Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial di Indonesia

Kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana individu atau kelompok tidak memiliki sumber daya yang cukup, baik itu dalam bentuk uang, pendidikan, kesehatan, atau akses ke fasilitas dasar lainnya, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.  

Sedangkan ketimpangan sosial merupakan ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan, peluang, hak, dan sumber daya di antara anggota masyarakat. Ini bisa terjadi dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap keadilan. 

Diperlukan kebijakan, program, dan tindakan untuk mengurangi kemiskinan, dengan melibatkan redistribusi sumber daya, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan. 

Sedangkan untuk mengatasi ketimpangan sosial, dapat menerapkan langkah-langkah seperti distribusi yang lebih adil dari kekayaan dan peluang, peningkatan akses pendidikan, dan pemberdayaan kelompok yang kurang beruntung. 

Beberapa strategi dalam penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan sosial melibatkan 4 (empat) dimensi, yaitu: (1) Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk di Manapun; (2) Perlindungan Sosial; (3) Pendidikan Berkualitas; dan (4) Berkurangnya Kesenjangan.

Dimensi 1. Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk di Manapun

Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun merupakan tujuan global yang diakui dan diterima secara luas. Upaya untuk mengatasi kemiskinan melibatkan berbagai langkah dan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diambil untuk mencapai tujuan tersebut: 

(1) Pemberdayaan Ekonomi. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan usaha bagi semua lapisan masyarakat, dan memberikan akses ke keuangan yang terjangkau dan inklusif, seperti kredit mikro dan layanan perbankan bagi mereka yang berada dalam kemiskinan; 

(2) Pendidikan yang Berkualitas. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan untuk semua, termasuk anak-anak dari keluarga miskin, dan memberikan bantuan finansial kepada keluarga yang membutuhkan untuk memastikan anak-anak tetap bersekolah; 

(3) Perawatan Kesehatan yang Terjangkau. Meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dasar dan penanganan penyakit menular serta non-menular, dan memberikan perlindungan finansial melalui skema asuransi kesehatan dan jaminan sosial; 

(4) Pemberdayaan Perempuan. Mengurangi kesenjangan gender melalui kebijakan yang mendukung partisipasi perempuan dalam ekonomi, pendidikan, dan pengambilan keputusan, dan memberikan akses kepada perempuan terhadap sumber daya seperti tanah dan kredit; 

(5) Penanggulangan Kelaparan dan Gizi Buruk. Menerapkan program pangan yang memastikan ketersediaan dan akses pangan bagi semua, dan memberikan pendidikan gizi dan dukungan untuk mencegah gizi buruk; 

(6) Pemberantasan Diskriminasi dan Kekerasan. Mengatasi diskriminasi berbasis gender, etnis, agama, atau kasta yang dapat memperparah kemiskinan, dan menerapkan hukum yang melindungi individu dari kekerasan dan eksploitasi; 

(7) Penguatan Infrastruktur dan Layanan Dasar. Meningkatkan akses ke air bersih, sanitasi, listrik, dan infrastruktur dasar lainnya, dan memberikan dukungan untuk pengembangan pedesaan dan wilayah terpencil; 

(8) Kebijakan Sosial dan Perlindungan Sosial. Menerapkan kebijakan sosial yang menyasar mereka yang paling rentan, seperti program bantuan sosial, tunjangan anak, dan jaminan sosial, dan membangun sistem perlindungan sosial yang dapat menanggulangi risiko ekonomi dan sosial; dan 

(9) Kerjasama Internasional. Mendorong kerjasama internasional untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengurangi ketidaksetaraan antara negara-negara kaya dan miskin, dan menetapkan target global dan komitmen bersama untuk mengakhiri kemiskinan, seperti yang tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB.

Upaya untuk mengakhiri kemiskinan memerlukan komitmen dan kolaborasi dari pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas internasional. Setiap negara dan masyarakat memiliki tantangan yang unik, dan solusi yang efektif memerlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan.

Dimensi 2. Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial merupakan serangkaian kebijakan dan program yang dirancang untuk melindungi individu dan keluarga dari risiko-risiko ekonomi dan sosial yang dapat menyebabkan kemiskinan atau kerentanan. Perlindungan sosial mencakup berbagai bentuk dukungan, termasuk jaminan kesehatan, jaminan sosial, tunjangan pengangguran, dan bantuan sosial. 

Tujuan utama dari perlindungan sosial adalah memberikan keamanan ekonomi kepada mereka yang membutuhkannya, mempromosikan inklusivitas, dan mengurangi kesenjangan sosial. 

Beberapa aspek penting dari perlindungan sosial termasuk: 

(1) Jaminan Kesehatan. Menyediakan akses yang terjangkau dan universal ke layanan kesehatan dasar untuk mencegah dan mengobati penyakit, dan memberikan perlindungan finansial melalui skema asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan universal; 

(2) Jaminan Sosial. Memberikan jaminan terhadap risiko-risiko seperti cacat, pensiun, dan kematian, dan program jaminan sosial dapat mencakup jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan terhadap risiko-risiko lainnya; 

(3) Tunjangan Pengangguran. Memberikan bantuan keuangan kepada individu yang kehilangan pekerjaan untuk membantu mereka bertahan selama mencari pekerjaan baru, dan program ini memberikan keamanan ekonomi dan mencegah peningkatan kemiskinan selama periode pengangguran; 

(4) Bantuan Sosial dan Tunjangan Anak. Menyediakan bantuan finansial kepada keluarga yang membutuhkan, terutama keluarga dengan anak-anak, dan tunjangan anak dapat membantu menanggulangi kemiskinan anak dan meningkatkan akses mereka terhadap pendidikan dan layanan kesehatan; 

