Mohon tunggu...
Mochamad Toha
Mochamad Toha Mohon Tunggu... Jurnalis - Kini bekerja di Forum News Network

Jurnalis di Forum News Network. Jika ingin jadi teman, cukup tulis: toha.forum@gmail.com.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Rekomendasi Bawaslu = Jebakan Batman KPU Daerah  

22 Agustus 2015   17:01 Diperbarui: 22 Agustus 2015   17:01 380
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

 

Sadar atau tidak, sebenarnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan 7 KPU Daerah yang kini sedang dalam tahapan perpanjangan proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015, telah terjebak oleh Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI yang langsung ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 449/KPU/VIII/2015.

SE itu dibuat setelah KPU RI mengikuti rekomendasi dari Bawaslu untuk memperpanjang atau membuka kembali pendaftaran pasangan calon bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota di 7 (tujuh) kabupaten/kota yang ketika itu hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah.

Tujuh kabupaten dan kota itu adalah Kabupaten Blitar, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Mataram, Kota Samarinda, dan terakhir Kota Surabaya.

Dalam surat itu pula, KPU meminta agar KPU di 7 kabupaten/kota mencabut keputusan tentang penundaan tahapan pilkada di daerah masing-masing serta mengubah keputusan tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pilkada, dengan menyusun kembali tahapan lanjutan.

Namun, meski diminta mengatur ulang tahapan, ada catatan bahwa pemungutan suara tetap harus digelar pada 9 Desember 2015. Pendaftaran pasangan calon ini digelar selama tiga hari, yakni pada Minggu-Selasa, 9-11 Agustus 2015. Ketujuh KPU Daerah itu kemudian membuat SK baru tentang dibukanya kembali pendaftaran pencalonan.

Termasuk yang dilakukan KPU Kota Surabaya. Menindaklajuti SE 449 itu, KPU Surabaya mengeluarkan Keputusan KPU Kota Surabaya Nomor 127/KPU-Kota.014.329945/VIII/2015 tentang Pembukaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015. Sosialisasi pun telah dilakukan KPU Surabaya kepada parpol.

Munculnya Rekomendasi Bawaslu tersebut, setelah ada rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor pada 5 Agustus 2015. Bawaslu merekomendasikan KPU untuk kembali membuka masa pendaftaran bagi pasangan bakal calon di 7 daerah yang terancam gagal mengikuti pilkada serentak Tahun 2015.

Rekomendasi Bawaslu tersebut diterbitkan setelah Presiden Jokowi memutuskan tak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk menyikapi nasib 7  daerah tersebut.

"Masih ada celah yang bisa digunakan KPU untuk memberikan kesempatan kepada partai politik di 7 daerah untuk mengajukan pasangan bakal calon tambahan,” kata Ketua Bawaslu Muhammad pada 5 Agustus 2015.

Menurut Muhammad, rekomendasi ini disampaikan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pilkada serentak. KPU dianggap perlu mengakomodir hak politik warga negara.

Menilik rekomedasi tersebut, Bawaslu tak menentukan berapa lama perpanjangan masa pendaftaran itu harus dibuka. Bawaslu menyerahkan jumlah hari pendaftaran itu kepada KPU. “Mengenai jumlah hari perpanjangan, kami menyerahkan kepada KPU karena itu berkaitan dengan pengaturan teknis tahapan selanjutnya,” lanjutnya.

Dalam forum koordinasi antara Bawaslu dan KPU sebelumnya, perpanjangan masa pendaftaran pasangan bakal calon kepala daerah itu kemungkinan besar akan dilakukan selama tujuh hari.

Pada rapat terbatas yang dihadiri Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta petinggi lembaga-lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, usulan perpanjangan pendaftaran juga muncul.

“Sebagian besar mengusulkan tujuh hari, tapi kami tidak akan mencantumkan itu pada rekomendasi karena ada ketentuan teknis KPU. Wapres juga mengatakan tujuh hari,” tutur Muhammad. Perpanjangan masa pendaftaran dimulai Minggu-Selasa, 9-11 Agustus 2015. Sebelumnya ke-7 KPU Daerah sudah menyatakan penundaan pilkada pada 2017.

