Keterlibatan politisi dan masyarakat: Partisipasi aktif pemegang polis dan masyarakat dalam memantau kegiatan perusahaan asuransi. Menyediakan platform komunikasi dan mekanisme pengaduan yang efektif bagi pejabat untuk memberikan saran dan melaporkan pelanggaran yang terjadi.
PERAN PEMERINTAH DAN OTORITAS TERKAIT
Peran negara dan instansi terkait dalam pencegahan kejahatan struktural sangat penting. Berikut adalah beberapa peran yang dapat dimainkan oleh pemerintah dan instansi terkait:
Menetapkan kebijakan dan peraturan: Direksi berperan dalam menciptakan kebijakan dan peraturan yang memandu operasi keuangan dan bisnis. Regulasi yang baik dapat mengarah pada lingkungan bisnis yang lebih terbuka dan membatasi peluang kejahatan struktural.
Kontrol dan inspeksi: Otoritas yang kompeten, seperti pengawas dan regulator, bertanggung jawab untuk memantau dan memeriksa bisnis dan entitas lainnya. Pemantauan yang ketat dapat membantu mengungkap praktik kriminal struktural dan mengambil tindakanÂ
pencegahan yang diperlukan. Penuntutan: Pemerintah berperan penting dalam menegakkan hukum dan memberantas kejahatan struktural. Ini berlaku untuk penyelidikan, penuntutan, dan penuntutan individu atau kelompok yang terlibat dalam kejahatan struktural. Pemolisian yang ketat dan adil dapat efektif dalam mencegah dan menghalangi kejahatan struktural.
Pendidikan dan Kesadaran: Pemerintah dapat membantu meningkatkan pemahaman publik tentang kejahatan struktural dan risiko yang ditimbulkannya. Melalui program pendidikan dan kampanye penyadaran, pemerintah dapat mendidik masyarakat tentang praktik yang dapat mengarah pada kejahatan struktural dan pentingnya melaporkan aktivitas yang mencurigakan.
Kerjasama internasional: Kejahatan struktural seringkali dilakukan dalam jaringan yang kompleks dan lintas batas negara. Oleh karena itu, kerjasama internasional antara pemerintah dan otoritas yang berwenang dalam pertukaran informasi, pengembangan strategi bersama dan penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas kejahatan struktural menjadi sangat penting.
KESIMPULAN
Penerapan konsep Panopticon dalam kasus Asuransi Jiwasraya berimplikasi signifikan terhadap pengendalian, transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Konsep ini dapat membantu mengurangi kejahatan struktural dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Namun, ada tantangan dan batasan yang harus dipertimbangkan, termasuk masalah privasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kerentanan teknis. Penting bagi perusahaan dan pihak berwenang untuk mengambil tindakan yang tepat untuk menerapkan konsep Panoptikum, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pengawasan yang efektif dan perlindungan privasi.
Menganalisis kasus asuransi Jiwasraya melalui konsep panoptisisme dan pemahaman kejahatan struktural menghasilkan beberapa wawasan kunci:
Kegagalan struktural: Kasus Asuransi Jiwasraya membuktikan adanya kejahatan struktural terkait korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi keuangan. Hal ini disebabkan kelemahan dalam sistem pengawasan dan transparansi yang memungkinkan pelaku kejahatan beroperasi tanpa terdeteksi.
Penerapan konsep panoptikon: Konsep panoptik Jeremy Bentham yang menggambarkan pengawasan konstan dan kontrol yang efektif dapat memberikan gambaran yang signifikan untuk kasus ini. Dalam konteks Asuransi Jiwasraya, penggunaan panoptik dapat membantu mencegah kejahatan struktural dengan meningkatkan kontrol dan transparansi dalam organisasi.
Efek memperkenalkan panoptikon: Penggunaan mesin Panoptikum dapat memberikan efek positif dalam pencegahan dan pendeteksian kejahatan struktural. Hal ini dapat memperkuat kontrol internal, meningkatkan transparansi, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan, serta meningkatkan penegakan hukum. Namun, penerapan konsep panoptik juga memiliki tantangan dan keterbatasan yang harus diperhatikan. Resistensi individu, potensi penyalahgunaan kekuasaan, pengabaian cacat struktural, biaya dan kompleksitas, serta implikasi psikologis adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan saat menerapkan konsep ini.
Untuk mengatasi tantangan dan keterbatasan ini, langkah-langkah diperlukan untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi yang efektif. Diantaranya penguatan regulasi, penguatan pengawas dan regulator, penguatan sistem audit, peningkatan kesadaran dan pendidikan publik tentang kejahatan struktural, serta peningkatan kerjasama internasional dalam memerangi kejahatan internasional.
Peran negara dan otoritas terkait juga sangat penting dalam pencegahan kejahatan struktural. Pemerintah harus berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan dan peraturan yang tepat, melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan yang ketat, menerapkan hukum secara adil dan memperkuat kerjasama internasional dalam memerangi kejahatan struktural. Dengan tindakan perbaikan dan peran aktif pemerintah dan otoritas terkait, diharapkan kejahatan struktural dapat dicegah dan lingkungan bisnis yang lebih terbuka dan adil dapat tercipta.
