Siapa yang Boleh Menjadi Kepala Daerah di Indonesia?

Bagaimanana kalau PAD nya rendah ? inilah yang membuat banyak kepala daerah memikirkan cara lain untuk setidaknya mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan tersebut dengan memaksimalkan proses perijinan, pertambangan, proyek pengadaan barang dan lain sebagainya yang mengakibatkan banyak nya kepala daerah tersandung penyalah gunaan kekuasaan.

Harapan

Aturan dan Peraturan yang dibuat  oleh Dewan Perwakilan rakyat yang seharusnya dapat menjaring pemimpin rakyat yang adil dari semua kalangan ternyata belum dapat mewadahi kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat.  

Beberapa hal yang diperoleh apabila pengeluaran biaya menjadi kontestan pilkada rendah :

a.            Muncul pemimpin smart dan kreatif dari semua lapisan masyarakat untuk ikut dalam kontestan, bukan kontestan yang haus akan kekuasaan dan uang semata.

b.            Pihak swasta tidak memiliki kekuatan dana untuk mempengaruhi calon kontestan, dengan demikian kontestan terpilih dapat konsentrasi memimpin tanpa tersandung hutang mahar politik.

c.             Pemimpim Kepala Daerah selanjutnya akan tetap konsisten menjaga ekosistem wilayah, aturan perijinan pertambangan, pengadaan barang dan jasa sesui aturan.

d.            Adanya pemimpin karismatik yang menjalankan aturan dengan benar dengan sendirinya akan mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk menjalankan aturan dengan baik, berbakti untuk mendukung pemerintahan daerah dengan sungguh-sungguh.

Kapan pemilihan pilkada dilaksanakan dengan biaya rendah ? Indonesia pasti dan sedang berproses menuju Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Entah dengan biaya rendah atau dengan sistem lain ketika keadilan sejati ditegakkan, hasrat mencari keuntungan diganti dengan keiklasan memimpin, dan bagi-bagi duit tebar pesona dihilangkan. Pemimpin sejati akan duduk di kursi singgasana dengan dukungan dari semua warganya menuju visi dan misi yang dicita-citakan.