Zaken kabinet memungkinkan pemerintah bekerja lebih efisien karena para menterinya adalah individu-individu yang memiliki kompetensi dan pengalaman nyata di sektor yang mereka kelola.
Hal Ini dapat mengurangi risiko kebijakan yang tidak efektif karena didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman yang memadai.
2. Kebijakan Berbasis Data:
Dengan para ahli yang memimpin kementerian, diharapkan kebijakan-kebijakan yang diambil lebih terukur, akurat, dan berbasis pada data. Hal ini akan membantu mengatasi masalah-masalah kompleks seperti ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
3. Mengurangi Kepentingan Politik:
Â
Zaken kabinet membantu meminimalisasi kepentingan politik dalam pengambilan keputusan. Ini memberikan kesempatan bagi menteri untuk lebih fokus pada kepentingan nasional daripada agenda partai politik.
4. Responsif terhadap Tantangan Global:
Â
Dalam era globalisasi dan disrupsi teknologi, zaken kabinet bisa lebih adaptif terhadap perubahan global, seperti perubahan ekonomi, iklim, dan teknologi. Kementerian yang dipimpin oleh orang yang ahli di bidangnya bisa merespons dengan lebih cepat dan tepat.
Tantangan dalam Menerapkan Zaken Kabinet di Indonesia
Meskipun konsep zaken kabinet terdengar ideal, penerapannya di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan besar:
1. Budaya Politik yang Kuat:
Â
Salah satu tantangan terbesar adalah budaya politik di Indonesia yang sangat mengakar, di mana koalisi partai-partai politik mendominasi proses pembentukan kabinet.
Dalam sistem politik multipartai, sering kali jabatan menteri dibagi-bagikan sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan kepada partai-partai pendukung. Ini akan menjadi hambatan utama dalam mewujudkan zaken kabinet yang murni berbasis kompetensi.
2. Tekanan dari Partai Politik:
Dalam setiap pemerintahan yang terbentuk, partai politik pendukung sering kali menuntut imbalan dalam bentuk jabatan strategis di kabinet.
