Keputusan yang memerlukan pemungutan suara ulang atau bahkan pembatalan hasil Pilkada bisa menyebabkan penundaan dalam pengambilan kebijakan penting di daerah tersebut. Selama periode ketidakpastian ini, rakyat bawah mungkin menderita karena kurangnya arah yang jelas dalam pemerintahan. Anggaran pembangunan bisa tertunda, program-program sosial bisa terhenti, dan pelayanan publik mungkin tidak berjalan dengan optimal. Situasi ini tentu merugikan mereka yang paling bergantung pada keberlangsungan pelayanan publik, yakni rakyat bawah.
5. Pemanfaatan Putusan Hukum untuk Kepentingan Politik
Dalam beberapa kasus, putusan MA dan MK bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mengamankan kepentingan politik mereka. Hal ini bisa terjadi jika putusan tersebut dianggap menguntungkan salah satu pihak. Bagi rakyat bawah, situasi seperti ini dapat mengaburkan nilai keadilan dan menimbulkan kesan bahwa hukum digunakan sebagai alat politik, bukan sebagai instrumen keadilan. Jika hal ini terjadi, dampak negatifnya adalah berkurangnya kepercayaan terhadap sistem hukum dan meningkatnya rasa ketidakadilan di masyarakat.
Bisa disimpulkan imbas dari putusan MA dan MK dalam proses Pilkada terhadap rakyat bawah sangatlah signifikan. Stabilitas sosial, kepercayaan terhadap proses demokrasi, kesejahteraan, dan penundaan kebijakan merupakan beberapa aspek yang terpengaruh secara langsung. Oleh karena itu, penting bagi lembaga-lembaga peradilan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam setiap putusan yang mereka buat, agar demokrasi dapat terus berjalan dengan baik dan rakyat bawah tetap merasa terlindungi dan diperhatikan dalam sistem yang ada.
Dampak Pilkada.
Kebijakan Publik: Pemimpin yang terpilih dalam pilkada akan menetapkan kebijakan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi.
Keterlibatan Politik: Pilkada dapat meningkatkan keterlibatan politik masyarakat, yang membuat mereka lebih sadar akan hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara.
Stabilitas Sosial: Proses pilkada yang berjalan dengan baik dan adil dapat menciptakan stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Sebaliknya, jika terjadi kecurangan atau konflik, ini bisa memicu ketidakstabilan.
Secara keseluruhan, masyarakat dalam lingkup pilkada memiliki peran yang sangat penting, baik sebagai pemilih, pengawas, maupun partisipan aktif dalam proses demokrasi.Â
