Kerajaan Mughal

Dalam pertempuran yang terjadi pada tahun 1713, Farukh Siyar keluar sebagai pemenang. Ia menduduki tahta kerajaan sampai pada tahun 1719 M. Sang raja meninggal terbunuh oleh komplotan Sayyid Husein Ali dan Sayyid Hasan Ali. Keduanya kemudian mengangkat Muhammad Shah (1719-1748). Ia kemudian dipecat dan diusir oleh suku Asyfar di bawah pimpinan Nadzir Shah. Tampilnya sejumlah penguasa lemah bersamaan dengan terjadinya perebutan kekuasaan ini selain memperlemah kerajaan juga membuat pemerintahan pusat tidak terurus secara baik. Akibatnya pemerintahan daerah berupaya untuk melepaskan loyalitas dan integritasnya terhadap pemerintahan pusat.

Setelah Muhammad Shah meninggal, tahta kerajaan dipegang oleh Ahmad Shah (1748-1754 M), kemudian diteruskan oleh Alamgir II (1754-1759 M), dan kemudian diteruskan oleh Shah Alam (1761-1806 M). Pada tahun 1761 M, kerajaan Mughal diserang oleh Ahmad Khan Durrani dari Afghan. Kerajaan Mughal tidak dapat bertahan dan sejak itu Mughal berada di bawah kekuasaan Afghan, meskipun Shah Alam tetap diizinkan memakai gelar Sultan.

Shah Alam meninggal tahun 1806 M, tahta kerajaan selanjutnya dipegang oleh Akbar II (1806-1837 M). Pada masa pemerintahannya, Akbar memberi konsesi kepada EIC untuk mengembangkan usahanya di anak benua India sebagaimana yang diinginkan Inggris, tapi pihak perusahaan harus menjamin kehidupan raja dan keluarga istana. Dengan demikian, kekuasaan sudah berada di tangan Inggris, meskipun kedudukan dan gelar Sultan dipertahankan. Bahadur Shah II (1837-1858 M), penerus Akbar II, tidak menerima isi perjanjian antara EIC dengan ayahnya itu, sehingga terjadi konflik antara kedua kekuatan tersebut.

Pada tahun 1858 M, Inggris menjatuhkan hukuman yang kejam terhadap para pemberontak. Mereka diusir dari kota Delhi, rumah-rumah ibadah banyak yang dihancurkan, dan Bahadur II, Sultan terakhir daulah Mughal diusir Inggris dari istananya. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan daulah Mughal di daratan India dan yang tinggal di sana adalah umat Islam yang mesti mempertahankan eksistensi mereka.

Sejalan dengan perkembangan politik Inggris yang sudah menguasai bangsa India pada saat itu, mereka ternyata dapat merespon berbagai tuntutan di masyarakat India, terutama setelah berdirinya sebuah organisasi Kongres Nasional India pada tahun 1885 M. Akhirnya lambat laun, berbagai kebaikan Inggris terutama persoalan politik dan falsafahnya merupakan sebuah penghargaan yang sangat berharga terhadap bangsa India, sehingga dapat mengantarkan pula kemerdekaannya 15 Agustus 1947 M. Itulah barangkali fakta sejarah bahwa berbagai kebaikan bangsa Inggris yang dapat dipersembahkan terhadap bangsa India.

Jatuhnya kerajaan Mughal secara mendasar disebabkan oleh dua faktor, internal dan eksternal.

Faktor internal tersebut adalah kurang terencananya proses suksesi yang menyebabkan perebutan kekuasaan dan perang saudara. Begitu juga faktor lemahnya pengawasan di pemerintahan tingkat daerah yang berkibat terjadinya disintegrasi. Sedangkan dari faktor eksternal adalah munculnya pemberontakan-pemberontakan oleh orang-orang Hindu dan Sikh, dan serangan Raja Ahmad Khan dari Afghanistan. Begitu pula kebijakan menaikkan pajak yang sangat tinggi serta terjangkitnya kehidupan biros dan bermewah-mewahan di kalangan kerajaan. Puncaknya saat masuknya kerajaan Britania pada tahun 1600 M dan menaklukkan kerajaan Mughal pada tahun 1757 M.

Tentu saat ini, gaung kebesaran Islam warisan dinasti Mughal sudah tidak terdengar lagi. Namun perlu diketahui bahwa lahirnya negara Islam Pakistan tidak terlepas dari perkembangan Islam pada masa dinasti tersebut. Bahkan sisa-sisa kemegahan dinasti Mughal masih bisa terlihat dari bangunan-bangunan bersejarah yang masih bertahan hingga sekarang, seperti Taj Mahal dan Red Fort (Benteng Merah) yang merupakan artefak peninggalan Shah Jahan.

