Pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden menciptakan dinamika baru dalam lanskap politik dan sosial negara ini.
Setelah perjalanan panjang dalam dunia politik, Prabowo akhirnya menduduki jabatan tertinggi di pemerintahan, didampingi oleh Gibran, seorang tokoh muda yang relatif baru di kancah nasional, namun sudah membuktikan kapasitas kepemimpinannya di tingkat lokal sebagai Wali Kota Solo.
Kehadiran mereka sebagai pasangan presiden dan wakil presiden menimbulkan ekspektasi besar dari masyarakat yang tengah menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks.
Lalu, pertanyaannya: apa yang bisa diharapkan masyarakat dari kepemimpinan baru ini?
1. Penurunan Harga dan Stabilitas Ekonomi
Salah satu harapan utama yang menggema di tengah masyarakat adalah penurunan harga-harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi.
Kenaikan harga sembako dan bahan bakar merupakan isu yang sangat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Dalam konteks ini, kebijakan ekonomi yang diambil Prabowo dan Gibran akan menjadi sorotan.
Apakah mereka mampu menghadirkan kebijakan yang bisa menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok? Sejarah menunjukkan bahwa kenaikan harga pangan sering kali dipicu oleh kebijakan makroekonomi yang kurang tepat, seperti kenaikan harga bahan bakar atau ketergantungan terhadap impor.
Prabowo, yang pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan, memiliki reputasi sebagai figur yang tegas dan proaktif. Namun, tantangan di bidang ekonomi jauh lebih kompleks dan membutuhkan pendekatan yang hati-hati.
Salah satu langkah strategis yang diharapkan adalah penguatan ketahanan pangan dan energi.
Dalam beberapa kesempatan, Prabowo telah menyuarakan pentingnya kemandirian di sektor-sektor tersebut, dengan fokus pada peningkatan produksi dalam negeri dan pengurangan ketergantungan impor. Masyarakat berharap janji-janji ini dapat segera diwujudkan.
Gibran, yang dianggap sebagai representasi kaum muda, membawa optimisme terkait kebijakan-kebijakan inovatif dan modern dalam mengatasi permasalahan ekonomi.
Dengan latar belakang sebagai pengusaha muda, Gibran dipandang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ekonomi digital, serta potensi besar di sektor-sektor kreatif dan usaha kecil menengah.
Harapannya, ia bisa mendorong kebijakan yang memberdayakan pelaku UMKM dan membuka lapangan kerja baru melalui pengembangan ekonomi digital, yang pada gilirannya bisa menekan tingkat pengangguran.
2. Keadilan dalam Subsidi
Subsidi pemerintah adalah salah satu aspek yang kerap menjadi perdebatan dalam wacana publik. Kebijakan subsidi yang ada saat ini sering kali dianggap tidak adil dan justru lebih menguntungkan kalangan yang mampu.
Contoh nyata adalah subsidi energi, di mana sering kali orang kaya yang memiliki kendaraan pribadi justru mendapatkan manfaat lebih besar daripada masyarakat miskin.
Masyarakat berharap pasangan Prabowo-Gibran dapat menata ulang kebijakan ini, sehingga subsidi benar-benar tepat sasaran dan mengutamakan mereka yang paling membutuhkan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan mekanisme yang lebih transparan dan berbasis data yang akurat. Peninjauan ulang terhadap kebijakan subsidi BBM, listrik, dan bantuan sosial lainnya harus dilakukan secara holistik, dengan melibatkan para ahli dan pemangku kepentingan yang relevan.
Implementasi sistem subsidi yang lebih terarah dan pengawasan yang ketat akan menjadi kunci untuk memastikan keadilan dalam distribusi bantuan pemerintah.
3. Reformasi dalam Struktur Ekonomi: Mengatasi Monopoli dan Ketidakadilan
Satu lagi tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintahan baru adalah monopoli dan oligarki yang masih kuat mencengkeram perekonomian Indonesia. Struktur ekonomi Indonesia masih didominasi oleh segelintir golongan yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dan kebijakan.
