Rempang, Gurindam 12, dan Warkat Titah Raja Kesultanan Riau-Lingga

Betul hati kepada raja,
Tanda jadi sebarang kerja.
Hukum 'adil atas rakyat,
Tanda raja beroleh 'inayat.

Maknanya :

Betul hati kepada raja.
Tanda jadi sebarang kerja.

Artinya : Raja yang baik atau raja yang mendapat petunjuk dari Allah adalah raja yang adil terhadap rakyatnya.

Hukum adil atas rakyat.
Tanda raja beroleh inayat. 

Artinya : Hukum harus didasari oleh hak asasi manusia.

Gurindam 12 Pasal 12  karya Raja Ali Haji, Mahakarya yang digubah di Pulau Penyengat sebelah timur pulau rempang, Kepulauan Riau. Raja Ali Haji merupakan keturunan kedua (cucu) kepada Raja Haji Fisabilillah, Yang Dipertuan IV dari Kesultanan Lingga-Riau. Mahakaryanya, Gurindam Dua Belas,  yang diterbitkan pada tahun 1847 menjadi pembaharu arah aliran kesusasteraan pada zamannya. Raja Ali Haji bin Raja Haji Ahmad (1808 - 1873) atau lebih dikenali sebagai Raja Ali Haji, ialah ulama, ahli sejarah, serta pujangga Melayu-Bugis, dan terutamanya pencatat pertama dasar-dasar tatabahasa bahasa Melayu melalui Pedoman Bahasa,  buku yang telah menjadi piawai bahasa Melayu. Bahasa Melayu baku inilah yang ditetapkan sebagai bahasa Indonesia, bahasa rasmi negara Indonesia, dalam Kongres Pemuda Indonesia pada 28 Oktober 1928. (sumber wikipedia)

Seolah ini momen yang tepat untuk membuka kembali karya sastra melayu mashur tersebut oleh adanya peristiwa "Rempang" akhir akhir ini. Peristiwa konflik yang terjadi di Negeri Betuah, Negeri yang menorehkan jalan panjang sejarah bangsa Melayu di semenanjung Malaka, tepatnya di Pulau Rempang Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau. Konflik ini terjadi, sejak disepakatinya kerjasama investasi sebesar 381Triliun rupiah yang berasal dari Tiongkok. Sebanyak 16 kampung Melayu yang ada di pulau Rempang dan Galang, terkena imbas proyek raksasa tersebut, akibatnya terjadi penolakan dari masyarakat. Penolakan dengan kesadaran yang muncul dari masyarakat Melayu ini sebagai ikhtiar mereka mempertahankan peradaban Melayu dan kampung yang sudah mereka diami sejak ratusan tahun lalu.

Dalam karyanya yg lain Raja Ali haji mengingatkan, Arogan, Sombong , angkuh atau takabbur mempunyai pegertian sikap seseorang yang membesarkan dirinya sekaligus merendahkan orang lain, dalam hal ini merasa memiliki kekuatan dan kekuasaan lebih besar dibanding dengan orang lain. Sifat demikian acapkali membuat dirinya bukan saja tidak membutuhkan orang lain namun kerapkali berbuat sewenang wenang dan melampaui batas.  Sifat sombong adalah sifat sekaligus dosa pertama yang dilakukan oleh iblis. Sifat sombong ini di lakukan oleh orang-orang durjana dalam sejarah umat manusia di muka bumi, seperti Raja Namrudz, Fir'aun, Abu Jahal. (Lihat, Raja Ali Haji, Kitab Pengetahuan Bahasa,192). Apakah berkebetulan jika kita menengok kembali  kebelakang  Mahfud MD pernah menyatakan seperti dimuat Republika 2013, "Malaikat masuk ke sistem Indonesia pun Bisa Jadi Iblis"?

Dalam kesempatan lain Mahfud memberikan juga pernyataan bahwa sudah ada kesepakatan warga dengan pemerintah mengenai ganti rugi. Nampak bahwa dia ingin menyederhanakan  perjuangan  masyarakat Melayu pesisir Batam dan Kepri sebagai peristiwan hukum biasa. Maka tidak heran apabila para menteri dibawah koordinasi Menkopolhukam itu melakukan cara cara penegakan hukum yang terkesan represif dan tidak mengedepankan hak asasi manusia, padahal yang diikhtiarkan masyarakat Rempang hanyalah mempertahankan peradaban Melayu dan kampung yang sudah mereka diami sejak ratusan tahun lalu.

 " Dengan segala kemampuan yang ada pada saya, saya pasti buldoser", pernyataan mentri Luhut tahun 2022 lalu kembali berseliweran di media massa. Seperti dilansir di CNN Indonesia, 1 Desember 2022, dalam artikel tersebut Mentri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini menegaskan siap mem-buldoser siapapun yang berani menghambat atawa mempersulit investasi yang masuk ke Indonesia. Pernyataan yang terkesan Arogan ini seolah menemukan relevansinya kembali jika dihubungkan dengan  peristiwa rempang.