Berbagai Peninggalan Kerajaan Mughal

Sistem Politik dan Ekonomi

India sebagai negara merdeka

Kebesaran dinasti Mughal tidak hanya ditunjukkan luasnya daerah yang disatukan dalam satu imperium, tetapi juga berbagai pembaruan sistem politik. Apabila dicermati, penetrasi politik Islam pada masa sebelum dinasti Mughal masih memiliki ikatan kuat dengan dinasti Islam di Asia Barat. Dinasti Mughal dengan raja pertamanya Kutbuddin Aibak telah mendirikan dasar pemerintahan Islam secara merdeka di India, lepas dari kesultanan di Asia Barat. Hal ini sebagai hal yang unik mengingat wilayah Asia Selatan (India) bergandengan langsung dengan wilayah Asia Barat, walaupun secara geografis dipisahkan oleh pegunungan yang sulit dilalui. Sebagai sebuah negara, wilayah kesultanan Mughal mencapai wilayah terluas di India sepanjang sejarah sejajar dengan masa pemerintahan Ashoka.

Pembagian wilayah kerajaan

Kerajaan Mughal memiliki pemerintah pusat yang beribukota di Delhi, sedangkan wilayah-wilayah di bawahnya identik dengan sistem provinsi dengan raja muda yang mengepalainya. Hal ini sebagai bentuk langsung pengaruh sistem pemerintahan Islam di Asia Barat. Gelar Sultan juga sebagai bentuk nyata pengaruh sistem politik Islam di Asia Barat. Walaupun secara politik kerajaan Mughal tidak memiliki ikatan secara langsung, tetapi hukum Islam yang diterapkan di berbagai kerajaan Islam memiliki peran kuat dalam sistem pemerintahan Mughal. Sebagai bentuk dinasti, kerajaan Mughal memiliki kelemahan seperti halnya sistem kedinastian lain. Dalam kerajaan berbentuk dinasti, penguasa tertinggi dilakukan turun-temurun. Akibatnya keadaan kerajaan sangat tergantung pada kecakapan seorang raja dalam memerintah. Hal ini dapat dilihat dalam perjalanan sejarah kerajaan Mughal. Sultan Akbar dapat dinilai sebagai raja yang cakap dalam memantapkan stabilitas pemerintahan dan melakukan akomodasi berbagai kekuatan politik yang menyebabkan perpecahan.

Sumber pendapatan negara

Pajak merupakan salah satu sumber utama keuangan kerajaan. Pada masa pemerintahan Islam di India, jizya diterapkan sejak pemerintahan dinasti Taghluk (1321--1388). Jizya adalah pajak kepala untuk orang-orang non muslim. Sementara untuk orang Islam, zakat merupakan bentuk pajak menurut syariat Islam. Dengan demikian pada dasarnya baik muslim maupun non muslim memiliki tanggung jawab sama dalam masalah pajak. Kaum non muslim tetap mendapat perlindungan dari kerajaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari maupun dalam menjalankan ibadahnya. Pada masa sultan Akbar, jizya ini dihapuskan dan digantikan dengan pajak tanah. Dengan dibantu seorang Hindu bernama raja Todar Mall, sultan Akbar menerapkan pajak tanah yang nilainya disesuaikan dengan tingkat
kesuburan dan luas tanah. Pada masa Aurangzeb, jizya kembali diberlakukan.

Perubahan Sosial

Semenjak Islam masuk ke India, pengaruh mendasar yang utama adalah masalah penghapusan kasta yang telah mendarah daging ratusan tahun lamanya. Islam tidak mengenal kasta, sehingga oleh sebagian masyarakat Islam di India terutama pada kasta rendah, kedatangan Islam disambut dengan senang hati. Dampaknya adalah terjadinya transformasi sosial karena kesetaraan penduduk dalam memperoleh akses ekonomi dan untuk bagian tertentu adalah menjadi pegawai pemerintah dan tentara.

Perubahan menonjol lainnya adalah masalah kesetaraan gender. Keberadaan kaum wanita yang selama ratusan tahun menjadi kelompok kelas dua terangkat oleh masuknya Islam di India. Upacara Sati (menceburkan diri ke api seorang perempuan dalam pembakaran mayat suaminya) terus terkikis oleh pengaruh Islam di India. Namun demikian bukan berarti upacara Sati ini terhapus begitu saja di India. Sampai dengan abad XX upacara Sati masih dilakukan oleh sebagian masyarakat India.

Seni dan Bangunan

Karya sastra

Berbagai karya sastra banyak muncul di India pada masa dinasti Mughal. Dalam syariat Islam tidak ada pemisahan antara politik dan ibadah, antara imam dan pemimpin pemerintahan. Tiap sendi kehidupan manusia terintegrasi dalam nilai-nilai agama. Pemimpin kerajaan bukan sekadar melaksanakan roda pemerintahan, tetapi sekaligus sebagai imam yang berpengetahuan keagamaan tinggi dan pantas diteladani. Tidak heran bila karya seni dan sastra yang muncul tidak sebatas