Ini menciptakan ketidakadilan, di mana peluang ekonomi hanya terbuka bagi kalangan tertentu saja, sementara mayoritas masyarakat sulit untuk mendapatkan kesempatan yang sama.
Pasangan Prabowo-Gibran diharapkan mampu melakukan reformasi struktural yang mendasar untuk memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata. Salah satu caranya adalah dengan menciptakan regulasi yang lebih ketat untuk mencegah praktik monopoli dan korupsi dalam ekonomi.
Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga perlu diperkuat agar dapat menjalankan fungsinya dengan lebih efektif dalam mengawasi praktik-praktik bisnis yang tidak adil.
Selain itu, pemerintah baru diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang lebih pro-rakyat dengan memberikan akses lebih besar kepada masyarakat kecil untuk terlibat dalam pembangunan ekonomi.
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah, bisa menjadi solusi untuk meretas ketergantungan pada kelompok-kelompok besar yang selama ini mendominasi.
4. Kesempatan Kerja yang Lebih Luas dan Gaji yang Adil
Pengangguran adalah masalah kronis yang telah lama menghantui Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah dan persaingan global yang semakin ketat, tantangan untuk menciptakan lapangan kerja yang memadai semakin berat.
Pasangan Prabowo-Gibran dituntut untuk menciptakan lebih banyak peluang kerja, terutama bagi generasi muda yang setiap tahunnya lulus dari bangku pendidikan.
Gibran, dengan latar belakang pengusaha dan pemimpin muda, diharapkan mampu mendorong sektor-sektor yang potensial untuk menciptakan lapangan kerja, seperti sektor teknologi, ekonomi kreatif, dan pariwisata.
Kebijakan yang mendukung pengembangan startup dan industri digital bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi pengangguran dan memperluas peluang bagi generasi muda untuk berinovasi dan menciptakan pekerjaan bagi diri mereka sendiri.
Namun, menciptakan lapangan kerja saja tidak cukup. Masyarakat juga mengharapkan adanya keadilan dalam sistem pengupahan. Saat ini, masih banyak pekerja yang mendapatkan upah di bawah standar hidup yang layak.
Dengan biaya hidup yang terus meningkat, gaji yang tidak adil menjadi beban berat bagi para pekerja. Pemerintah Prabowo-Gibran harus memperhatikan isu ini dengan serius, termasuk meninjau ulang kebijakan upah minimum dan memberikan insentif kepada perusahaan yang mematuhi standar pengupahan yang layak.
5. Toleransi yang Nyata, Bukan Sekadar Slogan
Isu keberagaman dan toleransi menjadi sorotan penting di tengah masyarakat Indonesia yang plural. Selama bertahun-tahun, semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" menjadi identitas kebangsaan yang dibanggakan, tetapi dalam praktiknya, gesekan antar kelompok masih sering terjadi.
Masyarakat menginginkan kepemimpinan yang tidak hanya menggaungkan slogan-slogan tentang toleransi, tetapi juga menegakkan kebijakan yang nyata dalam menjaga kerukunan antarumat beragama dan antar golongan.
Prabowo, yang berasal dari latar belakang militer, diharapkan bisa memberikan ketegasan dalam menegakkan hukum terhadap segala bentuk intoleransi dan diskriminasi.
Sementara itu, Gibran, dengan citranya sebagai pemimpin muda, diharapkan bisa membawa perspektif yang lebih inklusif dan progresif dalam menciptakan ruang dialog antar kelompok masyarakat yang berbeda.
Kepemimpinan mereka harus mampu menyeimbangkan antara ketegasan dalam menegakkan hukum dan kebijakan yang mendorong dialog serta rekonsiliasi.
Pendidikan tentang pentingnya toleransi dan keberagaman juga perlu diperkuat, dimulai dari pendidikan dasar hingga tingkat lanjut, agar nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi retorika politik, tetapi terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari.
6. Pengangkatan Pejabat Berdasarkan Profesionalisme, Bukan Balas Jasa
Salah satu isu kritis yang sering kali mencoreng citra pemerintahan adalah praktik balas jasa politik dalam pengangkatan pejabat publik.
