Konflik di Laut China Selatan juga dapat berdampak pada ekonomi Indonesia, terutama dalam hal perdagangan dan investasi. Ketidakpastian ekonomi dan penghambat kerja sama ekonomi antara Indonesia dan negara-negara di wilayah tersebut dapat disebabkan oleh ketegangan yang terjadi di wilayah tersebut. Dengan nilai ekonomi sebesar US$5 triliun dan nilai lima kali lipat dari GDP Indonesia, wilayah perairan Laut China Selatan tentu akan berdampak pada jalur perdagangan ekspor dan impor Indonesia. Pembatasan di wilayah ini pasti akan menyebabkan kerugian bagi Indonesia, bukan hanya ekonomi nasional hal itu pasti akan berdampak pada jalur perdagangan ekspor dan impor, dan negara Indonesia pasti akan mengalami kerugian, bukan hanya di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang lain yang dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi ekspor dan impor.
Selain itu, ketika China memperoleh wilayah laut China Selatan, ada kekhawatiran bahwa wilayah Natuna juga akan diambil oleh China. Karena, sama seperti wilayah perairan Laut China Selatan, negara China juga memperebutkan wilayah perairan Natuna. Sudah jelas bahwa pemerintah Indonesia tidak menginginkannya karena wilayah Natuna merupakan salah satu aset perairan nasional. Ini disebabkan oleh fakta bahwa wilayah Natuna memiliki banyak kekayaan sumber daya alam yang berharga, dan ketika wilayah tersebut diambil alih, akan berdampak pada kehidupan masyarakat sipil yang tinggal di sekitarnya, yang sebagian besar bergantung pada sumber daya yang tersedia di wilayah tersebut.
Konflik di Laut China Selatan dapat membahayakan kedaulatan Indonesia, terutama dalam hal klaim Indonesia atas wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan. Konflik ini dapat menimbulkan ketegangan antara negara-negara yang mengklaim wilayah tersebut, termasuk Indonesia, dan mengancam stabilitas regional. Selain itu, konflik di Laut China Selatan dapat berdampak pada keamanan maritim Indonesia, terutama dalam hal penangkapan ikan ilegal, perdagangan ilegal, dan kejahatan lintas batas lainnya yang dapat mengancam kedaulatan Indonesia.
- Strategi Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Konflik di Laut China Selatan
Dalam kasus sengketa LCS, Liselotte Odgaard (2003) menyatakan bahwa Indonesia berfungsi sebagai "midwife country" dalam ASEAN karena sikapnya untuk mempertahankan hubungan baik dengan China dan AS sambil tetap waspada dan menekankan perdamaian dan stabilitas. Indonesia tetap berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian konflik meskipun tidak memiliki kepentingan langsung di area sengketa. Sejak tahun 1990, misalnya, negara ini telah mengadakan pertemuan koordinasi tahunan MPCSCS, yang memungkinkan negara-negara yang berkonflik berbicara satu sama lain dan memikirkan peluang kerja sama di area sengketa. Klaim China tentang peta sembilan garis putus-putus China yang dianggap mengancam wilayah Kepulauan Natuna adalah alasan mengapa Indonesia terlibat dalam kasus LCS. Tentara Indonesia bergabung dengan Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT), latihan militer gabungan terbesar di tahun 1996 yang menghubungkan tentara AS, Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Thailand, karena kekhawatiran tersebut.
Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa Indonesia akan berusaha mendorong China untuk bersedia untuk membahas konflik dalam forum multilateral saat menjabat sebagai chairman ASEAN dari 2011 hingga 2012. Selain itu, Marty Natalegawa, Menteri Luar Negeri Indonesia, secara aktif berusaha untuk mengangkat masalah ini di pertemuan regional dan internasional.
Meskipun Indonesia tidak lagi menjabat sebagai chairman ASEAN, Indonesia terus berkontribusi dengan mengambil inisiatif untuk memaparkan draf nol kode tata berperilaku di sela pertemuan Majelis Umum PBB pada bulan September 2012. Setelah diterima dengan suara bulat, dokumen ini akan digunakan sebagai dasar diskusi tentang kode tata berperilaku dengan China Setelah itu, Indonesia berkunjung ke lima ibu kota negara anggota ASEAN, yaitu Manila, Hanoi, Bangkok, dan Singapura.
