Partisipasi ini tidak hanya penting untuk mencegah terjadinya korupsi, melainkan untuk membangun konsensus sosial yang lebih adil dan rasional.
Habermas juga menekankan pentingnya pembentukan 'komunitas komunikatif' yang memungkinkan individu-individu untuk terlibat dalam percakapan yang berbasis pada argumen dan alasan, bukan pada kekuasaan atau dominasi.
Dalam konteks pemberantasan korupsi, ini berarti bahwa kita harus menciptakan ruang dimana masyarakat dapat berdiskusi secara bebas tentang isu-isu yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan kebijakan publik.
Diskursus yang terbuka ini akan memungkinkan publik untuk lebih memahami mekanisme pengambilan keputusan, serta memberi tekanan pada pemerintah dan lembaga negara untuk bertindak secara lebih akuntabel.
Reformasi ruang publik yang diusulkan oleh Habermas juga mencakup pemberdayaan media sebagai institusi yang tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, melainkan sebagai tempat bagi warga untuk saling berkomunikasi dan berdebat.
Media harus berfungsi sebagai 'forum publik' yang memungkinkan munculnya berbagai suara dan pandangan, serta menghindari monopoli informasi yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.
Dalam hal ini, media tidak hanya menjadi alat pemerintah atau kelompok elit, melainkan menjadi saluran bagi masyarakat untuk mengungkapkan kebenaran dan memperjuangkan kepentingan umum.
Menumbuhkan Diskursus Rasional dalam Pemberantasan Korupsi
Diskursus rasional dalam pemberantasan korupsi adalah langkah pertama yang perlu diambil untuk menciptakan perubahan yang signifikan.
Diskursus ini harus mencakup pemahaman bersama tentang dampak buruk korupsi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat.
Hal ini bisa dilakukan melalui pendidikan publik yang mengedepankan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, integritas, dan kemudian mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
