Wajar? Coba dipikir. Di mana dasar moralitasnya? Apakah pantas merampas permen dari mulut seorang anak yang membelinya dengan uang tabungan sendiri?
Tentu saja aksi para pejabat itu wajar dan bisa dipertanggungjawabkan secara moral bila, dan hanya bila, negara hadir dengan kebijakan dan program pengembangan yang memadai bagi kelompok warga difabel. Tidak saja warga difabel fisik seperti Putri Ariani. Tapi juga warga difabel mental semisal anak-anak dengan spektrum autisme, asperger, hiperaktif (ADHD), dan down syndrome?
Mari periksa satu hal yang paling dasar. Berapa jumlah warga difabel di Indonesia? Untuk tahun 2020, menurut data BPS ada 22.5 juta jiwa sedangkan WHO melaporkan 27.3 juta jiwa atau 10 persen dari populasi. Mana yang benar?
Katakanlah jumlah warga difabel Indonesia sekitar 10 persen dari populasi. Lantas, pertanyaannya, berapa persen dari itu yang tergolong kategori difabel mental? Jumlah warga difabel mental, terutama kelompok usia anak-anak, paling sulit diketahui. Kalaupun ada datanya, sama sekali tak akurat, dalam arti banyak yang tak terdata.
Jika data warga difabel saja tak akurat, bagaimana mungkin negara hadir meelayani mereka dengan program-program pengembangan yang relevan? Sejauh ini pemerintah paling menyediakan unit-unit pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB). Tapi itu kan terbatas untuk warga difabel fisik.
Lalu bagaimana dengan warga difabel mental? Ada kebijakan sekolah inklusi, menyertakan anak difabel mental di dalam sekolah-sekolah reguler. Tapi pernahkah dievaluasi senyaman dan seaman apa anak-anak difabel di sekolah dengan kurikulum umum yang instruktif? Apakah mereka mendapat ruang untuk berkembang sesuai dengan potensi, minat, keinginan, dan kemauannya? Belum lagi ada kemungkinan mereka menjadi korban bullying fisik dan verbal.
Hanya bila negara telah melayani kebutuhan tumbuh-kembang anak-anak difabel, terutama difabel mental, secara layak maka ucapan selamat pemerintah kepada seorang anak difabel, atas raihan prestasi nasional dan internasional, menjadi wajar dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral.
Jika tidak demikian, maka ucapan selamat itu akan terbaca sebagai kapitalisasi keberhasilan perjuangan mandiri seorang difabel untuk kepentingan politik praktis. Dan itu, harus dikatakan, immoral.
Industri Hiburan yang Diskriminatif
Beredar kisah Putri Ariani kerap mengalami diskriminasi saat mengikuti kontes-kontes menyanyi semasa anak-anak. Juri mencari-cari kelemahan yang tak ada kaitan dengan kualitas vokal dan teknik menyanyi. Semisal model outfit dan koreografi. Tujuannya agar dia kalah.
Kontes-kontes menyanyi dalam negeri, bagian dari industri hiburan kita, memang diskriminatif. Pemenang harus yang terbaik dan ukuran terbaiknya adalah sempurna dalam aspek vokal, teknik menyanyi, tampilan, dan kondisi fisik.Â
Ukuran kondisi fisik secara khusus jelas tidak adil bagi para kontestan difabel. Mereka cenderung akan dikalahkan, hanya karena dinilai tidak atau kurang good looking. Mungkin itu yang menjadi alasan bagi Putri untuk tak mengikuti ajang Indonesian Idol. Dia tahu ajang itu berpihak pada mereka yang rupawan, tanpa cacat fisik, dan bersuara bagus.Â