Seolah tak mau ketinggalan, seperti dikutip dari BatamNow.com, Di tengah kegundahan warga Pulau Rempang, Galang, yang terancam relokasi, pernyataan merendahkan yang seperti menyayat hati masyarakat yang sedang dalam kepedihan dari Wali Kota Batam ex-officio Kepala BP Batam Muhammad dalam acara Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Batam, Minggu (27/08/2023). "Ibu sampaikan pada mereka, maaf saya bukan menghina, ibu boleh lihat rumah mereka sekarang ini. Kalau ibu suruh beli, berapa harga berani ibu beli? Ute, berapa harga rumah situ yang di bibir pantai semua itu? Satu rumah kira-kira jual berapa? Rumah kayu lah. Rp 35 juta. Rp 10 juta pun ibu tak mau beli. Betul? Tapi hari ini kita ganti Rp 120 juta. Berarti saya menaikkan taraf hidup dan harga diri mereka. Itu pun kena marah juga," ucap Rudi dalam satu rekaman video.

Dilain pihak, Muhammad Rudi memberikan puja-puji dan terkesan menjilat PT Makmur Elok Graha (MEG). Ia mengungkapkan butuh dana sekitar Rp 500-600 miliar untuk membangun jalan sepanjang hampir 96 kilometer yang disyukurinya karena masuknya investasi lewat PT MEG."Coba kalau PT MEG tak ada, mana terpikir seperti itu. Bersyukur MEG masuk, rakyat dapat rumah baru," ujarnya di depan audiens kaum ibu dari berbagai dari beberapa unit Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Batam.

Orkestrasi Sikap sombong dan arogan yang dikedepankan pemerintah terhadap rakyatnya sendiri seolah berbanding terbalik dengan sikapnya terhadap investor. Dengan dalih investasi untuk kebaikan negara maka sah sah saja mengorbankan rakyatnya. Sebagai contoh, Tentu kita masih ingat berita kegagalan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam negosiasi bunga utang kereta cepat. Seolah lemah tak berdaya ia mengaku keok dalam berunding dengan  China yang tetap mematok suku bunga pinjaman untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sebesar 3,4%. Negosiasi Luhut dengan pihak China agar mau menurunkan menjadi 2% gagal."Maunya kita 2% tapi kan gak mungkin juga terus tercapai," ungkap Luhut saat jumpa pers di Kantor Kemenko Marves Jakarta, Senin (10/4/2023)

Pengurus Pusat Muhammadiyah turut menyoroti dan menyebut Jokowi berpihak pada investor soal kasus di Rempang. Pihaknya mengecam pemerintah dengan menyebutnya lebih berpihak ke investor terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City. Hal tersebut disampaikan oleh Ridho Al Hamdi selaku Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) & Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Muhammadiyah. Melalui Instagram pribadinya, Ridho mengunggah pernyataan resmi dari PP Muhammadiyah. Dalam pernyataan itu, tertulis desakan untuk Presiden Joko Widodo agar membantalkan Proyek Rempang Eco City. Bahkan Muhammadiyah mengecam dan menyebut pemerintah terlalu berambisi terkait proyek tersebut. Lantaran ambisi tersebut, pemerintah melakukan cara dengan menggusur warga setempat Padahal warga Rempang telah lebih dahulu tinggal di wilayah tersebut, jauh sebelum Indonesia didirikan. (Tribun.com).

Konflik berkepanjangan di Tanah Rempang Telah menarik perhatian Raja Kesultanan Riau Lingga, Sultan Hendra Syafri Riayat Syah. Raja Kesultanan Riau-Lingga, Duli Yang Mahamulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Besar Sultan Hendra Syafri Riayat Syah ibni Tengku Husin Saleh menanggapi serius konflik di Pulau Rempang. Bahkan, Raja Kesultanan Riau Lingga mengeluarkan titah menanggapi kasus Pulau Rempang itu. Berikut Isinya:

WARKAH TITAH

Duli Yang Mahamulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Besar Perhimpunan Zuriat dan Kerabat Kesultanan Riau-Lingga telah memperhatikan secara seksama perkembangan dan keadaan masyarakat di Pulau Rempang-Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau akhir-akhir ini.

Perkembangan itu telah menimbulkan kemasygulan kita semua, mencederai masyarakat tempatan secara fisik dan psikologis, serta dipandang tak patut dalam tradisi, adat- istiadat, dan tamadun Melayu yang terala, khasnya berkenaan dengan pentadbiran negeri dan perlakuan terhadap rakyat sendiri.

Seyogianya, pembangunan mendatangkan kemakmuran negeri dan menyejahterakan rakyat seperti yang ditauladankan oleh Kesultanan Riau-Lingga pada masa lampau.

