Pembangunan ekonomi di Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan selama beberapa dekade terakhir.
Akan tetapi, masalah ketimpangan antara pusat dan daerah masih menjadi persoalan besar yang belum sepenuhnya teratasi.
Disparitas pusat dan daerah mencakup kesenjangan dalam hal infrastruktur, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta kesempatan ekonomi yang tidak merata.
Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga pada keberlanjutan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Oleh karena itu, memperhatikan dan mengatasi disparitas pusat dan daerah dalam konteks pembangunan ekonomi menjadi hal yang sangat penting guna menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Fakta yang tak terelakkan
Ketimpangan antara pusat dan daerah di Indonesia telah lama menjadi isu yang mencuat dalam berbagai kajian ekonomi.
Sebagian besar kegiatan ekonomi terkonsentrasi di wilayah pusat, terutama di Pulau Jawa, yang merupakan tempat pusat pemerintahan, industri, dan pasar terbesar di Indonesia.
Jakarta, menyerap sebagian besar investasi dan perhatian kebijakan ekonomi. Sebaliknya, wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa seperti Papua, Nusa Tenggara dan Sulawesi, masih menghadapi tantangan besar dalam hal pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan akses terhadap peluang ekonomi.
Kesenjangan ini dapat dilihat dengan jelas dalam beberapa indikator ekonomi, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB per kapita di Provinsi DKI Jakarta, misalnya, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di luar Jawa, seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur.
Hal ini menunjukkan bahwa meski pertumbuhan ekonomi di pusat cukup pesat, akan tetapi banyak daerah yang masih tertinggal dalam hal pembangunan ekonomi yang tidak merata.
Selain itu, ketimpangan ini juga terlihat dalam akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Di daerah-daerah terpencil, fasilitas pendidikan dan kesehatan sering kali tidak memadai. Dan pada gilirannya, membatasi kemampuan masyarakat untuk mengakses peluang ekonomi yang lebih baik.
Keterbatasan ini semakin memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi antara daerah pusat dan daerah pinggiran.
Dampak negatif disparitas terhadap pertumbuhan ekonomi
Ketimpangan yang semakin melebar antara pusat dan daerah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap perekonomian negara secara keseluruhan. Salah satu dampaknya adalah terhambatnya potensi sumber daya yang ada di daerah.
Banyak daerah di Indonesia, terutama yang kaya akan sumber daya alam seperti Papua, Kalimantan dan Sulawesi, memiliki potensi ekonomi yang luar biasa.
Akan tetapi, ketidakseimbangan dalam pembangunan infrastruktur dan akses terhadap teknologi menghalangi pemanfaatan potensi tersebut secara optimal.
Akibatnya, sektor-sektor ekonomi yang ada di daerah-daerah tersebut tidak berkembang secara maksimal, dan sebagian besar penduduknya terjebak dalam kondisi ekonomi yang rendah.
Ini mengarah pada peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan urbanisasi ke pusat-pusat ekonomi yang sudah 'sesak' seperti Jakarta.
Dengan kata lain, disparitas ini justru memperburuk kondisi ekonomi secara keseluruhan, alih-alih mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.
Selain itu, ketimpangan ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial. Ketika masyarakat merasa bahwa mereka tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan kemajuan ekonomi, ketidakpuasan dapat timbul yang berpotensi memicu kerusuhan sosial dan konflik.
Oleh karena itu, penting untuk mengatasi disparitas ini bukan hanya untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, melainkan untuk menjaga stabilitas sosial di negara ini.
Strategi mengatasi disparitas pusat dan daerah
Mengatasi disparitas antara pusat dan daerah dalam pembangunan ekonomi memerlukan langkah-langkah konkret dan kebijakan yang terintegrasi.
Oleh karena itu, beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan ini dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
1. Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas
Salah satu penyebab utama disparitas pusat dan daerah adalah keterbatasan infrastruktur yang tidak memadai di daerah-daerah terpencil.
Tanpa infrastruktur yang memadai seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan jaringan telekomunikasi, daerah-daerah tersebut tidak dapat berkembang dengan optimal.
Pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur di luar Jawa, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi seperti kawasan timur Indonesia.
Pembangunan infrastruktur juga harus memperhatikan konektivitas antarwilayah. Misalnya, pembangunan jalan antarprovinsi atau sistem transportasi yang lebih efisien akan memudahkan distribusi barang dan jasa, serta memperlancar akses masyarakat ke pasar.
Dengan begitu, daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi akan lebih mudah untuk mengakses peluang ekonomi.
2. Desentralisasi ekonomi yang lebih baik
Salah satu langkah penting untuk mengurangi disparitas pusat dan daerah adalah dengan memperkuat kebijakan desentralisasi.
Dalam beberapa tahun terakhir, desentralisasi sudah diterapkan melalui otonomi daerah, namun implementasinya masih memiliki banyak kendala.
Banyak ditemukan, pemerintah daerah yang belum memiliki kapasitas dan sumber daya untuk merancang dan melaksanakan kebijakan ekonomi yang efektif.
Pemerintah pusat harus memberikan dukungan yang lebih besar dalam bentuk suntikan finansial, pelatihan, dan pembinaan kapasitas kepada pemerintah daerah agar dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayah mereka secara lebih efektif.
Selain itu, kebijakan fiskal yang lebih adil harus diterapkan dengan memastikan bahwa alokasi anggaran tidak hanya terkonsentrasi di wilayah pusat, tetapi juga merata di seluruh daerah.
3. Pemberdayaan sumber daya alam dan ekonomi lokal
Daerah-daerah di luar pusat, memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun, potensi ini belum dikelola dengan baik.
Untuk itu, kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal perlu diperkuat. Pemerintah harus memfasilitasi pengembangan industri berbasis sumber daya alam lokal dengan memberikan dukungan dalam hal teknologi, pelatihan, dan akses ke pasar.
Selain itu, sektor pertanian dan perikanan yang menjadi 'andalan' di banyak daerah harus didorong untuk melakukan diversifikasi dan inovasi produk agar tidak hanya bergantung pada komoditas 'tradisional'.
Penerapan teknologi yang tepat guna juga sangat penting untuk meningkatkan hasil pertanian dan perikanan. Dan pada gilirannya, akan meningkatkan pendapatan petani dan nelayan.
4. Pengembangan sumber daya manusia (SDM)
Satu hal yang penting adalah SDM. Pengembangan SDM menjadi kunci dalam mengurangi ketimpangan antara pusat dan daerah.
Pemerintah harus meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan di daerah, terutama di daerah-daerah yang tertinggal.
Program pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja seperti pelatihan vokasi dan kewirausahaan, harus diperbanyak.
Dengan demikian, masyarakat di daerah dapat memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam sektor ekonomi yang lebih maju dan berkelanjutan.
5. Mendorong investasi di daerah
Meski begitu, agar pertumbuhan ekonomi di daerah lebih cepat, maka investasi (baik dari sektor swasta maupun pemerintah) harus lebih difokuskan di luar pusat ekonomi.
Kebijakan insentif fiskal dan kemudahan berusaha di daerah perlu diperkenalkan untuk menarik investor, baik domestik maupun asing, untuk berinvestasi di daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi.
Pentingnya Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Disparitas antara pusat dan daerah dalam konteks pembangunan ekonomi di Indonesia, merupakan masalah yang tidak bisa diabaikan.
Ketimpangan ini memperburuk ketidaksetaraan ekonomi dan berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk mengurangi ketimpangan ini melalui peningkatan infrastruktur, desentralisasi ekonomi, pemberdayaan sumber daya alam lokal, pengembangan SDM, dan mendorong investasi di daerah-daerah yang tertinggal.
Dengan kebijakan yang inklusif dan berpihak pada daerah, Indonesia dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan, serta mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi antarwilayah.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
