Perspektif Warga dan Dampaknya PPN 12 Persen di Pasar, Keringanan atau Beban Baru?

Meskipun PPN 12 persen hanya berlaku untuk barang dan jasa tertentu, kenyataannya hampir seluruh sektor ekonomi terpengaruh. 

Di pasar, banyak barang yang sebelumnya dijual dengan harga stabil kini mengalami kenaikan. Kenaikan ini tidak hanya terjadi pada barang-barang konsumsi seperti makanan dan minuman, tetapi juga pada berbagai layanan yang sebelumnya terjangkau oleh sebagian besar masyarakat.

Bagi konsumen, terutama keluarga dengan penghasilan menengah ke bawah, kenaikan harga ini terasa sangat memberatkan. Misalnya, harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan telur yang sudah mengalami kenaikan beberapa bulan sebelumnya, kini kembali melonjak. 

Hal ini membuat pengeluaran keluarga semakin besar, dan semakin sulit untuk menyeimbangkan anggaran rumah tangga. Bukan hanya itu, harga barang-barang kebutuhan sehari-hari lainnya seperti pakaian, peralatan rumah tangga, hingga barang elektronik, juga terdampak oleh kebijakan PPN 12 persen.

Di sisi lain, sektor jasa pun tidak luput dari dampak kebijakan ini. Biaya transportasi, terutama untuk layanan taksi online dan angkutan umum, juga mengalami peningkatan. 

Begitu pula dengan harga makanan dan minuman di restoran atau kafe yang ikut terimbas oleh PPN 12 persen. Meskipun beberapa pelaku usaha mencoba menahan kenaikan harga agar tetap kompetitif, namun pada akhirnya, konsumen tetap merasakan dampaknya.

Bagi sebagian masyarakat, terutama yang sudah merasa terbebani dengan biaya hidup yang tinggi, kebijakan ini membuat mereka semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Setiap kenaikan harga menjadi beban tambahan yang sulit ditanggung, apalagi bagi mereka yang memiliki utang atau pengeluaran tetap yang besar. 

Masyarakat yang berada pada lapisan ekonomi yang lebih rentan, seperti pekerja harian atau keluarga dengan penghasilan pas-pasan, sering kali merasa terjepit oleh kebijakan ini.

PPN 12 Persen: Keringanan atau Beban Baru?

Di satu sisi, PPN 12 persen bisa dilihat sebagai keringanan bagi pemerintah dalam hal pendapatan, yang mungkin dibutuhkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur atau program sosial yang berdampak positif bagi masyarakat.