

Manipulasi dan Penyalahgunaan Kekuasaan: Bagi Jiwasraya, ada tanda-tanda manipulasi dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak di perusahaan tersebut. Ini termasuk membuat keputusan investasi yang meragukan dan bertindak bertentangan dengan kepentingan klien.

Pelanggaran etika dan tanggung jawab: Kejahatan struktural juga mencakup pelanggaran etika dan tanggung jawab oleh orang atau kelompok yang memiliki kekuasaan. Dalam kasus Jiwasraya, terdapat bukti kelalaian perusahaan dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab kepada nasabahnya.

Konflik Kepentingan dan Keuntungan Pribadi: Kejahatan struktural mungkin melibatkan konflik kepentingan dan keputusan berdasarkan keuntungan pribadi daripada kepentingan organisasi atau klien. Dalam kasus Jiwasraya, diduga terjadi benturan kepentingan dan tindakan yang menguntungkan beberapa pihak yang terlibat dalam kebijakan investasi.

Kehilangan sistem: Kejahatan struktural dapat menyebabkan kerusakan serius pada sistem atau struktur sosial. Dalam kasus Jiwasraya, kerugian finansial tidak hanya menimpa perusahaan itu sendiri, tetapi juga nasabah dan masyarakat pada umumnya.

Dampak kejahatan struktural dalam kasus Asuransi Jiwasraya terhadap perusahaan dan pemegang polis dapat meliputi:

Kerugian keuangan: Kejahatan struktural dalam kasus Jiwasraya, seperti praktik investasi berisiko dan penggelapan dana, menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan. Kerugian ini dapat membahayakan kelangsungan operasi perusahaan dan dana yang seharusnya tersedia untuk memenuhi kewajiban pemegang polis.

Hilangnya kepercayaan publik: Kejahatan struktural yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dapat merusak kepercayaan publik terhadap perusahaan dan industri secara keseluruhan. Politisi dan calon nasabah dapat kehilangan kepercayaan terhadap Jiwasraya dan mempertanyakan integritas perusahaan dan kemampuannya untuk melindungi kepentingan mereka.

Gangguan stabilitas pasar: Kasus pidana struktural Jiwasraya bisa mengganggu pasar asuransi. Ketidakstabilan ini dapat mempengaruhi lingkungan bisnis secara umum dan mengurangi kepercayaan investor dan partisipasi pemilik dalam industri asuransi.

Dampak Sosial dan Ekonomi: Dampak kejahatan struktural dalam kasus Jiwasraya juga terlihat di masyarakat. Kehilangan dana investasi yang signifikan dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan stabilitas keuangan suatu negara.

PENERAPAN PANOPTIKON TERHADAP KEJAHATAN STRUKTURAL

Dampak penerapan konsep panoptikon terhadap kejahatan struktural dalam konteks kasus Asuransi Jiwasraya dapat meliputi:

Pencegahan kriminalitas: Penggunaan Panoptikum menciptakan kesadaran konstan bahwa orang terus diawasi dan dipantau. Hal ini dapat mencegah terjadinya kejahatan struktural, karena individu cenderung memikirkan risiko dan konsekuensi dari tindakan mereka ketika mereka tahu bahwa mereka terus dipantau.

Mengurangi peluang kejahatan: Konsep panopticon menciptakan lingkungan di mana penjahat sulit beroperasi tanpa terdeteksi. Ketika orang tahu mereka sedang diawasi, mereka cenderung melakukan kejahatan struktural. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan di organisasi seperti Asuransi Jiwasraya. 

Peningkatan Kewajiban: Penggunaan panopticon mendorong individu dan pihak yang terlibat dalam keputusan dan tindakan organisasi untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dengan pengawasan konstan, individu lebih cenderung memikirkan konsekuensi dari tindakan mereka dan bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat, mengurangi kemungkinan kejahatan struktural.

Lebih banyak transparansi: Konsep Panopticon juga mempromosikan transparansi proses perusahaan. Pemantauan berkelanjutan membuat informasi tentang tindakan yang diambil dan keputusan dibuat lebih mudah diakses. Hal ini dapat membantu mengurangi peluang bagi individu atau kelompok untuk secara diam-diam melakukan kejahatan struktural.

