Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) lembaga yang menguji dan memutuskan UU, termasuk UU PILKADA, dua lembaga ini sering kali menjadi penentu akhir dalam perselisihan atau sengketa yang muncul.Â
Putusan-putusan ini tidak hanya berdampak pada hasil Pilkada, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap rakyat bawah, terutama dalam konteks stabilitas sosial, kepercayaan terhadap demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.
1. Dampak Stabilitas Sosial
Putusan MA dan MK yang menyelesaikan sengketa Pilkada bisa menjadi faktor penentu stabilitas sosial di suatu daerah. Ketika putusan dianggap adil dan sesuai dengan harapan publik, hal ini dapat menenangkan situasi yang sebelumnya memanas.Â
Namun, jika putusan tersebut dianggap kontroversial atau tidak adil, hal ini dapat memicu ketidakpuasan dan bahkan konflik di masyarakat, terutama di kalangan pendukung calon yang kalah.Â
Rakyat bawah, yang sering kali merupakan bagian dari basis dukungan kandidat tertentu, bisa terdampak langsung oleh kerusuhan atau ketidakstabilan sosial yang mungkin terjadi akibat ketidakpuasan terhadap putusan hukum.
2. Kepercayaan terhadap Proses Demokrasi
Keputusan MA dan MK berperan penting dalam membentuk kepercayaan rakyat terhadap proses demokrasi. Putusan yang transparan dan adil akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan demokrasi itu sendiri.Â
Sebaliknya, putusan yang dianggap tidak adil atau manipulatif dapat merusak kepercayaan publik, khususnya rakyat bawah yang mungkin merasa bahwa suara mereka tidak dihargai.Â
Hilangnya kepercayaan ini dapat mengakibatkan apatisme politik di masa depan, di mana rakyat bawah menjadi enggan untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan karena merasa bahwa hasilnya sudah ditentukan oleh kekuatan-kekuatan di luar kontrol mereka.
3. Implikasi terhadap Kesejahteraan Rakyat