Masyarakat sangat berharap bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo dan Gibran, pengangkatan pejabat tinggi, terutama di kementerian-kementerian strategis, didasarkan pada profesionalisme dan kompetensi, bukan hanya sebagai bentuk balas jasa atau upaya melanggengkan kekuasaan.
Pengangkatan pejabat yang profesional dan berintegritas sangat krusial untuk keberhasilan pemerintahan. Tanpa tim yang kompeten dan berkomitmen pada kinerja yang baik, kebijakan terbaik sekalipun tidak akan bisa berjalan efektif.
Dalam hal ini, masyarakat berharap Prabowo dan Gibran mampu melepaskan diri dari tekanan politik yang mungkin datang dari berbagai pihak yang berkepentingan, dan berani memilih orang-orang terbaik untuk mengisi pos-pos strategis.
Keberhasilan pemerintahan mereka tidak hanya akan dinilai dari kebijakan yang mereka buat, tetapi juga dari kemampuan mereka membentuk tim yang efektif dan profesional.
Reformasi birokrasi yang telah dimulai di beberapa periode sebelumnya harus terus dilanjutkan, dengan menekankan pentingnya meritokrasi dan transparansi dalam proses pengangkatan pejabat.
7. Harapan akan Masa Depan yang Lebih Baik
Secara keseluruhan, masyarakat Indonesia jelas berharap banyak dari pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Dengan tantangan yang begitu besar, mulai dari masalah ekonomi, ketidakadilan, pengangguran, hingga isu-isu sosial seperti intoleransi, harapan ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk diwujudkan.
Namun, dengan kerja keras, ketegasan, dan kebijakan yang tepat, pemerintahan baru ini memiliki potensi untuk membawa perubahan yang signifikan bagi bangsa.
Pada akhirnya, keberhasilan Prabowo dan Gibran dalam memimpin negara ini akan sangat bergantung pada kemampuan mereka mendengar suara rakyat, merespons kebutuhan nyata masyarakat, dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, serta profesionalisme dalam setiap keputusan yang mereka ambil.
Dengan demikian, harapan masyarakat akan masa depan yang lebih baik bukan hanya menjadi impian, tetapi dapat terwujud dalam kenyataan.
Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan elemen fundamental yang tidak boleh diabaikan dalam segala bentuk pengambilan keputusan politik, termasuk dalam proses penunjukan menteri.
Jika pemilihan kabinet dilakukan dengan mempertimbangkan tekanan politik atau adanya balas jasa, maka sangat penting untuk memastikan bahwa setiap wilayah di Indonesia memiliki representasi yang memadai dan adil, serta menghindari pendekatan yang bersifat Jawa-sentris.
Kebijakan yang mengedepankan hanya satu wilayah atau kepentingan tertentu dapat memperdalam ketidakpuasan di kalangan masyarakat dari wilayah lain, khususnya di daerah-daerah yang merasa termarjinalisasi.
Ketidakpuasan ini dapat membuka peluang bagi intervensi atau pengaruh dari negara-negara asing yang mungkin ingin memanfaatkan ketidakstabilan domestik. Hal ini bisa mengancam integritas teritorial dan kedaulatan NKRI secara keseluruhan.
Untuk mencegah hal tersebut, distribusi kekuasaan yang seimbang harus menjadi prioritas, dengan mempertimbangkan keragaman etnis, budaya, dan wilayah yang ada di Indonesia.
Mengabaikan prinsip ini dapat menimbulkan potensi konflik sosial-politik yang akan berdampak panjang di masa depan, mengancam stabilitas nasional, serta memicu disintegrasi.
Demikian, penting untuk menekankan bahwa dalam menjaga keutuhan NKRI, perimbangan kekuasaan dan representasi regional merupakan bagian integral dari kebijakan pemerintahan yang harus diprioritaskan, guna mencegah ketidakpuasan yang dapat dieksploitasi oleh pihak asing yang siap memanfaatkan kelemahan internal bangsa.
***
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
