Rempang, Gurindam 12, dan Warkat Titah Raja Kesultanan Riau-Lingga

Selama beberapa tahun terakhir, utang Indonesia kepada Cina naik cukup signifikan. utang Indonesia kepada Cina naik cukup signifikan. menurut, CNBC Indonesia - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia ke China hingga akhir Maret 2023 mencapai US$ 20,38 miliar atau setara Rp 301,62 triliun (kurs Rp 14.800/US$). Hal tersebut menghadirkan risiko yang perlu diantisipasi Indonesia agar tidak mengalami kasus seperti Sri Lanka yang menghadapi kebangkrutan karena gagal membayar utang kepada Cina sehingga sebagian wilayah pelabuhannya dikuasai oleh China.

Pengalaman Sri Lanka ini memunculkan spekulasi bahwa Cina sengaja merencanakan "diplomasi perangkap utang" melalui pembebanan kredit yang berlebihan dengan dugaan berniat untuk mengeksploitasi ekonomi dari negara pengutang. Selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi, Cina telah menjadi salah satu investor terbesar Indonesia. Ini terlihat dari gencarnya pendanaan proyek-proyek infrastruktur berskala besar yang digalakkan oleh Cina di Indonesia sebagai bagian dari program Belt and Road Initiatives (BRI). Investor terbaru yang "paten" adalah Xinyi merupakan perusahaan industri kaca terbesar di dunia yang menguasai 26 persen pangsa pasar

Mungkinkah pemerintah memang membutuhkan pabrik kaca terbesar didunia itu supaya pemerintah bisa berkaca dan melihat dengan jelas wajahnya yang tidak berdaya dihadapan tiongkok.Wajah yang oleh Raja Kesultanan Riau Lingga disebut "telah menimbulkan kemasygulan kita semua, mencederai masyarakat tempatan secara fisik dan psikologis, serta dipandang tak patut dalam tradisi, adat- istiadat, dan tamadun Melayu yang terala, khasnya berkenaan dengan pentadbiran negeri dan perlakuan terhadap rakyat sendiri"?

Pemerintah harus cermat dalam berkaca pada sejumlah kerja sama yang pernah dijalankan Indonesia-China. Salah satunya, dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). dalam proyek tersebut ada ketidaksesuaian kesepakatan awal yang semula tidak melibatkan anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Tapi kenyataannya malah melibatkan APBN. "Akhirnya kan China menuntut jaminan Penanaman Modal Nasional (PMN) melalui APBN,"

Hal yang tidak kalah penting, adalah soal transfer pengetahuan dan teknologi yang terjadi dalam kerja sama Indonesia-China. Selama ini ada keterlibatan berlebihan tenaga kerja asing (TKA) China dalam proses pembangunan. Artinya Indonesia tidak mendapat manfaat penuh dalam hal penyerapan tenaga kerja. Potensi kerugian lainnya terlihat dalam proyek tambang nikel. Meskipun Indonesia terlibat dalam ekspor nikel ke China, porsi keuntungan yang diterima Indonesia sangat kecil. Selain itu, diskriminasi upah antara tenaga kerja lokal dengan TKA China juga menyebabkan ketidakadilan di pasar tenaga kerja Indonesia.