Namun, menciptakan lapangan kerja saja tidak cukup. Masyarakat juga mengharapkan adanya keadilan dalam sistem pengupahan. Saat ini, masih banyak pekerja yang mendapatkan upah di bawah standar hidup yang layak.
Dengan biaya hidup yang terus meningkat, gaji yang tidak adil menjadi beban berat bagi para pekerja. Pemerintah Prabowo-Gibran harus memperhatikan isu ini dengan serius, termasuk meninjau ulang kebijakan upah minimum dan memberikan insentif kepada perusahaan yang mematuhi standar pengupahan yang layak.
5. Toleransi yang Nyata, Bukan Sekadar Slogan
Isu keberagaman dan toleransi menjadi sorotan penting di tengah masyarakat Indonesia yang plural. Selama bertahun-tahun, semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" menjadi identitas kebangsaan yang dibanggakan, tetapi dalam praktiknya, gesekan antar kelompok masih sering terjadi.
Masyarakat menginginkan kepemimpinan yang tidak hanya menggaungkan slogan-slogan tentang toleransi, tetapi juga menegakkan kebijakan yang nyata dalam menjaga kerukunan antarumat beragama dan antar golongan.
Prabowo, yang berasal dari latar belakang militer, diharapkan bisa memberikan ketegasan dalam menegakkan hukum terhadap segala bentuk intoleransi dan diskriminasi.
Sementara itu, Gibran, dengan citranya sebagai pemimpin muda, diharapkan bisa membawa perspektif yang lebih inklusif dan progresif dalam menciptakan ruang dialog antar kelompok masyarakat yang berbeda.
Kepemimpinan mereka harus mampu menyeimbangkan antara ketegasan dalam menegakkan hukum dan kebijakan yang mendorong dialog serta rekonsiliasi.
Pendidikan tentang pentingnya toleransi dan keberagaman juga perlu diperkuat, dimulai dari pendidikan dasar hingga tingkat lanjut, agar nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi retorika politik, tetapi terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari.
6. Pengangkatan Pejabat Berdasarkan Profesionalisme, Bukan Balas Jasa
Salah satu isu kritis yang sering kali mencoreng citra pemerintahan adalah praktik balas jasa politik dalam pengangkatan pejabat publik.