Efek ini menunjukkan bahwa penerapan konsep panoptikon dalam konteks asuransi Jiwasraya dapat memberikan manfaat dalam mencegah dan mengurangi kejahatan struktural. Namun, penting untuk diingat bahwa menggunakan panoptisisme juga memiliki keterbatasan dan tantangannya sendiri, dan prinsip etika dan adil harus dipastikan saat menggunakannya.

Penerapan konsep panoptikon dapat menjadi penting dalam mengatasi kejahatan struktural dengan beberapa alasan berikut:

Pemantauan Lanjutan: Konsep Panopticon mempromosikan pemantauan terus menerus dan mendalam terhadap orang dan proses. Dalam konteks kejahatan struktural, ini berarti tindakan mencurigakan atau tidak etis dapat dideteksi dengan lebih cepat. Pengawasan yang intensif dan konsisten dapat mengurangi kemungkinan penjahat tidak terdeteksi.

Lebih banyak transparansi: Penggunaan panopticon mempromosikan transparansi dalam organisasi. Dengan bantuan sistem pemantauan berkelanjutan, informasi dan keputusan tersedia lebih terbuka bagi para pemangku kepentingan. Transparansi ini dapat mengurangi risiko korupsi, manipulasi atau kecurangan dalam struktur organisasi.

Lebih banyak tanggung jawab: Konsep Panoptikum mengedepankan tanggung jawab dalam tindakan dan pengambilan keputusan. Dengan pemantauan terus menerus, individu atau kelompok yang bertanggung jawab atas keputusan atau tindakan dapat diidentifikasi dengan lebih jelas. Ini memperkuat tanggung jawab mereka atas konsekuensi dari tindakan mereka, baik positif maupun negatif.

Membangun budaya kepatuhan: Menggunakan Panoptikum dapat membantu membangun budaya pemenuhan dalam suatu organisasi. Ketika karyawan memahami bahwa mereka berada di bawah pengawasan terus-menerus, mereka cenderung mengikuti aturan, etika, dan praktik yang berlaku. Ini membantu mencegah pelanggaran struktural dan tindak pidana.

Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum: Di lingkungan kepolisian, konsep panopticon dapat memberikan sumber informasi dan bukti yang lebih kuat. Sistem pengawasan berkelanjutan dapat memberikan banyak bukti elektronik yang dapat digunakan dalam penyelidikan dan penuntutan kejahatan struktural. Hal ini meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam mengejar pelaku kejahatan dan memperkuat sistem hukum. Namun, penting untuk diingat bahwa ketika menerapkan konsep panoptikon, privasi individu, hak asasi manusia, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan juga harus diperhitungkan. Pengaturan yang tepat dan pengawasan yang cermat diperlukan untuk menjaga keadilan dan integritas sistem pengawasan.

Penerapan konsep Panoptikum untuk mengalahkan kejahatan struktural juga menghadapi tantangan dan peluang ke depan. Berikut adalah beberapa tantangan dan peluang penting: 

* Tantangan

Perlindungan data dan hak asasi manusia: Pemantauan yang intensif dan terus menerus terhadap penerapan konsep Panoptikum dapat menimbulkan permasalahan perlindungan data dan pelanggaran hak asasi manusia. Perhatian khusus harus diberikan untuk menemukan keseimbangan antara pengawasan yang efektif dan perlindungan privasi individu.

penyalahgunaan kekuasaan: Bahkan sistem kontrol yang kuat bisa menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan. Ada risiko bahwa mereka yang memiliki akses ke sistem pengawasan akan menggunakan kekuasaan mereka untuk tujuan yang tidak tepat atau merugikan orang lain. Pemantauan dan kontrol yang ketat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan ini. Kerugian teknologi:
Sistem Panoptikum didasarkan pada teknologi yang andal dan aman. Namun, ada risiko bahwa sistem rentan terhadap serangan dunia maya, manipulasi data, atau kegagalan teknis lainnya. Untuk memenuhi tantangan ini, langkah-langkah keselamatan dan pemeliharaan yang tepat harus dilaksanakan.

