Postscriptum Debat Kedua: Reforma Agraria Semesta, Kunci Kemenangan Jokowi

Jika disimak cermat, pada Debat Kedua Pilpres 2019 yang baru lalu (17/02/19), kedua capres, Jokowi dan Prabowo, sejatinya fokus pada satu tujuan yang sama, yaitu kedaulatan bangsa dan negara khususnya di bidang ekonomi.

Untuk mencapai tujuan itu, keduanya juga bertolak dari titik berangkat yang sama yaitu Pasal 33 UUD 1945. Khususnya terkait penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak (Ayat 2).  

Serta penetapan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Ayat 3).

Yang membedakan Jokowi dan Prabowo, dan itu terpanggungkan sepanjang debat, adalah artikulasi atas Pasal 33, khususnya terkait dua hal di atas.  

Artikulasi Jokowi sangat jelas. Keseluruhan paparan dan argumennya dapat saya konsepsikan di sini sebagai "reforma agraria semesta".  Sebuah konsep  yang menyambungkan "kedaulatan ekonomi" dengan "kemakmuran rakyat".

Sebaliknya paparan dan argumen Prabowo, sepanjang saya ikuti, tidak menawarkan artikulasi yang jelas. Saya gagal menemukan suatu benang merah untuk mengkonsepsikan keseluruhan paparan dan argumennya. Kecuali bahwa dia memposisikan diri sebagai proponen teori dependensi yang sibuk mengkritik Jokowi yang diasumsikan sebagai modernis a.k.a. kapitalis.

Skema Reforma Agraria Semesta ala Jokowi

Dengan reforma agraria semesta saya maksudkan adalah reforma tak sesempit reforma aset dan akses pertanahan sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 86/2018 tentang Reforma Agraria, produk pemerintahan Jokowi.

Paparan Jokowi tentang redistribusi tanah (TORA, Tanah Obyek Reforma Agraria) dan legalisasi tanah (pembagian sertifikat) serta dukungan modal usaha dari perbankan, adalah reforma agraria dalam arti sempit, seperti diatur oleh Perpres tadi.

Tapi Jokowi, dalam kapasitasnya sebagai Presiden RI, sejatinya menjalankan reforma agraria melampaui batasan Perpres Nomor 86/2018, dalam arti positif. Tidak hanya sebatas redistribusi TORA dan legalisasi (sertifikasi) aset tanah di lingkungan masyarakat petani.  

Melainkan mencakup obyek dan subyek reforma agraria yang lebih luas. Obyeknya tak semata tanah, tapi melingkupi bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya  (hutan, tambang, hewan). Dan subyeknya tak semata rakyat (individu, kelompok, badan usaha) tapi juga pemerintah, diwakili BUMN (Ayat 2 Pasal 33).  

Juga tak semata mencakup akses semacam permodalan usaha tetapi, lebih dari itu, akses infrastruktur transportasi yang meningkatkan nilai aset dan jangkauan pasar. Sinergis dengan infrastruktur fisik itu, adalah infrastruktur Industri 4.0, yang memungkinkan petani mengakses pasar secara digital.

Itulah yang saya maksud dengan Reforma Agraria Semesta dalam prakteknya. Keseluruhan paparan dan argumentasi Jokowi sepanjang debat sungguh tepat di letakkan dalam kerangka konsepsi itu.

Dengan kerangka itu, maka paparan Jokowi tentang  pembebasan syarat perijinan untuk kapal-kapal  berkekuatan di bawah 10 GT milik nelayan kecil mendapatkan konteks dan relevansinya.  Begitupun dengan langkah DKP menetapkan 4 mil laut jarak dari garis pantai di ZEE sebagai wilayah tangkap ikan khusus untuk nelayan kecil.

Itulah aksi reforma agraria yang menjangkau obyek perairan laut (wilayah tangkap ikan) dan subyek komunitas nelayan.

Langkah serupa juga dilakukan di sektor perkebunan dan kehutanan. Di perkebunan, pemerintah fokus pada peningkatan kinerja perkebunan rakyat, antara lain peremajaan sawit untuk peningkatan produktivitas. Target bio-fuel terutama akan dicapai dengan basis perkebunan rakyat.

Di sektor kehutanan, pemerintahan Jokowi fokus pada pembangunan perhutanan sosial. Langkah ini dijalankan antara lain dengan menarik kembali konsesi-konsesi perusahaan besar yang tidak digarap. Lalu diserahkan ke masyarakat dengan skema perhutanan sosial. 

