Mohon tunggu...
Game Changer
Cerita Pemilih
Analisis Sosok
Fiksiana
Cerbung Cerpen Horor Puisi Roman
Halo Lokal
Bandung Joglosemar Makassar Medan Palembang Surabaya
Humaniora
Bahasa Filsafat Pendidikan Seni Sosbud
Inovasi
Gadget Nature Otomotif
Lyfe
Beauty Book Diary Film Games Healthy Hobby Home Humor Love Music Parenting Worklife
Money
Entrepreneur Financial
New World
Artificial intelligence Cryptocurrency Metaverse NFT
Olahraga
Atletik Balap Bola Raket
Ruang Kelas
Ilmu Alam & Tekno Ilmu Sosbud
Travel Story
Foodie Trip
Video
Vox Pop
Hukum Kebijakan Politik
Lagi Rame!
10 Ribu per Paket, Misi Makanan Bergizi Gratis
10 Ribu per Paket, Misi Makanan Bergizi Gratis
Makan Bergizi Gratis dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
Program Makan Bergizi Gratis, Generasi Sehat dan Berkualitas
Makan Bergizi Gratis, Menjaga Kualitas dan Langkah Merealisasikannya
Efek Domino Program Makan Gratis Bergizi untuk Anak Sekolah
Kamu pasti suka!
Felix Tani
Felix Tani Mohon Tunggu... Ilmuwan - Sosiolog dan Penutur Kaldera Toba

Memahami peristiwa dan fenomena sosial dari sudut pandang Sosiologi. Berkisah tentang ekologi manusia Kaldera Toba.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Kemiskinan Logika di Balik Pembangkangan Wali Kota Pariaman

18 Februari 2021   11:45 Diperbarui: 18 Februari 2021   15:09 1212
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Walikota Pariaman, Genius Umar berfoto bersama dengan para murid SMA di salah satu SMA yang ada di Kota Pariaman (Foto: pariamankota.go.id)
Walikota Pariaman, Genius Umar berfoto bersama dengan para murid SMA di salah satu SMA yang ada di Kota Pariaman (Foto: pariamankota.go.id)
Walikota Pariaman, Genius Umar berfoto bersama dengan para murid SMA di salah satu SMA yang ada di Kota Pariaman (Foto: pariamankota.go.id)
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

[2] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

[3] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
LIHAT SEMUA
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
TAG

walikotapariaman

skb3menteri

laranganwajibjilbab

pembangkangan

kearifanlokal

otonomidaerah

pendidikan

politik

pemerintahan
Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana
icon
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Batalkan Laporkan
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Akun Terverifikasi
Diberikan kepada Kompasianer aktif dan konsisten dalam membuat konten dan berinteraksi secara positif.
Pelajari selanjutnya.