Solusi yang realistis adalah kombinasi antara zaken kabinet dan representasi politik. Meskipun fokus utama adalah memilih menteri berdasarkan keahlian, Prabowo dapat mempertahankan beberapa posisi strategis untuk diisi oleh politisi yang memiliki rekam jejak baik dan memahami seluk-beluk birokrasi.
Hal ini bisa menjadi jembatan untuk mempertahankan stabilitas politik sambil tetap menjaga efisiensi pemerintahan.
2. Penetapan Kriteria yang Jelas
Dalam proses pemilihan menteri, kriteria yang jelas harus ditetapkan, baik untuk profesional maupun politisi. Kriteria ini bisa mencakup latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan kemampuan manajerial yang terukur.
Dengan cara ini, meskipun beberapa menteri berasal dari partai politik, mereka tetap harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan.
3. Transparansi dan Akuntabilitas:
Pemerintah Prabowo perlu mempromosikan transparansi dalam proses penunjukan menteri serta akuntabilitas terhadap kinerja mereka. Publik harus diberikan akses untuk menilai kinerja para menteri, yang pada gilirannya akan mendorong para menteri untuk bekerja lebih baik.
4. Penguatan Peran Teknokrat di Birokrasi:
Â
Selain menteri, peran teknokrat dan profesional di tingkat birokrasi juga harus diperkuat. Dengan memperkuat birokrasi yang profesional, meskipun menteri berasal dari latar belakang politik, pelaksanaan kebijakan tetap bisa berjalan dengan baik.
Zaken kabinet merupakan konsep ideal untuk memperkuat pemerintahan yang efisien dan berbasis pada keahlian di Indonesia.
Namun, penerapannya tidaklah mudah di tengah dominasi politik dan budaya bagi-bagi kekuasaan. Prabowo, sebagai presiden terpilih yang membawa visi ini, harus menemukan keseimbangan antara meritokrasi dan kebutuhan politik untuk mempertahankan stabilitas koalisi.
Jika berhasil, zaken kabinet bisa menjadi terobosan penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih efektif di Indonesia.