Itu sebabnya Jokowi menegaskan, pemerintah tak akan memberikan konsesi lagi keoada perusahaan besar. Implisit, jika HGU milik Prabowo tidak dijalankan, maka tanahnya akan ditarik kembali untuk diredistribusi kepada rakyat.

Di sektor pertambangan, reforma agraria ditandai dengan penguasaan kembali tambang emas Freeport, tambang minyak Blok Rokan (tadinya dikuasai Chevron), dan tambang minyak Blok Mahakam (tadinya dikuasai Total E&P Indonesia).  

Di situ pemerintah (BUMN, Inalum dan Pertamina) tampil sebagai subyek reforma agraria di bidang tambang (obyek reforma). BUMN menguasai pertambangan itu untuk tujuan kemakmuran rakyat.

Untuk tambang rakyat, pemerintahan Jokowi menjalankan program legalisasi. Ini untuk mencegah perilaku destruktif pertambangan luar atau ilegal. 

Melalui legalisasi, bukan saja kepastian usaha terjamin.  Lebih penting dari itu, pemerataan aset pertambangan bisa dicapai. Proses pertambangan rakyat juga dapat dikendalikan agar ramah lingkungan.  

Keseluruhan reforma aset agraria itu kemudian didukung dengan reforma akses. Tujuannya untuk meningkatkan nilai aset dan nilai manfaat aset agraria tersebut. 

Dua akses mendasar yang kini dikembangkan pemerintahan Jokowi adalah infrastruktur transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur Industri 4.0.  

Tujuannya untuk mengintegrasikan ekonomi rakyat ke ranah ekonomi digital. Sebab era 4.0 tak bisa dihempang, tapi bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran bangsa.

Prabowo Mati Langkah, Jokowi Menang

Dengan memainkan skema Reforma Agraria Semesta sepanjang debat, Jokowi menguasai medan, sementara Prabowo mati langkah.

Saya kira Prabowo tidak menyangka Jokowi akan menggunakan langkah seperti itu. Langkah yang sama sekali tak dikuasainya, sehingga tak bisa melihat kelemahannya.

Prabowo masih datang dengan skema serangan ala kritik teorisi dependensi kepada teori modernisasi. Menyangka Jokowi sebagai oponen modernisasi klasik alias kapitalisme liberalis. 

Padahal, dengan kerangka Reforma Agraria Semesta, Jokowi sejatinya sudah melampaui teori modernisasi.

Maka kritik Prabowo seperti harga pangan, listrik, dan minyak yang mahal, masalah impor pangan, dan kebocoran pendapatan, pada akhirnya menjadi kritik yang menerpa angin. 

Tidak mengena pada konteks Reforma Agraria Semesta. Sehingga terlihat tak lebih dari langkah "strawman argument" (membuat isu sendiri) ataupun"red herring argument" (melempar isu lain dengan harapan disambar lawan).

Malangnya untuk Prabowo, ternyata Jokowi konsisten pada tema Reforma Agraria Semesta. Sama sekali tak tak terpancing argumen Prabowo. 

Maka Prabowo pada akhirnya tampil menyedihkan, hanya bisa mengamini Jokowi, atau menyampaikan pandangan yang keluar dari konteks.

Dalam sebuah artikel yang ditulis dadakan tepat sebelum Debat Kedua dimulai, saya sudah katakan pemenang Debat Kedua itu adalah Pemenang Pilpres 2019.

Alasannya, topik Debat Kedua ini menjadi indikator sejauh mana masing-masing capres mampu menawarkan strategi, kebijakan, dan program pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berdaulat.  Itu menjadi acuan utama bagi rakyat untuk menentukan pilihan.

Dengan skema Reforma Agraria Semesta, menurut saya Jokowi telah tampil dengan artikulasi yang jelas tentang pembangunan ekonomi berdasar Pasal 33 UUD 1945. Sementara Prabowo tak menampilkan artikulasi yang jelas, untuk tidak mengatakan mengambang.

Pemenang Debat Kedua jelas adalah Jokowi. Dengan demikian, Jokowi pulalah yang nanti menjadi Pemenang Pilpres 2019.  Dengan catatan dia harus konsisten dengan implementasi skema dan memelihara momentum Reforma Agraria Semesta.

Demikian postscriptum dari saya, Felix Tani, petani mardijker, sedang menyongsong Revolusi Industri 4.0 menuju Agribisnis 4.0.***