* Peluang

Pencegahan dan deteksi dini: Penerapan konsep Panoptikum dapat membuka peluang pencegahan kejahatan struktural yang lebih efektif. Pemantauan berkelanjutan memungkinkan tindakan yang mencurigakan atau tidak etis diidentifikasi tepat waktu sehingga tindakan pencegahan yang tepat dapat diambil sebelum kerusakan lebih lanjut terjadi.

Efisiensi fungsional: Sistem pengendalian yang kuat dapat meningkatkan efisiensi operasi dalam organisasi. Pemantauan berkelanjutan memungkinkan penyimpangan dan pelanggaran diidentifikasi lebih cepat, memungkinkan perusahaan mengambil tindakan korektif secara lebih efektif dan mengurangi dampak negatif terhadap bisnis.

Transparansi dan akuntabilitas: Konsep Panopticon mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi. Berkat sistem pemantauan berkelanjutan, pemangku kepentingan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang proses dan keputusan organisasi, yang meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan.

Inovasi teknis: Penerapan konsep Panopticon mendorong inovasi dalam teknologi monitoring dan analisis data. Kemajuan kecerdasan buatan, analisis data, dan teknologi keamanan dapat meningkatkan efektivitas sistem panoptikon dalam mendeteksi dan mencegah kejahatan struktural.

Untuk mengatasi tantangan ini dan memanfaatkan peluang ini, penting untuk mempertimbangkan kerangka hukum yang memadai, peraturan yang sesuai, dan peran aktif negara untuk memastikan keadilan dan keamanan. Selain itu, keterlibatan pemangku kepentingan terkait seperti organisasi masyarakat sipil, ilmu pengetahuan dan sektor swasta juga penting untuk mencapai hasil yang optimal.

Berikut adalah beberapa langkah perbaikan yang dapat diambil untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam kasus seperti Asuransi Jiwasraya:

Memperkuat lembaga pengawasan: Memperkuat peran regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga terkait untuk memastikan pengawasan yang efektif terhadap operasional perusahaan asuransi. Untuk melaksanakan pengawasan yang lebih efektif, kapasitas, sumber daya dan kemandirian lembaga pengawasan harus ditingkatkan.

Penegakan peraturan dan regulasi: Memastikan penerapan dan penegakan aturan dan regulasi yang ketat di industri asuransi. Penegakan hukuman berat untuk pelanggaran aturan dan penyimpangan. 

Tinjauan eksternal independen: Melakukan audit eksternal independen secara berkala untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi operasi keuangan perusahaan asuransi. Pemeriksaan ini dilakukan oleh lembaga yang independen dan terpercaya.

Pelaporan keuangan yang transparan: Mewajibkan perusahaan asuransi untuk memberikan laporan keuangan yang transparan dan terperinci kepada pemegang polis, regulator dan masyarakat umum. Laporan tersebut harus mencakup informasi tentang investasi, kewajiban, dan hasil keuangan perusahaan.

Keterlibatan politisi dan masyarakat: Partisipasi aktif pemegang polis dan masyarakat dalam memantau kegiatan perusahaan asuransi. Menyediakan platform komunikasi dan mekanisme pengaduan yang efektif bagi pejabat untuk memberikan saran dan melaporkan pelanggaran yang terjadi.

PERAN PEMERINTAH DAN OTORITAS TERKAIT

Peran negara dan instansi terkait dalam pencegahan kejahatan struktural sangat penting. Berikut adalah beberapa peran yang dapat dimainkan oleh pemerintah dan instansi terkait:

Menetapkan kebijakan dan peraturan: Direksi berperan dalam menciptakan kebijakan dan peraturan yang memandu operasi keuangan dan bisnis. Regulasi yang baik dapat mengarah pada lingkungan bisnis yang lebih terbuka dan membatasi peluang kejahatan struktural.

