Peran Media Sosial dalam Analisis Kampanye Politik Calon Walikota Bekasi dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 pada Tri Ardhianto dan Abdul Haris Bobihoe

Tantangan terbesar dalam menerapkan strategi kampanye digital adalah isu misinformasi dan disinformasi. Yasar dkk. (2024) menyoroti pentingnya memastikan keakuratan informasi yang dibagikan oleh influencer, mengingat kemungkinan bahwa pengaruh influencer dapat dieksploitasi untuk kampanye kotor dan manipulasi opini publik. Hal ini menjadi semakin penting mengingat semakin meningkatnya penggunaan media sosial di Indonesia. Efektivitas strategi kampanye digital. Anda juga sangat bergantung pada pemahaman karakteristik kelompok sasaran Anda, khususnya generasi muda. Prayogo dkk. (2024) menunjukkan bahwa Gen Z lebih menyukai gaya komunikasi yang lebih otentik dan positif, yang tercermin dari dominasi strategi likeability dalam manajemen kesan kandidat.   

Aspek regulasi dan pengawasan pendanaan kampanye digital juga menjadi perhatian penting. Peraturan yang ada saat ini mensyaratkan transparansi dalam pelaporan donasi, termasuk uang, barang dan jasa. Sumbangan yang melebihi batas tersebut harus dilaporkan ke KPU dan dikirim ke Kas Negara untuk menunjukkan upaya menjaga integritas proses demokrasi.  Strategi kampanye digital para kandidat pada pemilu 2024 menunjukkan kompleksitas keterkaitan antara teknologi, komunikasi politik, dan perilaku pemilih. Keberhasilan strategi ini tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran dan jangkauan media sosial Anda, namun juga pada kemampuan Anda membangun narasi otentik, mengelola influencer secara etis, dan menjaga integritas informasi yang disebarluaskan.         

Pemilu 2024 menandai era baru dinamika pembentukan opini politik di Indonesia, dimana media sosial menjadi arena utama perjuangan diskursif dan pembentukan persepsi masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengambil langkah strategis untuk memantau penyebaran informasi politik melalui delapan strategi utama, antara lain produksi konten digital, pemantauan berita palsu, dan pembentukan gugus tugas khusus (Kemenkominfo, 2024). Upaya ini mencerminkan pengakuan pemerintah terhadap pentingnya pengelolaan informasi digital dalam menjaga integritas proses demokrasi. Dalam konteks proses agregasi dan penyebaran informasi politik di, penelitian (Tambun et al., 2023) menunjukkan bahwa KPU dan Bawaslu berperan penting sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemilu di. Kedua lembaga ini mempunyai fungsi penting dalam menjamin penyebaran informasi yang akurat dan terverifikasi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Strategi komunikasi yang diterapkan tidak hanya berfokus pada penyebaran informasi saja, namun juga pada upaya membangun dan menjaga integritas organisasi.

KESIMPULAN

Media sosial telah menghadirkan paradigma baru dalam lanskap politik Indonesia, khususnya selama Pemilu 2024. Dengan penetrasi pengguna yang mencapai 167 juta, platform digital seperti TikTok, Instagram, dan YouTube menjadi arena penting dalam pembentukan opini publik dan komunikasi politik. Meski membuka peluang bagi partisipasi politik yang lebih inklusif, terutama di kalangan generasi muda, fenomena echo chamber dan filter bubble menimbulkan tantangan serius bagi kualitas diskursus demokratis. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah perlu memperkuat kerangka regulasi platform digital, terutama dalam hal transparansi iklan politik dan pengendalian disinformasi. Media sosial juga akan membantu kandidat dan partai politik berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan menyampaikan informasi tentang kandidat, program, dan visi kandidat pada pemilu 2024. Dampak negatif dari media sosial adalah berita palsu dapat menyebar dengan cepat dan orang-orang di dunia maya mudah mempercayainya.

Media sosial memainkan peran krusial dalam kampanye politik Tri Ardhianto dan Abdul Haris Bobihoe di Pilkada Bekasi 2024. Dengan memanfaatkan platform digital secara strategis, pasangan calon berhasil membangun citra positif dan meningkatkan partisipasi pemilih. Namun, upaya disinformasi terkait perlu diatasi untuk memastikan kualitas demokrasi tetap terjaga. Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga sarana vital dalam memperkuat demokrasi melalui keterlibatan masyarakat yang lebih aktif.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Sofyan, R., & Arfian, A. (2023). a Analisis Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi Dan Promosi Dengan Menggunakan Metode Topsis. PROSISKO: Jurnal Pengembangan Riset Dan Observasi Sistem Komputer, 10(1), 56--62. https://doi.org/10.30656/prosisko.v10i1.5577

Ain, Q., Sari, A., & Candrasari, Y. (2023). Penggunaan Media Sosial Tiktok Sebagai Sarana InformasiPolitik Generasi Z. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(21), 568--578. https://doi.org/10.5281/zenodo.10081522

Ardha, B. (2014). Ardha: Social Media sebagai media kampanye partai SOCIAL MEDIA SEBAGAI MEDIA KAMPANYE PARTAI POLITIK 2014 DI INDONESIA.Jurnal Visi Komunikasi, 13(01), 105--120. http://oreilly.com/web2/archive/

Bahram, M. (2023). Tantangan Hukum Dan Etika (Rekayasa Sosial Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Dunia Digital). SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 2(12), 5092--5109. https://doi.org/10.55681/sentri.v2i12.1895