- Diplomasi
Strategi diplomasi Indonesia dalam menghadapi ancaman konflik di Laut Cina Selatan untuk menjaga kedaulatannya adalah dengan memanfaatkan angkatan laut sebagai instrumen diplomasi, bukan sebagai pejuang perang. Pilihan strategis tersebut dipengaruhi oleh berbagai kendala yang mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri. Pilihan respons Indonesia terhadap sengketa Laut Cina Selatan terkendala oleh kondisi domestik dan internasional, sehingga menjadikan diplomasi lebih diprioritaskan dibandingkan konfrontasi militer. Negara ini berfokus pada peningkatan diplomasi pertahanan melalui perjanjian, kerja sama dengan negara lain, dan memperkuat infrastruktur dan kapasitas maritimnya untuk melindungi kepentingan dan kedaulatan nasionalnya di kawasan. Keterlibatan Indonesia dalam organisasi regional seperti ASEAN dan komitmennya terhadap diplomasi maritim menggarisbawahi kepentingan strategis Indonesia dalam menjaga perdamaian dan keamanan di Laut Cina Selatan. Dengan secara konsisten terlibat dalam upaya diplomasi dan meningkatkan kemampuan pertahanannya, Indonesia bertujuan untuk mengatasi kompleksitas sengketa Laut Cina Selatan sambil tetap menjunjung tinggi kedaulatannya dan berkontribusi terhadap stabilitas regional.
Strategi diplomasi Indonesia di Laut Cina Selatan melibatkan pendekatan multifaset yang mencakup peningkatan diplomasi pertahanan, penguatan infrastruktur dan kapasitas maritim, dan keterlibatan dalam organisasi regional seperti ASEAN untuk melindungi kepentingan dan kedaulatan nasional. Upaya diplomasi negara ini dipandu oleh visinya sebagai Poros Maritim Dunia, yang menekankan pentingnya diplomasi maritim dalam menjaga kedaulatan kawasan. Inisiatif diplomasi Indonesia mencakup memimpin pembicaraan menuju penyelesaian damai, memanfaatkan forum ASEAN untuk mencapai tonggak sejarah, dan berpartisipasi dalam membangun perdamaian melalui diplomasi. Diplomasi militer negara ini juga dipandang sebagai komponen kunci, dimana Angkatan Laut berperan dalam mendorong diplomasi dan bukan sekedar sebagai pejuang perang. Upaya diplomasi Indonesia dilengkapi dengan serangkaian strategi, mulai dari keterlibatan diplomatik hingga kesiapan militer, untuk mengatasi dinamika geopolitik dan geomaritim di kawasan. Peran negara ini di ASEAN dalam menjaga keamanan maritim menggarisbawahi kepentingan strategisnya dalam perdamaian dan keamanan regional, menunjukkan kemampuannya untuk bertindak tanpa pengaruh ikatan militer, politik, atau ideologi. Melalui upaya diplomasi dan strategis tersebut, Indonesia menunjukkan kekuatan dan kearifan diplomasi maritimnya dalam menjaga kedaulatan kawasan, stabilitas keamanan, dan membina hubungan baik dengan negara tetangga.
- Kerjasama Regional
Strategi kerja sama regional Indonesia dalam menghadapi ancaman konflik di Laut Cina Selatan untuk menjaga kedaulatannya melibatkan keterlibatan diplomatik yang aktif dan mendorong penyelesaian konflik secara damai di antara negara-negara pengklaim. Meski bukan negara pengklaim dalam sengketa Laut Cina Selatan, Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan dengan mendorong penyelesaian damai dan kerja sama antar pihak yang terlibat. Upaya Indonesia fokus pada langkah-langkah membangun kepercayaan, inisiatif kerja sama, dan mediasi diplomatik untuk mengurangi ketegangan dan mencegah konflik terbuka di kawasan. Dengan menekankan diplomasi keamanan non-tradisional dan meningkatkan kerja sama regional, Indonesia bertujuan untuk meminimalkan dampak konflik dan mendorong stabilitas di kawasan Laut Cina Selatan. Posisi strategis Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN menegaskan tanggung jawab Indonesia untuk menjaga stabilitas dan keamanan regional, meski tanpa keterlibatan langsung dalam klaim teritorial. Melalui inisiatif diplomatiknya, Indonesia berupaya mengatasi kompleksitas konflik Laut Cina Selatan, meningkatkan kerja sama di antara negara-negara pengklaim, dan melindungi kepentingan dan kedaulatan nasional di wilayah tersebut.
