Pemerintah harus memastikan bahwa pegawai BBT memiliki kemampuan untuk memahami kompleksitas masalah tanah dan tata ruang.
Selain itu, pelatihan bagi masyarakat yang akan mendapatkan tanah perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola dan memanfaatkan tanah secara berkelanjutan.
2. Pengembangan infrastruktur data pertanahan
Sistem informasi pertanahan yang terintegrasi dan transparan sangat penting dalam memastikan keberhasilan redistribusi tanah.
Pemerintah perlu mengembangkan platform digital yang dapat memudahkan pencatatan dan pemantauan tanah yang dikelola oleh BBT.
Dengan kata lain, data yang akurat dan dapat diakses oleh publik akan mengurangi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan tanah.
3. Mendorong kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga keuangan
BBT juga perlu menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta, terutama dalam hal penyediaan pembiayaan dan investasi untuk proyek-proyek yang berkelanjutan.
Misalnya dalam sektor pertanian berkelanjutan, BBT dapat menggandeng perusahaan yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan untuk menyediakan akses tanah kepada petani kecil dengan skema pembiayaan yang terjangkau.
4. Penegakan hukum dan penyelesaian konflik agraria
Penyelesaian sengketa tanah dan penegakan hukum yang tegas terhadap pihak yang melanggar aturan adalah langkah penting dalam menciptakan keadilan sosial.
