Ketika mereka berhasil mengurangi kewajiban pajak mereka, pemerintah mungkin terpaksa mengenakan pajak lebih tinggi pada warga biasa atau mengurangi pelayanan publik untuk mengimbangi kekurangan pendapatan.
Upaya Pengawasan dan Regulasi
Di berbagai negara, pemerintah telah berupaya untuk mengatasi penghindaran pajak yang signifikan.Â
Mereka telah menerapkan undang-undang dan regulasi yang lebih ketat untuk membatasi praktik penghindaran pajak yang agresif.Â
Namun, menghadapi penghindaran pajak yang semakin kompleks, pekerjaan pemerintah dalam mengatasi masalah ini tidaklah mudah.
Selain itu, ada juga kerja sama internasional dalam upaya untuk mengendalikan penghindaran pajak.Â
Organisasi seperti Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) telah mengembangkan kerangka kerja yang disebut "Panduan Tindakan BEPS" (Base Erosion and Profit Shifting), yang bertujuan untuk membatasi praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional.
Kewajiban Pajak yang Adil
Penghindaran pajak yang signifikan oleh orang kaya dan perusahaan menimbulkan pertanyaan tentang keadilan.Â
Bagaimana mungkin sejumlah individu dan entitas dapat mengurangi kewajiban pajak mereka sedemikian rupa sementara sebagian besar warga negara harus membayar pajak sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah?
Banyak kalangan mendukung reformasi pajak yang lebih adil, di mana mereka yang memiliki pendapatan lebih tinggi akan dikenakan pajak lebih berat.Â
Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan menutup celah pajak yang memungkinkan penghindaran pajak yang signifikan.Â
Namun, ini juga dapat menimbulkan pertentangan dengan mereka yang memanfaatkan celah-celah tersebut.
Penghindaran Pajak dalam Konteks Perusahaan