Berhubung dengan itu, Beta maklumkan warkah titah ini kepada semua pihak yang berkenaan.

1. Rakyat yang bermastautin di kampung-kampung tua Rempang-Galang dan sekitarnya merupakan keturunan prajurit ulung Kesultanan Melayu Bintan dan selanjutnya Kesultanan Riau-Lingga.

Nenek-moyang mereka, seperti halnya nenek-moyang semua orang Melayu Kepulauan Riau lainnya, sangat berjasa dalam membangun negeri ini dan melawan serta mengusir penjajah pada masa lampau.

2. Tak ada sesiapa pun, menurut adat-resam dan tamadun Melayu, yang boleh memaksa mereka untuk meninggalkan kampung halamannya, yang telah dianugerahkan oleh Sultan-Sultan Melayu sejak berabad-abad yang lampau.

Merekalah yang meneruskan, menjaga, dan memperjuangkan semangat kewiraan, pelestarian adat-istiadat, budaya, dan peradaban
Melayu di Rempang-Galang dan sekitarnya sampai setakat ini.

Oleh sebab itu, keberadaan mereka di kampung halaman mereka harus dipertahankan.

3. Adapun di tanah-tanah yang tiada berpenghuni di Rempang-Galang itu, yang sangat luas dibandingkan dengan lahan kampung yang ditempati penduduknya, silalah dilakukan pembangunan asal tak bertentangan dengan adat-resam Melayu, agama Islam, dan nilai-nilai keadilan untuk semua.

4. Diharapkan juga kearifan pihak yang berkenaan untuk membebaskan rakyat Melayu yang ditangkap dan ditahan oleh pihak keamanan karena mereka hanya ingin mempertahankan kampung halamannya ketika terjadi serangan tergempar ke kampung mereka pada Kamis, 7 September 2023 dan Senin, 11 September 2023.

Sesungguhnya, mereka bukanlah penjahat.

5. Semoga mulai hari ini tak terjadi lagi peristiwa yang memilukan berupa ancaman, tekanan, penyiksaan, dan tindakan negatif lainnya terhadap rakyat Kepulauan Riau atas nama investasi dan pembangunan.

Apatah lagi, sampai mengancam jiwa dan menimbulkan kengerian psikologis bagi anak-anak yang tak dibenarkan oleh bangsa beradab mana pun di dunia ini.

Kontribusi Kesultanan Riau-Lingga atau Kepulauan Riau sangat besar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk mencederai hati-sanubari kami Bangsa Melayu di Tanah Tumpah Darah kami
sendiri.

"Menjunjung Adat Menjulang Daulat"
Pulau Penyengat Indera Sakti
Selasa, 27 Shafar 1445 H., 12 September 2023

Duli Yang Mahamulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Besar Sultan Hendra Syafri Riayat Syah
ibni Tengku Husin Saleh

Paduka Perdana Dalam, Raja Dato' Perdana Kamaruddin, S.E., M.M.
ibni Raja Abu Bakar

Duli Yang Dipertuan Muda,Raja Haji Supri, S.Sos., M.Si. ibni Raja
Yassin

(*)( sumber BangkaPos.com Penulis: Dedy Qurniawan CC | Editor: Evan Saputra)

Jika kita runut ke belakang, semua persoalan ini bermula dari Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Chengdu, China. Sepuluh tahun kemitraan strategis komprehensif Indonesia-China dirayakan dengan pertemuan bilateral di Chengdu, China pada 27-28 Juli 2023 lalu. Pertemuan tersebut atas inisiatif Presiden Xi Jinping yang mengundang Presiden Jokowi dan jajaran kabinetnya menikmati jaringan metro dan kebesaran bangunan di kota Chengdu, Propinsi Sichuan. Kota Chengdu dipilih, bukan Beijing karena transportasi di kota tersebut terbilang handal dan kota tersebut memiliki New Centruy Global Center, bangunan terluas di dunia dengan floor area sekitar 1,7 juta meter persegi. Kota Chendgu dipilih agar Presiden Jokowi terkesan dengan pembangunan kota, infrastruktur jalan dan kemegahan bangunan terluas didunia.

"Presiden Xi Jinping sangat cerdas karena mengetahui ambisi Presiden Jokowi ingin memiliki IKN namun belum punya investor dan tata kota barunya," kata Pakar Kebijakan Publik Achmad Nur Hidayat dalam keterangan tertulisnya Minggu (30/7/2023).