- Penguatan Pertahanan
Strategi Indonesia untuk memperkuat pertahanan dalam menghadapi ancaman konflik di Laut Cina Selatan untuk menjaga kedaulatannya melibatkan pendekatan multifaset yang mencakup upaya diplomasi, modernisasi militer, dan kerja sama regional. Diplomasi pertahanan negara memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan, khususnya dalam konteks sengketa Laut Cina Selatan. Keterlibatan Indonesia dalam penanganan konflik di Laut Cina Selatan berpedoman pada kepentingan nasionalnya dalam ikut serta dalam pemeliharaan perdamaian dunia, dengan fokus mencapai penyelesaian konflik yang bermanfaat secara ekonomi, politik, dan keamanan. Strategi pertahanan suatu negara juga dipengaruhi oleh posisi strategisnya sebagai negara terbesar di ASEAN yang mengedepankan tanggung jawabnya untuk menjaga stabilitas dan keamanan kawasan. Upaya modernisasi militer Indonesia didorong oleh kebutuhan untuk menjaga keamanan regionalstabilitas dan untuk melawan potensi ancaman dari Laut Cina Selatan. Sikap netral negara dalam konflik Laut Cina Selatan membawa manfaat kerja sama dan bantuan militer, khususnya dari China, yang menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kemampuan militernya. Upaya strategis Indonesia harus menyeimbangkan kekuatan-kekuatan besar yang mempunyai kepentingan bersaing di Asia Tenggara dan Asia-Pasifik, sehingga menjadikannya pemain penting dalam politik kawasan. Kekuatan pertahanan negara di tengah meningkatnya ancaman konflik di Laut Cina Selatan dinilai masih jauh dari siap, dengan kekuatan militer Indonesia yang tertinggal jauh dibandingkan China dalam hal jumlah personel dan aset angkatan laut.
- Penegakan Hukum Internasional
Strategi penegakan hukum internasional Indonesia dalam menghadapi ancaman konflik di Laut Cina Selatan untuk menjaga kedaulatannya melibatkan pendekatan multifaset yang mencakup upaya diplomasi, modernisasi militer, dan kerja sama regional. Diplomasi pertahanan negara memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan, khususnya dalam konteks sengketa Laut Cina Selatan. Keterlibatan Indonesia dalam penanganan konflik di Laut Cina Selatan berpedoman pada kepentingan nasionalnya dalam ikut serta dalam pemeliharaan perdamaian dunia, dengan fokus mencapai penyelesaian konflik yang bermanfaat secara ekonomi, politik, dan keamanan. Strategi pertahanan suatu negara juga dipengaruhi oleh posisi strategisnya sebagai negara terbesar di ASEAN yang mengedepankan tanggung jawabnya untuk menjaga stabilitas dan keamanan kawasan. Upaya modernisasi militer Indonesia didorong oleh kebutuhan untuk mempertahankan kekuatan regionalstabilitas keamanan dan untuk melawan potensi ancaman dari Laut Cina Selatan. Sikap netral negara dalam konflik Laut Cina Selatan membawa manfaat kerja sama dan bantuan militer, khususnya dari China, yang menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kemampuan militernya. Upaya strategis Indonesia harus menyeimbangkan kekuatan-kekuatan besar yang mempunyai kepentingan bersaing di Asia Tenggara dan Asia-Pasifik, sehingga menjadikannya pemain penting dalam politik kawasan. Kekuatan pertahanan negara di tengah meningkatnya ancaman konflik di Laut Cina Selatan dinilai masih jauh dari siap, dengan kekuatan militer Indonesia yang tertinggal jauh dibandingkan China dalam hal jumlah personel dan aset angkatan laut.
- Penutup
- Kesimpulan
