1. Kekuasaan untuk Memutuskan: Ketika seorang pejabat memiliki kewenangan untuk menentukan keputusan penting, seperti siapa yang akan mendapatkan kontrak atau izin usaha, maka ia berada pada posisi yang rentan terhadap praktik korupsi. Misalnya, seorang pejabat yang dapat memilih kontraktor untuk proyek pemerintah dapat disuap oleh pihak-pihak tertentu untuk memberikan keuntungan kepadanya, padahal keputusan tersebut tidak sejalan dengan kepentingan umum.
2. Kurangnya Batasan dan Pengawasan: Tanpa adanya batasan yang jelas dan pengawasan yang ketat, diskresi ini dapat disalahgunakan. Pejabat yang memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan tanpa pengawasan yang memadai dapat mengambil keputusan yang lebih menguntungkan dirinya sendiri atau pihak-pihak tertentu daripada masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan kepentingan umum.
3. Contoh Praktis: Misalnya, dalam proses pengadaan barang dan jasa, jika seorang pejabat memiliki keleluasaan penuh untuk memilih penyedia jasa tanpa prosedur yang jelas, ia dapat memilih penyedia yang memberikan suap atau imbalan lainnya. Keputusan ini tidak hanya merugikan anggaran publik, tetapi juga dapat mengakibatkan buruknya kualitas layanan.
Dampak Kewenangan yang Tidak Terkendali
- Penyalahgunaan Kekuasaan: Pejabat dapat menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi, yang mengarah pada praktik korupsi yang merugikan masyarakat.
- Hilangnya Kepercayaan Publik: Ketika publik melihat bahwa keputusan dibuat berdasarkan kepentingan pribadi atau suap, kepercayaan terhadap lembaga pemerintah dapat menurun. Hal ini dapat menyebabkan apatisme dan skeptisisme terhadap proses pemerintahan.
- Keadilan Sosial: Penyalahgunaan wewenang dapat menyebabkan ketidakadilan, di mana hanya sedikit orang yang mendapatkan keuntungan dari keputusan yang seharusnya dibuat untuk kepentingan publik.
AkuntabilitasÂ
adalah kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang diambil oleh individu atau lembaga. Dalam konteks teori korupsi yang dikemukakan oleh Robert Klitgaard, akuntabilitas memegang peranan yang sangat penting dalam mencegah praktik korupsi. Klitgaard menegaskan bahwa akuntabilitas yang rendah dalam suatu sistem dapat menciptakan lingkungan yang mendukung terjadinya korupsi.
Mengapa Akuntabilitas Penting?
1. Pengawasan dan Akuntabilitas: Akuntabilitas memastikan bahwa pejabat publik merasa bahwa ada yang mengawasi tindakan mereka. Jika pejabat tidak merasa bahwa ada yang meminta pertanggungjawaban atas keputusan yang mereka buat, mereka mungkin merasa bebas untuk melakukan tindakan korupsi. Misalnya, tanpa mekanisme pengawasan yang efektif, seorang pejabat dapat dengan mudah menyalahgunakan wewenangnya tanpa takut akan konsekuensinya.