Dalam SE 449 itu pula, KPU RI meminta agar KPU di tujuh kabupaten/kota mencabut keputusan tentang penundaan tahapan pemilihan kepala daerah di daerah masing-masing serta mengubah keputusan tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pilkada, dengan menyusun kembali tahapan lanjutan.

Namun meski diminta mengatur ulang tahapan, ada catatan bahwa pemungutan suara tetap harus digelar pada 9 Desember 2015. Pendaftaran pasangan calon ini digelar selama tiga hari, yakni pada Minggu-Selasa, 9-11 Agustus 2015. Pada Jum’at, 7 Agustus 2015, KPU Surabaya telah mengundang parpol untuk sosialisasi ini.

KPU RI memperpanjang pendaftaran berdasarkan Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor 0213/Bawaslu/VIII/2015 pada 5 Agustus 2015 untuk memperpanjang atau membuka kembali pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota di 7 kabupaten/kota yang hanya mempunyai satu pasangan calon yang mendaftar.

Pada dasarnya, KPU Surabaya dan Panwas siap untuk melaksanakan tahapan ini sesuai dengan rekomendasi Bawaslu dan Surat Edaran KPU 449 tersebut. Belakangan, SE 449 ini telah menjadi “Jebakan Batman” terjadap 7 KPU Daerah yang melaksanakan perpanjangan pendaftaran tersebut. Contohnya yang kini dialami KPU Surabaya.

Karena mengikuti “permintaan” berdasarkan SE 449 tersebut, kini KPU Surabaya ikut digugat oleh Koalisi Majapahit di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Sidang awal gugatan terhadap Bawaslu, KPU Pusat, dan KPU Surabaya dijadwalkan dimulai pada Selasa, 25 Agustus 2015.

Ketua Pokja Koalisi Majapahit A.H. Thony sebelumnya mengatakan pihaknya tegas tidak ambil bagian dalam kegiatan perpanjangan waktu pendaftaran dan menolak ikut bertanggung jawab terhadap segala bentuk akibat yang ditimbulkan dari penerapan SE 449 yang dinilainya bertentangan dengan hukum.

Menurut Thony, para pimpinan parpol yang tergabung dalam Koalisi Majapahit (Gerindra, Demokrat, PKB, Golkar, PKS dan PPP) menilai Bawaslu dan KPU RI telah melampui batas kepatutan dan kewenangannya dalam upaya perpanjangan pendaftaran pilkada.

Terbitnya SE 449 pada 6 Agustus 2015, kata Thony, tak dilandasi dasar hukum yang jelas, sehingga jika perintah di dalam surat tersebut tetap dilaksanakan oleh KPU Surabaya, maka dimunginkan rentan menimbulkan permasalahan hukum.

“Koalisi Majapahit meragukan keabsahan Surat KPU Nomor 449 itu,” kata Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya BF Sutadi. Menurutnya, semua pimpinan parpol Koalisi Majapahit menyakini, produk hukum tersebut catat, mulai dari sisi proses lembaga yang merekomendasi dibukanya kembali pendaftaran itu.

“Bawaslu itu tupoksinya adalah penyelesaiaan sengketa dan pelanggaran, bukan merekom seperti yang dilakukan saat ini. Apalagi Surabaya tidak masuk dalam kategori pelanggaran dan tidak ada sengketa,” katanya.

Dari sisi penyelenggara pilkada, seharusnya KPU melakukan revisi atas PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Kepala Daerah sebagai dasar dari perpanjangan pendaftaran pilkada sebagaimana pernyataan Bawaslu, bukan mengirim surat biasa kepada KPU Daerah agar membuka kembali pendaftaran.

Menurut Sutadi, surat KPU itu tidak bisa menggantikan PKPU 12, yang tentunya harus ada revisi PKPU 12. Selain itu, mestinya tata surat menyuratnya yang benar adalah jika itu sifatnya keputusan tentunya harus diubah dengan keputusan. Dan, “Peraturan harus diubah peraturan,” tegasnya.

"Tapi ini PKPU 12 hanya diselesaikan dengan Surat KPU biasa bernomor 449. Itu bukan surat edaran pula. Lucunya di surat itu tidak dijelaskan solusi jika pendaftaran terakhir pada 11 Agustus tidak ada yang daftar,” katanya.

