Indonesia sadar, perang bukanlah jawaban. Perang akan berdampak besar, baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Meski demikian, bila Tiongkok tetap “ngeyel” dengan tindakan ilegalnya, maka upaya tegas anak dilakukan demi menjaga marwah negeri.
Berdasarkan penelitian Litbang Kompas terhadap masyarakat, Berikut langkah yang bisa diupayakan pemerintah untuk menjaga Natuna Utara dari klaim negara lain,
Langkah Pertama. Mengadakan pertemuan dengan Tiongkok atau negara yang melanggar
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu) Retno Marsudi telah melayangkan protes kepada Duta Besar RRT di Indonesia terkait pelanggaran di wilayah Natuna Utara. Pertemuan-pertemuan semacam ini harus sering dilakukan untuk menegaskan Natuna Utara sebagai bagian Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.
Langkah Kedua. Merajut ikatan kuat antar anggota ASEAN.
Tiongkok merupakan negara superpower. Perkembangan teknologi, ekonomi serta militernya telah melesat cepat. Tak heran, kebijakan-kebijakan Tiongkok berpengaruh besar terhadap geopolitik dunia.
Demi mengimbangi pengaruh Tiongkok, anggota ASEAN harus memiliki kekuatan. Balance power yang dirajut oleh ASEAN bisa jadi penegas bahwa anggotanya tidak lemah.
Pada KTT ASEAN ke-43 beberapa waktu lalu, Indonesia beserta anggota ASEAN lainnya sepakat untuk merajut ikatan di berbagai bidang, termasuk politik dan ekonomi, demi menjaga stabilitas kawasan. Semakin besar ikatan yang terajut diharapkan mampu memberi kekuatan untuk saling mendukung.
Langkah Ketiga. Modernisasi dan perkuat sistem Pertahanan dalam negeri.
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mendapatkan alokasi anggaran Rp139,26 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Melalui dana yang diberikan, diharapkan terjadi modernisasi sistem pertahanan, baik berupa Alutsista maupun SDM di dalamnya.
Langkah Keempat. Membangun peradaban di wilayah Natuna Utara.
