Pengawas: rakyat juga berperan sebagai pengawas dalam proses pilkada. Keterlibatan masyarakat jangan hanya sebatas pemilih tapi ikut serta mengawasu, mengawasi serta memperjuangkan asas kebebasan dan asas keadilan. Termasuk isu yang bergulir perhari ini, adanya upaya revisi undang-undang hanya untuk menguntungkan satu pihak. Maka dengan ini menghimbau rakyat untuk ikut serta mengkawal.
Penyebar Informasi: rakyat juga berperan dalam menyebarkan informasi terkait pilkada, baik melalui media sosial, diskusi di lingkungan sekitar, maupun dalam forum-forum masyarakat. Ini membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi.
Kawal putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) lembaga yang menguji dan memutuskan UU, termasuk UU PILKADA, dua lembaga ini sering kali menjadi penentu akhir dalam perselisihan atau sengketa yang muncul. Putusan-putusan ini tidak hanya berdampak pada hasil Pilkada, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap rakyat bawah, terutama dalam konteks stabilitas sosial, kepercayaan terhadap demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.
1. Dampak Stabilitas Sosial
Putusan MA dan MK yang menyelesaikan sengketa Pilkada bisa menjadi faktor penentu stabilitas sosial di suatu daerah. Ketika putusan dianggap adil dan sesuai dengan harapan publik, hal ini dapat menenangkan situasi yang sebelumnya memanas. Namun, jika putusan tersebut dianggap kontroversial atau tidak adil, hal ini dapat memicu ketidakpuasan dan bahkan konflik di masyarakat, terutama di kalangan pendukung calon yang kalah. Rakyat bawah, yang sering kali merupakan bagian dari basis dukungan kandidat tertentu, bisa terdampak langsung oleh kerusuhan atau ketidakstabilan sosial yang mungkin terjadi akibat ketidakpuasan terhadap putusan hukum.
2. Kepercayaan terhadap Proses Demokrasi
Keputusan MA dan MK berperan penting dalam membentuk kepercayaan rakyat terhadap proses demokrasi. Putusan yang transparan dan adil akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan demokrasi itu sendiri. Sebaliknya, putusan yang dianggap tidak adil atau manipulatif dapat merusak kepercayaan publik, khususnya rakyat bawah yang mungkin merasa bahwa suara mereka tidak dihargai. Hilangnya kepercayaan ini dapat mengakibatkan apatisme politik di masa depan, di mana rakyat bawah menjadi enggan untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan karena merasa bahwa hasilnya sudah ditentukan oleh kekuatan-kekuatan di luar kontrol mereka.
3. Implikasi terhadap Kesejahteraan Rakyat
Putusan MA dan MK juga dapat mempengaruhi kesejahteraan rakyat bawah secara langsung. Misalnya, dalam kasus di mana calon yang didiskualifikasi oleh keputusan hukum akhirnya tetap terpilih atau mendapatkan kembali haknya untuk berkompetisi, kebijakan-kebijakan yang mereka terapkan setelah terpilih bisa jadi tidak menguntungkan bagi rakyat bawah. Selain itu, proses Pilkada yang berlarut-larut akibat sengketa hukum juga dapat mengganggu roda pemerintahan daerah, yang pada gilirannya bisa memperlambat pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial yang sangat dibutuhkan oleh rakyat bawah.
4. Penundaan dan Ketidakpastian
