Mengurai Konflik Agraria di Indonesia dan Upaya Preventif yang Perlu Dilakukan

Konflik agraria di Indonesia telah menjadi masalah struktural yang berlangsung lama, yang melibatkan ketidakpastian kepemilikan lahan, ketimpangan distribusi tanah, serta kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada petani dan masyarakat adat.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan sistem pertanian yang masih sangat bergantung pada sektor agraris, persoalan ini sangat berpengaruh terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan politik.

Konflik-konflik tersebut umumnya muncul akibat adanya tumpang tindih klaim kepemilikan lahan, lemahnya sistem hukum, serta rendahnya akses masyarakat terhadap informasi yang memadai terkait hak atas tanah.

Dalam menghadapi masalah ini, langkah-langkah preventif sangat diperlukan agar konflik yang ada dapat dikelola dengan baik dan tidak berlarut-larut.

Baca juga: Manajemen Konflik, Integrasi Kearifan Lokal, dan Pemberdayaan Ekonomi

Penyebab Konflik Agraria di Indonesia

Konflik agraria sering kali dipicu oleh sejumlah faktor yang berkaitan dengan ketidakmerataan distribusi tanah dan kekurangan akses terhadap hak atas tanah. Salah satu penyebab utama konflik ini adalah adanya ketimpangan dalam penguasaan tanah.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 70% dari total tanah yang ada di Indonesia dikuasai oleh hanya 1% pemilik tanah besar, sementara sebagian besar penduduk yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian tidak memiliki tanah atau hanya memiliki tanah dalam jumlah terbatas.

Hal ini menciptakan kesenjangan sosial yang memicu ketegangan antara kelompok yang menguasai tanah dengan masyarakat yang kurang beruntung.

Baca juga: Membangun Pondasi Ekonomi Berkelanjutan dari Akar Rumput

Selain itu, tumpang tindih status lahan antara pemilik tanah tradisional, pemerintah, dan perusahaan swasta juga menjadi faktor utama konflik agraria.

Baca juga: Implementasi Pemikiran Milton Friedman dalam Upaya Mengembalikan Kelas Menengah di Indonesia

Proyek-proyek pembangunan infrastruktur, perkebunan besar dan pertambangan yang tidak memperhatikan hak masyarakat adat dan petani kecil sering kali mengakibatkan perampasan tanah secara sepihak.

Salah satu contoh nyata adalah konflik yang terjadi di kawasan-kawasan yang terkena proyek pembangunan infrastruktur seperti yang terjadi di Pulau Sumatera dan Kalimantan, dimana lahan-lahan pertanian masyarakat kecil tergerus oleh aktivitas ekonomi skala besar.