 " Dengan segala kemampuan yang ada pada saya, saya pasti buldoser", pernyataan mentri Luhut tahun 2022 lalu kembali berseliweran di media massa. Seperti dilansir di CNN Indonesia, 1 Desember 2022, dalam artikel tersebut Mentri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini menegaskan siap mem-buldoser siapapun yang berani menghambat atawa mempersulit investasi yang masuk ke Indonesia. Pernyataan yang terkesan Arogan ini seolah menemukan relevansinya kembali jika dihubungkan dengan  peristiwa rempang.
Seolah tak mau ketinggalan, seperti dikutip dari BatamNow.com, Di tengah kegundahan warga Pulau Rempang, Galang, yang terancam relokasi, pernyataan merendahkan yang seperti menyayat hati masyarakat yang sedang dalam kepedihan dari Wali Kota Batam ex-officio Kepala BP Batam Muhammad dalam acara Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Batam, Minggu (27/08/2023). "Ibu sampaikan pada mereka, maaf saya bukan menghina, ibu boleh lihat rumah mereka sekarang ini. Kalau ibu suruh beli, berapa harga berani ibu beli? Ute, berapa harga rumah situ yang di bibir pantai semua itu? Satu rumah kira-kira jual berapa? Rumah kayu lah. Rp 35 juta. Rp 10 juta pun ibu tak mau beli. Betul? Tapi hari ini kita ganti Rp 120 juta. Berarti saya menaikkan taraf hidup dan harga diri mereka. Itu pun kena marah juga," ucap Rudi dalam satu rekaman video.
Dilain pihak, Muhammad Rudi memberikan puja-puji dan terkesan menjilat PT Makmur Elok Graha (MEG). Ia mengungkapkan butuh dana sekitar Rp 500-600 miliar untuk membangun jalan sepanjang hampir 96 kilometer yang disyukurinya karena masuknya investasi lewat PT MEG."Coba kalau PT MEG tak ada, mana terpikir seperti itu. Bersyukur MEG masuk, rakyat dapat rumah baru," ujarnya di depan audiens kaum ibu dari berbagai dari beberapa unit Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Batam.
Orkestrasi Sikap sombong dan arogan yang dikedepankan pemerintah terhadap rakyatnya sendiri seolah berbanding terbalik dengan sikapnya terhadap investor. Dengan dalih investasi untuk kebaikan negara maka sah sah saja mengorbankan rakyatnya. Sebagai contoh, Tentu kita masih ingat berita kegagalan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam negosiasi bunga utang kereta cepat. Seolah lemah tak berdaya ia mengaku keok dalam berunding dengan  China yang tetap mematok suku bunga pinjaman untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sebesar 3,4%. Negosiasi Luhut dengan pihak China agar mau menurunkan menjadi 2% gagal."Maunya kita 2% tapi kan gak mungkin juga terus tercapai," ungkap Luhut saat jumpa pers di Kantor Kemenko Marves Jakarta, Senin (10/4/2023)
Pengurus Pusat Muhammadiyah turut menyoroti dan menyebut Jokowi berpihak pada investor soal kasus di Rempang. Pihaknya mengecam pemerintah dengan menyebutnya lebih berpihak ke investor terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City. Hal tersebut disampaikan oleh Ridho Al Hamdi selaku Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) & Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Muhammadiyah. Melalui Instagram pribadinya, Ridho mengunggah pernyataan resmi dari PP Muhammadiyah. Dalam pernyataan itu, tertulis desakan untuk Presiden Joko Widodo agar membantalkan Proyek Rempang Eco City. Bahkan Muhammadiyah mengecam dan menyebut pemerintah terlalu berambisi terkait proyek tersebut. Lantaran ambisi tersebut, pemerintah melakukan cara dengan menggusur warga setempat Padahal warga Rempang telah lebih dahulu tinggal di wilayah tersebut, jauh sebelum Indonesia didirikan. (Tribun.com).
Konflik berkepanjangan di Tanah Rempang Telah menarik perhatian Raja Kesultanan Riau Lingga, Sultan Hendra Syafri Riayat Syah. Raja Kesultanan Riau-Lingga, Duli Yang Mahamulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Besar Sultan Hendra Syafri Riayat Syah ibni Tengku Husin Saleh menanggapi serius konflik di Pulau Rempang. Bahkan, Raja Kesultanan Riau Lingga mengeluarkan titah menanggapi kasus Pulau Rempang itu. Berikut Isinya:
WARKAH TITAH
Duli Yang Mahamulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Besar Perhimpunan Zuriat dan Kerabat Kesultanan Riau-Lingga telah memperhatikan secara seksama perkembangan dan keadaan masyarakat di Pulau Rempang-Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau akhir-akhir ini.
Perkembangan itu telah menimbulkan kemasygulan kita semua, mencederai masyarakat tempatan secara fisik dan psikologis, serta dipandang tak patut dalam tradisi, adat- istiadat, dan tamadun Melayu yang terala, khasnya berkenaan dengan pentadbiran negeri dan perlakuan terhadap rakyat sendiri.
Seyogianya, pembangunan mendatangkan kemakmuran negeri dan menyejahterakan rakyat seperti yang ditauladankan oleh Kesultanan Riau-Lingga pada masa lampau.
Berhubung dengan itu, Beta maklumkan warkah titah ini kepada semua pihak yang berkenaan.