Memang, SE 449 itu kini menjadi bumerang bagi KPU Surabaya dan 6 KPU Daerah lain yang memperpanjang pendaftaran pencalonan. Seperti yang dilakukan oleh KPU Surabaya yang hanya menjalankan SE KPU bernomor 449/KPU/VIII/2015.

Jika disimak isi SE 449 itu, kata “diminta” kepada 7 KPU Daerah untuk memperpanjang pendaftaran punya arti bersayap dalam politik. Kata itu punya arti meminta yang boleh diberi atau tidak, sehingga jika ada gugatan politik yang tanggung jawab KPU Daerah, bukan KPU Pusat. Bahkan, KPU Pusat bisa lepas tanggung jawab atas SE 449 itu.

SE 449 itu secara yuridis ada cacat hukumnya. Seharusnya kalau KPU Pusat benar-benar serius melaksanakan perintah (rekomendasi) Bawaslu, KPU Pusat akan menggunakan kata: “diinstruksikan” atau “diperintahkan”. Sehingga tanggung jawah politik dan hukum ada di KPU Pusat sebagai penerbit SE 449 tersebut.

Selain itu, seharusnya bukan SE yang terbit untuk menangani pasangan calon tunggal di 7 daerah tersebut, tapi harus dengan Surat Keputusan (SK). Apalagi, SE 449 itu sifatnya hanya meminta, sehingga kalau dilaksanakan maka tanggung jawab menjadi hak KPU Daerah yang melaksanakan pilkada serentak 2015.  

Tujuh KPU Daerah yang melaksanakan SE 449, jelas telah menjadi “korban” Rekomensi Bawaslu. Beberapa kali KPU Surabaya didemo masyarakat karena menjalankan SE 449 ini.  

Pada Jum’at, 21 Agustus 2015, misalnya, Kantor KPU Surabaya kembali didemo. Pendemo kali ini berasal dari Sekber Relawan Surabaya Bersatu.

Mereka menuntut transparansi pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Rasiyo – Dhimam Abror Djuraid yang menggunakan scan. Menurut Husaini, Koordinator Aksi, KPU Kota Surabaya telah melabrak undang-undang dan mengabaikan demokrasi. “Hak kedaulatan rakyat ditindas,” ujarnya.

Fenomena itu amat sangat jelas sekali ketika dilakukannya pendaftaran pasangan Rasiyo-Abror yang diusung Partai Demokrat dan PAN pada 11 Agustus 2015.Tanggal itu merupakan  waktu batas akhir perpanjangan pendaftaran pasca diterbitkannya rekomendaasi dari Bawaslu dengan tidak menyertakan surat/rekomendasi asli dari DPP PAN.

Ya Tuhan Selamatkan KPU dari Kebohongan”. “Selamatkan Pilkada Kota Pahlawan Dari Pelacur Politik Dan Syahwat Kekuasaan”. Begitu isi spanduk yang dibawa pendemo. Merujuk pada PKPU 9 pasal 42, “Persyaratan pendaftaran harus disertai surat asli dari DPP, dan jika tidak, KPUD berhak menolak”.

Jika menyimak pesan yang disampaikan dalam aksinya itu, jelas mereka ini meminta agar KPU Surabaya menunda Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya 2015 pada 2017 sesuai dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015. Memang, SE 449 ini menjadi buah Simakalama bagi 7 KPU Daerah, termasuk KPU Surabaya.

Akan lebih rumit lagi, jika nanti ternyata dua pasangan calon walikota dan wakil walikota Surabaya dinyatakan KPU Surabaya Memenuhi Syarat (MM), dan proses hukum gugatan di PTUN dalam putusannya dinyatakan bahwa SE 449 itu melanggar hukum, otomatis tahapan proses Pilwali Surabaya juga dinyatakan batal demi hukum.  

Padahal, pengumuman dua pasangan calon (Tri Rismaharini – Wisnu Sakti Buana dan Rasiyo – Abror) apakah verifikasi atas berkas dan persyaratan pencalonan itu dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dilakukan pada Minggu, 30 Agustus 2015. Itulah dampak “Jebakan Batman” Bawaslu!@

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun