Pemberdayaan ekonomi bisa dilakukan dengan menyediakan akses yang lebih baik untuk permodalan, pelatihan keterampilan, dan menciptakan iklim kewirausahaan yang mendukung.
Pemerintah dapat lebih fokus dalam mengembangkan program-program yang mendukung UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.
Selain itu, memperkuat ekonomi berbasis komunitas dan koperasi juga bisa menjadi alternatif yang efektif. Dalam hal ini, penting untuk membangun kerja sama antar berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.
3. Pembangunan infrastruktur yang merata
Salah satu faktor penyebab ketimpangan sosial di Indonesia adalah infrastruktur yang tidak merata. Di banyak daerah, akses terhadap fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi masih terbatas.
Pembangunan infrastruktur yang merata akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengakses layanan dasar yang lebih baik. Dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
Pembangunan infrastruktur juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan. Dalam konteks pemikiran Ibnu Khaldun, peradaban yang maju tidak hanya bergantung pada kekuatan ekonomi, tetapi juga pada kelestarian sumber daya alam.
Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur harus memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian alam.
4. Reformasi kebijakan dan pemerintahan yang efektif
Kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada rakyat miskin sangat penting dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam, alokasi anggaran untuk program-program sosial, dan penegakan hukum yang adil.
Pemerintah harus berkomitmen untuk memastikan bahwa sumber daya negara digunakan dengan efisien untuk mengurangi ketimpangan sosial yang telah mengakar di masyarakat.