Kontrol dan inspeksi: Otoritas yang kompeten, seperti pengawas dan regulator, bertanggung jawab untuk memantau dan memeriksa bisnis dan entitas lainnya. Pemantauan yang ketat dapat membantu mengungkap praktik kriminal struktural dan mengambil tindakan 

pencegahan yang diperlukan. Penuntutan: Pemerintah berperan penting dalam menegakkan hukum dan memberantas kejahatan struktural. Ini berlaku untuk penyelidikan, penuntutan, dan penuntutan individu atau kelompok yang terlibat dalam kejahatan struktural. Pemolisian yang ketat dan adil dapat efektif dalam mencegah dan menghalangi kejahatan struktural.

Pendidikan dan Kesadaran: Pemerintah dapat membantu meningkatkan pemahaman publik tentang kejahatan struktural dan risiko yang ditimbulkannya. Melalui program pendidikan dan kampanye penyadaran, pemerintah dapat mendidik masyarakat tentang praktik yang dapat mengarah pada kejahatan struktural dan pentingnya melaporkan aktivitas yang mencurigakan.

Kerjasama internasional: Kejahatan struktural seringkali dilakukan dalam jaringan yang kompleks dan lintas batas negara. Oleh karena itu, kerjasama internasional antara pemerintah dan otoritas yang berwenang dalam pertukaran informasi, pengembangan strategi bersama dan penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas kejahatan struktural menjadi sangat penting.

KESIMPULAN

Penerapan konsep Panopticon dalam kasus Asuransi Jiwasraya berimplikasi signifikan terhadap pengendalian, transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Konsep ini dapat membantu mengurangi kejahatan struktural dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Namun, ada tantangan dan batasan yang harus dipertimbangkan, termasuk masalah privasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kerentanan teknis. Penting bagi perusahaan dan pihak berwenang untuk mengambil tindakan yang tepat untuk menerapkan konsep Panoptikum, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pengawasan yang efektif dan perlindungan privasi.

Menganalisis kasus asuransi Jiwasraya melalui konsep panoptisisme dan pemahaman kejahatan struktural menghasilkan beberapa wawasan kunci:

Kegagalan struktural: Kasus Asuransi Jiwasraya membuktikan adanya kejahatan struktural terkait korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi keuangan. Hal ini disebabkan kelemahan dalam sistem pengawasan dan transparansi yang memungkinkan pelaku kejahatan beroperasi tanpa terdeteksi.

Penerapan konsep panoptikon: Konsep panoptik Jeremy Bentham yang menggambarkan pengawasan konstan dan kontrol yang efektif dapat memberikan gambaran yang signifikan untuk kasus ini. Dalam konteks Asuransi Jiwasraya, penggunaan panoptik dapat membantu mencegah kejahatan struktural dengan meningkatkan kontrol dan transparansi dalam organisasi.

Efek memperkenalkan panoptikon: Penggunaan mesin Panoptikum dapat memberikan efek positif dalam pencegahan dan pendeteksian kejahatan struktural. Hal ini dapat memperkuat kontrol internal, meningkatkan transparansi, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan, serta meningkatkan penegakan hukum. Namun, penerapan konsep panoptik juga memiliki tantangan dan keterbatasan yang harus diperhatikan. Resistensi individu, potensi penyalahgunaan kekuasaan, pengabaian cacat struktural, biaya dan kompleksitas, serta implikasi psikologis adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan saat menerapkan konsep ini.

Untuk mengatasi tantangan dan keterbatasan ini, langkah-langkah diperlukan untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi yang efektif. Diantaranya penguatan regulasi, penguatan pengawas dan regulator, penguatan sistem audit, peningkatan kesadaran dan pendidikan publik tentang kejahatan struktural, serta peningkatan kerjasama internasional dalam memerangi kejahatan internasional.
Peran negara dan otoritas terkait juga sangat penting dalam pencegahan kejahatan struktural. Pemerintah harus berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan dan peraturan yang tepat, melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan yang ketat, menerapkan hukum secara adil dan memperkuat kerjasama internasional dalam memerangi kejahatan struktural. Dengan tindakan perbaikan dan peran aktif pemerintah dan otoritas terkait, diharapkan kejahatan struktural dapat dicegah dan lingkungan bisnis yang lebih terbuka dan adil dapat tercipta.