"Saya ingin menyampaikan oleh-oleh yang paling paten, bahwa hari ini Bapak Presiden menyaksikan penandatanganan MoU antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan bernama Xinyi," kata Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam keterangan pers, Jumat (28/7/2023). Bahlil mengungkapkan, Xinyi merupakan perusahaan industri kaca terbesar di dunia yang menguasai 26 persen pangsa pasar. Ia mengatakan, perusahaan tersebut berkomitmen membangun pabrik di Batam dan Rempang yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi 35.000 orang.(Kompas.com)

Tiongkok yang kini telah menjadi negara dengan kekuatan ekonomi, militer dan berpengaruh terbesar nomor dua di dunia. Mereka menjadi blok yang sangat kuat sehingga china sangat agresif di politik luar negerinya. Di bidang kemaritiman Tiongkok berkeinginan menguasai laut Natuna Utara, Tiongkok kukuh ingin menamai wilayah itu sebagai Laut China Selatan. "Waktu saya menko, saya  mengganti  menjadi Laut Natuna Utara dan mendaftarkan di PBB" tutur Rizal Ramli dalam satu diskusi di Metrotvnews.com, " Ia heran  justru  beberapa pejabat  kembali menyebut Laut Natuna Utara dengan Laut China Selatan", lanjutnya. Ketergantungan terhadap Cina menjadikan posisi tawar Indonesia sangat lemah dalam mengamankan wilayah di sekitar perairan Laut Natuna yang selalu diklaim sebagai milik Cina.

"Saya dalam kapasitas sebagai orang Indonesia, bukan sebagai pakar budaya jadi curiga, ini ada apa? Semuanya mau dimasukkan orang asing ini ada apa? kok nggak boleh ada orang pribumi di pulau itu? investasi seperti apa itu? Mau dijadikan apa?" tanya Budayawan, Prof. Dr. Dato' Abdul Malik, M.Pd dalam artikel di BangkaPos.com. Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan rencana memuluskan rencananya menguasai Laut Cina Selatan?

Selama beberapa tahun terakhir, utang Indonesia kepada Cina naik cukup signifikan. utang Indonesia kepada Cina naik cukup signifikan. menurut, CNBC Indonesia - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia ke China hingga akhir Maret 2023 mencapai US$ 20,38 miliar atau setara Rp 301,62 triliun (kurs Rp 14.800/US$). Hal tersebut menghadirkan risiko yang perlu diantisipasi Indonesia agar tidak mengalami kasus seperti Sri Lanka yang menghadapi kebangkrutan karena gagal membayar utang kepada Cina sehingga sebagian wilayah pelabuhannya dikuasai oleh China.

Pengalaman Sri Lanka ini memunculkan spekulasi bahwa Cina sengaja merencanakan "diplomasi perangkap utang" melalui pembebanan kredit yang berlebihan dengan dugaan berniat untuk mengeksploitasi ekonomi dari negara pengutang. Selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi, Cina telah menjadi salah satu investor terbesar Indonesia. Ini terlihat dari gencarnya pendanaan proyek-proyek infrastruktur berskala besar yang digalakkan oleh Cina di Indonesia sebagai bagian dari program Belt and Road Initiatives (BRI). Investor terbaru yang "paten" adalah Xinyi merupakan perusahaan industri kaca terbesar di dunia yang menguasai 26 persen pangsa pasar

Mungkinkah pemerintah memang membutuhkan pabrik kaca terbesar didunia itu supaya pemerintah bisa berkaca dan melihat dengan jelas wajahnya yang tidak berdaya dihadapan tiongkok.Wajah yang oleh Raja Kesultanan Riau Lingga disebut "telah menimbulkan kemasygulan kita semua, mencederai masyarakat tempatan secara fisik dan psikologis, serta dipandang tak patut dalam tradisi, adat- istiadat, dan tamadun Melayu yang terala, khasnya berkenaan dengan pentadbiran negeri dan perlakuan terhadap rakyat sendiri"?

Pemerintah harus cermat dalam berkaca pada sejumlah kerja sama yang pernah dijalankan Indonesia-China. Salah satunya, dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). dalam proyek tersebut ada ketidaksesuaian kesepakatan awal yang semula tidak melibatkan anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Tapi kenyataannya malah melibatkan APBN. "Akhirnya kan China menuntut jaminan Penanaman Modal Nasional (PMN) melalui APBN,"

Hal yang tidak kalah penting, adalah soal transfer pengetahuan dan teknologi yang terjadi dalam kerja sama Indonesia-China. Selama ini ada keterlibatan berlebihan tenaga kerja asing (TKA) China dalam proses pembangunan. Artinya Indonesia tidak mendapat manfaat penuh dalam hal penyerapan tenaga kerja. Potensi kerugian lainnya terlihat dalam proyek tambang nikel. Meskipun Indonesia terlibat dalam ekspor nikel ke China, porsi keuntungan yang diterima Indonesia sangat kecil. Selain itu, diskriminasi upah antara tenaga kerja lokal dengan TKA China juga menyebabkan ketidakadilan di pasar tenaga kerja Indonesia.