Postscriptum Debat Kedua: Reforma Agraria Semesta, Kunci Kemenangan Jokowi

Juga tak semata mencakup akses semacam permodalan usaha tetapi, lebih dari itu, akses infrastruktur transportasi yang meningkatkan nilai aset dan jangkauan pasar. Sinergis dengan infrastruktur fisik itu, adalah infrastruktur Industri 4.0, yang memungkinkan petani mengakses pasar secara digital.

Itulah yang saya maksud dengan Reforma Agraria Semesta dalam prakteknya. Keseluruhan paparan dan argumentasi Jokowi sepanjang debat sungguh tepat di letakkan dalam kerangka konsepsi itu.

Dengan kerangka itu, maka paparan Jokowi tentang  pembebasan syarat perijinan untuk kapal-kapal  berkekuatan di bawah 10 GT milik nelayan kecil mendapatkan konteks dan relevansinya.  Begitupun dengan langkah DKP menetapkan 4 mil laut jarak dari garis pantai di ZEE sebagai wilayah tangkap ikan khusus untuk nelayan kecil.

Itulah aksi reforma agraria yang menjangkau obyek perairan laut (wilayah tangkap ikan) dan subyek komunitas nelayan.

Langkah serupa juga dilakukan di sektor perkebunan dan kehutanan. Di perkebunan, pemerintah fokus pada peningkatan kinerja perkebunan rakyat, antara lain peremajaan sawit untuk peningkatan produktivitas. Target bio-fuel terutama akan dicapai dengan basis perkebunan rakyat.

Di sektor kehutanan, pemerintahan Jokowi fokus pada pembangunan perhutanan sosial. Langkah ini dijalankan antara lain dengan menarik kembali konsesi-konsesi perusahaan besar yang tidak digarap. Lalu diserahkan ke masyarakat dengan skema perhutanan sosial. 

Itu sebabnya Jokowi menegaskan, pemerintah tak akan memberikan konsesi lagi keoada perusahaan besar. Implisit, jika HGU milik Prabowo tidak dijalankan, maka tanahnya akan ditarik kembali untuk diredistribusi kepada rakyat.

Di sektor pertambangan, reforma agraria ditandai dengan penguasaan kembali tambang emas Freeport, tambang minyak Blok Rokan (tadinya dikuasai Chevron), dan tambang minyak Blok Mahakam (tadinya dikuasai Total E&P Indonesia).  

Di situ pemerintah (BUMN, Inalum dan Pertamina) tampil sebagai subyek reforma agraria di bidang tambang (obyek reforma). BUMN menguasai pertambangan itu untuk tujuan kemakmuran rakyat.

Untuk tambang rakyat, pemerintahan Jokowi menjalankan program legalisasi. Ini untuk mencegah perilaku destruktif pertambangan luar atau ilegal. 

Melalui legalisasi, bukan saja kepastian usaha terjamin.  Lebih penting dari itu, pemerataan aset pertambangan bisa dicapai. Proses pertambangan rakyat juga dapat dikendalikan agar ramah lingkungan.