(5) Pemberdayaan Masyarakat. Memberikan dukungan kepada masyarakat melalui pelatihan keterampilan, program pendidikan, dan pengembangan usaha kecil untuk meningkatkan kapasitas mereka, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program perlindungan sosial; 

(6) Bantuan dalam Situasi Krisis. Menyediakan bantuan segera kepada individu atau keluarga yang terkena dampak bencana alam, konflik, atau krisis ekonomi, dan program bantuan dalam situasi krisis bertujuan untuk memberikan dukungan langsung kepada mereka yang paling membutuhkan; 

(7) Kebijakan Anti-Diskriminasi. Menerapkan kebijakan yang melarang diskriminasi berbasis gender, etnis, atau faktor-faktor lain dalam penyediaan layanan perlindungan sosial, dan memastikan akses yang setara bagi semua warga, tanpa memandang latar belakang atau identitas mereka.

Perlindungan sosial berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan sosial, membantu mengurangi ketidaksetaraan, dan memberikan perlindungan kepada mereka yang paling rentan di masyarakat. Kebijakan perlindungan sosial yang efektif memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga internasional.

Dimensi 3. Pendidikan Berkualitas

Pendidikan berkualitas merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan suatu negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan berkualitas tidak hanya mencakup aspek kuantitas, tetapi juga melibatkan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu, relevan, dan inklusif. Berikut adalah beberapa komponen utama dari pendidikan berkualitas: 

(1) Akses yang Merata. Memastikan semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, etnis, status ekonomi, atau keberadaan di daerah perkotaan atau pedesaan, memiliki akses yang setara dan adil ke pendidikan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi semua kelompok masyarakat dalam pendidikan; 

(2) Guru Berkualitas. Merekrut, melatih, dan mempertahankan guru yang berkualitas dan berkompeten, dan memberikan dukungan dan pengembangan profesional terus-menerus kepada guru agar mereka dapat terus meningkatkan keterampilan mengajar dan pemahaman tentang inovasi pendidikan; 

(3) Kurikulum yang Relevan dan Inovatif. Menyusun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik, dan mengintegrasikan teknologi dan inovasi dalam proses pembelajaran untuk mempersiapkan siswa menghadapi tuntutan masyarakat global yang berubah; 

(4) Sarana dan Prasarana. Menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai dan aman, termasuk gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan teknologi pembelajaran, dan memastikan akses ke air bersih, sanitasi, dan lingkungan belajar yang kondusif; 

(5) Pendidikan Inklusif. Menjamin bahwa sistem pendidikan mampu mengakomodasi perbedaan individual, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau berkebutuhan khusus, dan mengurangi disparitas dalam akses pendidikan antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda; 

(6) Pendidikan Berbasis Nilai. Mendorong pengembangan karakter dan nilai-nilai moral dalam pendidikan, dan mengintegrasikan pendidikan tentang keberagaman, toleransi, dan tanggung jawab sosial; 

(7) Kemitraan dengan Masyarakat. Membangun kemitraan yang erat antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan dan mendukung proses pembelajaran di luar lingkungan sekolah; dan 

(8) Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan. Mengintegrasikan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (SDGs) dalam kurikulum dan praktik pendidikan, dan mendorong pemahaman siswa tentang isu-isu global, lingkungan, dan tanggung jawab sosial.

Pendidikan berkualitas berkontribusi pada pengembangan kapasitas individu, memungkinkan partisipasi aktif dalam masyarakat, dan menciptakan dasar untuk pembangunan berkelanjutan. Pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan sektor swasta memiliki peran penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas.

Dimensi 4. Berkurangnya Kesenjangan

Berkurangnya kesenjangan merupakan upaya mengurangi disparitas atau perbedaan yang signifikan antara kelompok, individu, atau wilayah tertentu dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap sumber daya.

Reduksi kesenjangan sering dianggap sebagai tujuan pembangunan yang berkelanjutan untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Beberapa strategi yang dapat membantu mengurangi kesenjangan termasuk: 

(1) Pendidikan. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, dan memberikan bantuan finansial kepada keluarga dengan pendapatan rendah untuk memastikan akses pendidikan anak-anak mereka; 

(2) Pengembangan Ekonomi. Mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif untuk menciptakan peluang pekerjaan bagi semua kalangan masyarakat, dan memberdayakan kelompok-kelompok marginal atau terpinggirkan melalui pelatihan keterampilan dan dukungan pengembangan usaha kecil; 

(3) Akses ke Layanan Kesehatan. Menyediakan akses yang setara terhadap layanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat, dan mengatasi masalah ketidaksetaraan dalam distribusi fasilitas kesehatan dan sumber daya medis; 

(4) Pemberdayaan Perempuan. Memastikan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan, termasuk akses terhadap pendidikan dan peluang pekerjaan, dan mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan; 

(5) Pengembangan Infrastruktur. Memastikan distribusi infrastruktur yang merata untuk meminimalkan kesenjangan antar wilayah, dan meningkatkan akses ke teknologi dan sarana transportasi; 

(6) Kebijakan Sosial. Menetapkan kebijakan sosial yang mendukung kelompok rentan atau terpinggirkan, dan menerapkan program kesejahteraan sosial untuk membantu keluarga dengan pendapatan rendah; 

(7) Partisipasi Masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, dan memfasilitasi dialog antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil; dan 

(8) Pemberdayaan Komunitas Lokal. Memberdayakan komunitas lokal untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah mereka sendiri, dan mendorong inisiatif lokal dan ekonomi berbasis masyarakat.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of

Follow our mission at www.esgpositiveimpactconsortium.asia