Tentu, statistik mereka yang percaya covid-19 sebagai konspirasi mungkin jauh lebih besar dari statistik tersebut, dan sangat menarik untuk dirangkul dalam kesamaan pikiran.
Mungkin juga, kebijakan Gubernur DKI yang tak selaras dengan permintaan pembatasan PTM oleh Presiden Jokowi, patut diduga sebagai permulaan untuk mengambil persepsi selaras dengan mereka yang percaya covid-19 sebagai konspirasi.
Ada sebuah studi yang diterbitkan dalam British Journal of Social Psychology ini mengungkapkan, orang yang gemar mengeksplorasi teori konspirasi lebih bertoleransi pada hal-hal yang sifatnya melanggar aturan dan kriminal.
Selain itu, dalam studi tersebut menggambarkan konspirasi telah dikaitkan dengan prasangka, kekecewaan pada politik, dan kondisi yang tidak berubah.
Ditengah gagap gempita orang yang memiliki keyakinan tentang sejumlah teori konspirasi, Â sementara dalam realitas sehari-hari mereka terjebak dalam ekosistem digital, yang menjebak mereka pada algoritma-algoritma, sehingga harus melihat konten yang tak sesuai dengan pemahaman mereka.
Patut diduga, ada indikasi bahwa pernyataan Gubernur DKI tersebut merupakan sebuah pernyataan yang masih malu-malu, namun cukup disukai oleh mereka yang percaya covid-19 sebagai konspirasi, sebagai sebuah afirmasi yang selaras dengan pernyataan mereka, sebagai bagian dari identitas.
Sementara itu, pernyataan resmi Pemerintah seperti Pernyataan Jokowi yang meminta PTM dibatasi di Jakarta, Jawa Barat dan Banten sebagai sebuah konspirasi, karena tak selaras dengan ideologi atau kontradiksi dengan apa yang mereka percaya.
Begitu rumitnya, menyadarkan mereka yang percaya teori konspirasi, bahkan hal akademis pun tak akan mampu menyadarkan mereka. Sebab, ketika seseorang diberikan informasi baru, mereka akan mengkoreksi dengan informasi yang konsisten dengan pengetahuan mereka.
Artinya sejalan dengan hal-hal yang sudah diyakini seseorang cenderung diterima sebagai kebenaran.
Meski, saat ini Gubernur DKI Jakarta telah mengatakan, pihaknya perlu persetujuan pemerintah pusat untuk menghentikan PTM. Sebab, hal tersebut diatur melalui SKB 4 menteri.
"SKB 4 menteri ini dikaitkan dengan level PPKM yang PPKM-nya ditetapkan melalui instruksi, Inmendagri. Berbeda ketika dulu kita menggunakan regime PSBB. Pada saat PSBB keputusan PTM itu diatur melalui kewenangan gubernur," kata Anies kepada wartawan, Rabu (2/2/2022).
